Berkaca dari pengalaman masa lalu, libur panjang merupakan masa yang riskan oleh meningkatnya penularan virus Corona. Masyarakat pun diminta untuk senantiasa menjaga kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan (Prokes) harus tetap dijaga jelang libur Natal dan tahun baru (Nataru).
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendorong kepada para pengelola destinasi wisata dan taman rekreasi agar tetap disiplin dalam menerapkan Protokol Kesehatan (prokes) dan aplikasi PeduliLindungi jelang libur Natal dan Tahun Baru 2022 sebagai langkah preventif agar tidak terjadi gelombang Covid-19 selanjutnya.
Fadjar Hutomo selaku Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf mengatakan, dalam libur Nataru jangan sampai momentum ini memicu kasus baru. Pihaknya mengimbau agar kita sama-sama meyakinkan untuk tetap saling menjaga bangsa ini agar pandemi tidak berkelanjutan.
Saat ini, dikatakannya, bahwa Indonesia berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19, salah satunya dengan tetap disiplin dalam menerapkan prokes yang ketat dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Hal ini tentu saja perlu dijaga agar tak ada gelombang Covid-19 seperti yang dialami oleh negara-negara lain.
Fadjar Hutomo juga menerangkan bahwa penggunaan aplikasi PeduliLindungi hanya merupakan alat untuk melakukan testing (pemeriksaan dini), tracing (pelacakan) dan treatment (perawatan). Hal yang utama ialah komitmen semua pihak untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan.
Pengendalian terhadap kesehatan dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dalam hal pembukaan usaha tentu harus seimbang seperti halnya berkendara. Paham kapan harus injak gas dan kapan harus injak rem.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, meminta masyarakat agar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes).
Menurut Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2021, prokes yang harus dilakukan adalah 6M yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan menghindari makan bersama. Luhut mengatakan, penerapan prokes sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 jelang libur Natal dan tahun baru.
Perlu kita ketahui, berdasarkan hasil survei Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), mobilitas masyarakat untuk wilayah Jawa-Bali yang akan melakukan perjalanan diprediksi meningkat sekitar 19,9 juta sedangkan untuk Jabodetabek sekitar 4,45 juta.
Dirinya juga menambahkan, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah meminta untuk menyusun strategi dan mengambil kebijakan, supaya tidak terjadi peningkatan mobilitas akibat liburan Nataru. Luhut juga menyinggung perihal kewajiban tes PCR untuk moda transportasi udara yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Dirinya berujar bahwa kewajiban itu ditujukan untuk menyeimbangi relaksasi yang diberlakukan terutama di sektor Pariwisata.
Pada kesempatan berbeda, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan agar libur akhir tahun pada bulan Desember ditiadakan. Usulan tersebut saat ini telah disampaikan ke pemerintah pusat. Jika tidak dikabulkan, minimal dipangkas. Seretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, DIY merupakan salah satu destinasi favorit bagi para wisatawan untuk menghabiskan libur akhir tahun. Momentum libur akhir tahun biasanya akan banya masyarakat yang berwisata atau mudik.
Aji mengatakan, kebijakan peniadaan hari libur diperlukan apalagi sudah ada prediksi akan adanya gelombang ketiga. Pakar epidemiologi memperkirakan akan terjadi pada Desember 2021 atau Januari 2022. Meski saat ini penularan telah melandai, namun potensi ledakan kasus bisa saja kembali terjadi.
Usulan tersebut juga mendapatkan tanggapan dari Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana yang menilai bahwa usulan tersebut merupakan bentuk kehati-hatian Pemda DIY. Langkah hati-hati ini tentu saja dinilai dapat mencegah kondisi outbreak, kondisi kenaikan kasus seperti tahun-tahun lalu. Dirinya juga meyakini bahwa dengan peniadaan libur akhir tahun akan berdampak pada berkurangnya mobilitas masyarakat.
Meski demikian pemerintah juga perlu melihat situasi dan kondisi, jangan sampai pengetatan terhadap virus Corona membuat pelaku usaha dari dunia pariwisata gigit jari.
Protokol kesehatan adalah harga mati demi memutus rantai penularan virus Corona. Jangan sampai kita lengah hanya karena melandainya jumlah pasien covid di rumah sakit. Kewaspadaan tentu harus tetap dijaga agar virus Corona segera sirna.
Raditya Rahman, Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
