Jakarta-Sekitar 70 orang perwakilan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) se-Indonesia bertolak ke Jakarta guna menyampaikan aspirasi terkait nasib mereka pada tahun 2023 mendatang. Ribuan dosen tetap non PNS ini berharap diangkat sebagai Apatur Sipil Negara (ASN).
Perwakilan dosen tetap non PNS dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh (TDM), Dian Ayuningtyas, M. Pd yang sudah mengabdi delapan tahun dan dosen dari Universitas Lampung, Dr. Eka Kurniawati yang sudah mengabdi 23 sebagai dosen non PNS ini melalui sambungan telepon, Rabu, 24 Agustus 2022 menjelaskan, mereka sudah melakukan audiensi dengan Komisi VIII, X dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Selasa, 23 Agustus 2022.
Pada pertemuan tersebut, aspirasi disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Dosen Tetap Non PNS Republik Indonesia (IDPTNPNS RI), Dr. Muhammad Noor Afandi, M. Pd.I.
Dalam kesempatan itu pula, Dosen Tetap Non PNS RI ini meminta agar mengalihkan status Dosen Tetap Non PNS kampus negeri secara otomatis menjadi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja.
Kemudian, mereka juga menyampaikan ke DPR RI, setelah diangkat menjadi PPPK, atribut dosen yang melekat berupa NIDN, jabatan fungsional, sertifikasi dosen, pangkat dan golongan tetap diberlakukan.
Selanjutnya, mereka berharap rekrutmen PPPK memprioritaskan Dosen Tetap Non PNS eksisting sesuai dengan pangkalan data DIKTI.
Harapan yang disampaikan Dosen Tetap Non PNS se-Indonesia ini bukan tanpa alasan. Sebab jumlah Dosen Tetap Non PNS sangat sedikit jika dibanding jumlah kuota formasi untuk PPPK tahun 2022 sebanyak 1.035.811.
Dari jumlah tersebut, kuota untuk formasi dosen sebanyak 20.00 orang, sementara jumlah Dosen Tetap Non PNS hanya 3.550 orang. “Sangat jauh dari formasi untuk guru yang berjumlah 758.018 (daerah) dan 45.00 pusat,” kata Dosen Tetap Non PNS dalam pernyataan sikap yang sudah disampaikan ke anggota DPR RI.
Kepada Media Online, Dian Ayuningtyas, M. Pd menjelaskan, dari audiensi yang mereka laksanakan, DPR RI sangat mendukung tujuh ribu Dosen Tetap Non PNS untuk diakomodir semua menjadi ASN. “Mekanisme terserah, apakah langsung dengan peralihan,” ujar Dosen STAIN TDM ini, Rabu.
Setali tiga uang, Dr. Eka Kurniawati dari Universitas Lampung ini juga menyampaikan, Selasa kemarin mereka bertemu dengan DPR RI untuk menyampaikan nasib Dosen Tetap Non PNS.
“Intinya kami itu mengajukan tuntutan cara damai, di dalamnya itu terkait pengangkatan dosen non PNS untuk diperhatikan, tidak hanya guru,” ujarnya pada Media Online melalui sambungan telepon.
Dian Ayuningtyas dan Eka Kurniawati menyebutkan, hari ini mereka akan melakukan audiensi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. Menurut Dian, agenda pertemuan sudah diterima, hanya jadwalnya yang belum dipastikan jam berapa akan dilakukan audiensi dimaksud.
Sementara itu, besok-Kamis, 25 Agustus 2022 perwakilan Dosen Tetap Non PNS RI ini akan melakukan pertemuan di Istana Negara untuk menyampaikan harapan mereka. “Besok di Istana Negara, akan diterima Wantimpres,” ungkapnya.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
