Menjadi warga negara Indonesia berarti siap menjadi bagian dari banyaknya perbedaan. Indonesia memiliki 34 provinsi, yang didalamnya tentu memiliki beragam kultur, agama, ras, suku dan bangsa.
Banyaknya keragaman di tanah air, membuat masyarakat harus memiliki sifat toleransi yang tinggi. Jika tidak, banyaknya kasus perpecahan akan merajalela bahkan dapat memecah belah masyarakat Indonesia sendiri.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Dr. H. Waryono Abdul Gofur, M.Ag dalam acara "Sistem Menejemen Penjaminan Mutu Madrasah Diniyah dan Takmiliyah" pada Rabu, 5 Mei di Serpong, Tanggerang Selatan.
Moderasi merupakan sebuah penghindaran keeskstreman dalam suatu kelompok. Dirinya menekankan bahwa masyarakat harus memiliki jiwa moderasi beragama yang baik. Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa pada masa sekarang, yang dibutuhkan adalah memahami makna pluralitas yang diciptakan Tuhan untuk kita seperti apa.
“Memahami banyak perspektif moderasi beragama juga satu hal yang sangat penting. Salah satunya dalam alquran Allah menyebutkan dengan jelas terdapat berbagai macam golongan-golongan agama lain yakni Majusi, Nasrani dan Yahudi. Dalam hal itu dapat diakui bahwa hal tersebut merupakan sebuah realitas,” terang Dr. H. Waryono Abdul Gofur, M.Ag.
Kementerian Agama secara teoritik setidaknya memiliki empat indikator terkait moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, diantaranya komitmen kebangsaan, antikekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi. Terlebih, moderasi beragama telah menjadi program nasional pemerintah yang dalam hal ini diharapkan sosialisasi yang dilakukan dapat menyeluruh dirasakan seluruh elemen masyarakat.
Sementara Irhas Sobirin selaku Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mengatakan, bagi mereka yang tidak mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan di pondok pesantren, maka agar memiliki dasar pelajaran agama mengingat maraknya kompetensi orang-orang yang melayani umat manusia dengan jargon agama, tidak semuanya dapat dijadikan referensi.
Dirinya menambahkan, jangan sampai kita salah langkah dalam memahami moderasi beragama.
“Oleh karenanya, Diniyah diharapkan dapat menjadi tolok ukur dan referensi masyarakat terutama dalam konteks agar peserta didik paham agama yang relevan untuk Indonesia,” katanya.
Pesantren dapat menjadi lembaga pendidikan yang mengajarkan untuk beragama yang benar sesuai dengan syariat-Nya dan tentunya pesantren sejak awal dibuat para pendirinya untuk melayani umat dan memberdayakan masyarakat.
“Jika dua hal tersebut telah dilaksanakan dengan benar, kedepannya hambatan mengenai moderasi beragama dapat diatasi dengan sebagaimana mestinya. Serta kuatnya ekonomi juga menjadi salah satu penopang fungsi pesantren dalam pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat,” tutup Irhas Sobirin.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
