Menuju Indonesia Maju melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul

Ada harapan besar bagi kemajuan bangsa ini ketika saya bertatap muka dengan Raeni, seorang mahasiswa S3 calon Doktor dari University of Birmingham yang bercita-cita menjadi peneliti profesional. Terlahir sebagai anak dari seorang pengayuh becak, Raeni kuliah S1 di Universitas Semarang dengan beasiswa Pemerintah Bidik Misi. Raeni lulus dengan predikat cum laude, dimana sang ayah dengan bangga mengantar dengan becaknya ke tempat wisuda.

Dengan bekal semangat dan prestasinya Raeni telah menyelesaikan S2 dan sekarang meneruskan pendidikan ke jenjang S3 di Inggris dengan beasiswa Pemerintah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Cerita Raeni adalah contoh cerita nyata mengenai keberhasilan manusia Indonesia meniti jenjang sosial mencapai cita-citanya, dan negara hadir untuk mendukung bakat dan potensi masyarakat untuk dapat mengaktualisasinya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen pemerintah untuk membangun manusia Indonesia yang unggul sebagai fondasi agar dapat menjadi negara maju. APBN tahun 2020 akan berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah dunia.

APBN ini juga akan menjadi titik awal Presiden Joko Widodo dalam mencapai visi 100 tahun Indonesia merdeka, yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Untuk mencapai visi tersebut, perekonomian Indonesia harus tumbuh tinggi. Tiga faktor utama pertumbuhan ekonomi adalah modal/kapital, sumber daya manusia yang berkualitas dan teknologi. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah telah secara masif membangun berbagai infrastruktur dasar baik infrastruktur fisik dan sosial.

Dengan infrastruktur dan perbaikan konektivitas maka mobilitas masyarakat, barang dan jasa akan semakin tinggi dengan biaya makin murah. Dengan logistik yang makin baik produktivitas dan daya saing ekonomi dapat meningkat.

Pembangunan infrastruktur akan tetap diteruskan karena Indonesia masih tertinggal dari negara-negara sekitar kita. Namun lima tahun ke depan pemerintah akan berfokus kepada pembangunan sumber daya manusia yang merupakan kunci dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Tidak ada suatu negara di dunia yang bisa maju tanpa didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas.

Riset dari Bank Dunia juga menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penentu keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan.

Investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia, baik untuk pendidikan maupun kesehatan, menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kompetisi global di era Revolusi Industri 4.0.

Membangun sumber daya manusia memerlukan kebijakan dan program dengan visi dan strategi yang adaptif dengan perubahan jaman. Sinergi dan dukungan seluruh pemangku kepentingan baik itu Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sangat penting- karena dimensi pembangunan manusia sangat kompleks. Membangun sumber daya manusia yang unggul juga mencakup perlindungan paripurna, terutama kepada masyarakat yang belum sejahtera, sejak lahir sampai dengan mencapai usia senja.

Seluruh rakyat harus terjamin kebutuhan dasarnya, termasuk pendidikan dan kesehatan, sehingga mampu menyalurkan potensinya untuk ikut membangun bangsa dan berdabannya. Pembangunan yang berfokus pada manusia akan menciptakan kelas menengah yang kuat yang membuat daya tahan bangsa dan daya saing ekonomi semakin baik.

Oleh karena itu negara harus hadir terutama bagi masyarakat yang miskin dan rentan dalam menjamin pembangunan manusia menyeluruh. Saat lahir, calon penerus bangsa yang berasal dari keluarga miskin diberikan perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2020 akan dikeluarkan dana sebesar Rp29,1 triliun untuk program PKH. Lalu ada bantuan sosial pangan berupa Kartu Sembako yang berjumlah Rp 28,1 triliun yang ditujukan bagi 15,6 juta keluarga penerima manfaat.

Total alokasi dana perlindungan sosial yang dianggarkan pemerintah adalah sebesar Rp385,3 triliun yang digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan, melalui berbagai pos dalam APBN, seperti bantuan sosial, beberapa jenis subsidi, dan dana desa.

Dari sisi kesehatan, untuk memperoleh layanan kesehatan yang memadai, mereka mendapatkan Kartu Indonesia Sehat, dimana pemerintah menanggung iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta jiwa yang miskin dan tidak mampu dengan mengalokasikan dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) di dalam APBN. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga prasejahtera, serta memberikan jaminan layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Untuk menjamin ketersediaan layanan kesehatan, Pemerintah juga telah mengantisipasi kebutuhan anggaran jaminan kesehatan, yang diikuti perbaikan sistem dan manajemen JKN sebagai upaya menjamin kesinambungan program JKN. Total anggaran kesehatan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp132,2 triliun dengan berfokus pada percepatan pengurangan stunting, penguatan promotif, preventif, dan melanjutkan program jaminan kesehatan nasional.

Untuk mencerdaskan anak bangsa, ketika memasuki usia sekolah, melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta Bantuan Operasional Sekolah, anak-anak dari keluarga miskin dapat melanjutkan sekolah pada tingkat SD, SMP dan SMA. Program Indonesia Pintar ini akan ditargetkan bagi 20,1 juta siswa dan Bantuan operasional Sekolah yang menyasar 55,8 juta siswa dan 271 ribu sekolah. Bantuan beasiswa dapat juga diperoleh ketika melanjutkan sekolah di perguruan tinggi melalui program beasiswa KIP Kuliah. Pada tahun 2020, pemerintah akan menyasar 818 ribu mahasiswa penerima beasiswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang lebih tinggi (termasuk lanjutan bidik misi).

Dengan berkompetisi secara sehat, mereka juga dapat melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi, baik sarjana maupun pasca sarjana, baik di dalam maupun luar negeri, melalui beasiswa LPDP. Terbuka kesempatan bagi lima ribuan mahasiswa untuk bersaing mendapatkan beasiswa LPDP di tahun 2020. Total anggaran pendidikan secara keseluruhan yang akan dikeluarkan pemerintah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp505,8 triliun.

Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas perguruan tinggi, akan dibentuk Dana Abadi Perguruan Tinggi guna membantu perguruan tinggi masuk dalam kategori World Class University. Walaupun saat ini baru tiga universitas di Indonesia yang masuk 500 besar dunia, yaitu UI, ITB dan UGM, namun dengan adanya dana abadi tersebut diharapkan akan semakin banyak perguruan tinggi yang menjadi kelas dunia dan berkontribusi pada pengembangan kualitas human capital Indonesia yang lebih kompetitif.

Menyadari bahwa riset adalah kebutuhan mendasar yang diperlukan untuk peningkatan produktifitas nasional yang unggul dan berdaya saing, pemerintah akan mengalokasikan Dana Abadi untuk penelitian. Dana ini digunakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas riset, terutama riset pada sektor-sektor yang memiliki potensi multiplier effect yang besar. Melalui dana abadi ini pemerintah yakin dapat membuat ekosistem penelitian yang kondusif sehingga bangsa Indonesia dapat lebih maju melalui terciptanya berbagai sentra inovasi baru.

Peranan dunia usaha dan swasta sangat penting dalam pembangunan manusia Indonesia. Dalam memecahkan masalah keterampilan vokasi dan penelitian serta pengembangan, pemerintah memberikan insentif skema pengurangan pajak (super deduction) bagi Wajib Pajak yang menyediakan kegiatan vokasi dan riset. Dengan demikian pihak swasta akan berlomba ikut serta dalam memecahkan pelatihan tenaga kerja sekaligus menampungnya. Denikian juga dengan kegiatan riset yang diperlukan dalam pengembangan produk dan daya saing industri nasional.

Pemerintah juga menyiapkan Kartu Pra Kerja yaitu kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi dan/atau sertifikasi kompetensi kerja. Untuk Kartu Pra Kerja ini dianggarkan dana sampai dengan Rp.10 triliun untuk 2 juta pemegang kartu. Pelaksanaan akan lebih mengandalkan mekanisme pasar dan platform digital untuk mempertemukan ketrampilan yang diminta dan dibutuhkan industri dan masyarakat dengan calon tenaga kerja.

Pembangunan sumber daya manusia menjadi modal dasar Indonesia dalam menyongsong optimisme Indonesia maju. Anggaran yang dialokasikan menjadi salah satu syarat yabg penting bagi suksesnya pembangunan manusia Indonesia. Namun itu tidak akan menjamin kesuksesan apabila tidak dilengkapi dengan strategi, kebijakan dan program yang dilaksankan dengan komitmen dan kompetensi serta integritas yang tinggi oleh semua pemangku kepentingan. 

Pemerintah akan meneruskan amanah para pendiri bangsa untuk menghadirkan negara dalam memberikan perlindungan paripurna dalam menjamin hajat hidup rakyat Indonesia.

APBN adalah alat untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap rupiah harus tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi rakyat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa setiap rupiah tidak boleh diselewengkan. Indonesia harus maju, tidak boleh ada seorangpun yang menghianatinya.

***

Keterangan: Tulisan ini sudah dimuat sebelumnya di Harian Kompas 19 Agustus 2019 dengan judul yang sama.