Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang jadi seleksi sebelum para pegawai KPK diangkat jadi ASN sudah sesuai dengan aturan. Jadi, polemik tentang ujian ini seharusnya tak diperpanjang lagi. Karena hasil tesnya valid dan soalnya juga sangat objektif, karena dibuat oleh lembaga negara lain. Bukan oleh petinggi KPK.
KPK adalah lembaga yang istimewa karena ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Oleh karena itu, jika ada pemberitaan terhadap lembaga antirasuah ini, maka akan langsung dipantau oleh publik. Terutama saat ada tes wawasan kebangsaan yang harus dilakukan oleh semua pegawai KPK, sebelum mereka jadi ASN.
Pengangkatan para pegawai KPK jadi ASN sesuai dengan prosedur yakni harus dites wawasan kebangsaan. Namun ada yang nyinyir dan mengira TWK hanya akal-akalan untuk menjungkalkan penyidik tertentu. Akan tetapi, mereka harus sadar diri, karena setiap CPNS harus mengerjakan soal-soal dalam TWK, bukan hanya pegawai KPK saja.
Karyono Wibowo, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute menyatakan bahwa proses pelaksanaan asesmen TWK sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang. Dalam artian, pengangkatan mereka sudah memiliki payung hukum yang kuat dan sesuai dengan aturan di Indonesia.
Jadi, tidak ada lagi yang dipermasalahkan dalam hasil tes TWK, karena sudah sesuai dengan prosedur. Jika para pegawai KPK diangkat jadi ASN tanpa ujian, maka adalah sebuah pelanggaran. Karena aturannya, tiap orang yang mau jadi abdi negara harus menjalani tes wawasan kebangsaana dan lolos dengan hasil yang memuaskan.
Lagipula, soal-soal dalam TWK tidak dibuat oleh ketua KPK Firli Bahuri atau pejabat lain, tetapi dibuat oleh lembaga negara lain. Jadi, bisa dipastikan bahwa soal-soal ini sangat objektif karena tidak ada campur tangan dari orang dalam. Tak ada cawe-cawe dari Firli untuk tidak meloloskan pegawai tertentu, karena ia berusaha untuk fair dalam proses pengangkatan pegawai KPK jadi ASN.
Selain itu, masyarakat juga percaya akan hasil tes, karena asesor juga bekerja dengan profesional. Dalam artian, tanpa ada bisikan dari pihak tertentu. Mereka bekerja dengan baik dan tidak mau disuruh-suruh oleh orang lain untuk menilai bahwa seorang pegawai KPK harus dipecat. Bahkan para pejabat KPK sekalipun tidak bisa ikut campur dalam urusan ini.
Para asesor juga mengawasi proses tes dengan teliti dan disiplin. Baik di sesi tertulis maupun wawancara, semua berjalan dengan lancar. Tidak ada yang saling mencontek atau malas-malasan, karena tes ini penting agar mereka diangkat jadi ASN.
Tes menjadi momen penting karena menunjukkan siapa yang masih cinta NKRI. Sedangkan yang lain entah berapa kadar cintanya sehingga tidak lolos TWK.
Lagipula, materi soal juga menanyakan tentang nasionalisme, keberagaman, pluralisme, dan apakah para pegawai KPK terlibat radikalisme dan organisasi terlarang? Sudah jelas bahwa tindakan separatisme sanat terlarang, sehingga jika ada pegawai KPK yang ketahuan, akan langsung dipinggirkan. Ia akan gagal total jadi ASN karena terbukti tidak setia pada negara.
Masyarakat juga percaya bahwa para pegawai KPK yang lolos tes bertindak dengan jujur, karena di lembaga antirasuah ini, kejujuran adalah nomor 1. Mereka tidak mungkin jadi penghianat negara dengan memanfaatkan jabatan atau pangkatnya.
Tes wawasan kebangsaan adalah satu cara seleksi agar tahu siapa saja pegawai KPK yang loyal, karena jika diangkat jadi abdi negara, mereka harus mencintai negaranya. Jangan sampai ada yang lolos dan ternyata pro radikalisme, karena tidak ada seleksi sebelum pengangkatan pegawai KPK jadi ASN. Karena semua pegawai harus cinta NKRI jika ingin jadi ASN. (Aldia Putra)
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
