Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Jawa Timur pada Jum’at-Minggu, 26-28 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo pada Sabtu siang menuju gerbang tol Jembatan Suramadu Bangkalan untuk Acara Peresmian Pembebasan Tarif Tol Suramadu.
Itulah “hadiah” untuk warga Madura dari Jokowi menjelang akhir masa jabatannya sebagai Presiden RI ke-7. Peresmian Tol Suramadu gratis tersebut dilakukan seteah acara Peresmian Hanggar dan Kapal Selam di PT PAL Surabaya paginya.
Seperti dilansir Kompas.com, Sabtu (20/10/2018), Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, Presiden Jokowi berencana membebaskan biaya tol Jembatan Suramadu. Presiden Jokowi dijadwalkan meninjau Tol Suramadu dalam rangka merealisasikan rencana tersebut.
“Ini berita bagus, Pak Presiden Jokowi akan membebaskan tarif Tol Suramadu,” katanya saat mendampingi Menteri Perhubungan di Bandara Internasional Juanda, Sabtu (20/10/2018).
Dengan bebasnya tarif tol di Suramadu, secara otomatis biaya distribusi barang dari dan menuju Pulau Madura akan semakin murah dan mempercepat pembangunan Madura.
“Saya belum tahu mulai kapan Suramadu akan digratiskan karena sekarang masih dibahas. Yang pasti akhir bulan nanti Pak Presiden akan langsung meninjau ke Suramadu,” ungkap Soekarwo.
Pada awal Maret 2016, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memotong 50 persen tarif tol yang diresmikan pada Juni 2009 tersebut. Pada waktu bersamaan, tarif tol untuk roda 2 juga dibebaskan.
Tarif Tol Suramadu sebelum dibebaskan yang berlaku selama ini, untuk golongan I (sedan, jip, pikap/truk kecil, dan bus) Rp 15.000, golongan II (truk dengan dua gandar) Rp 22.500, golongan III (truk tiga gandar) Rp 30.000, golongan IV (truk empat gandar) Rp 37.500, dan golongan V (truk lima gandar atau lebih) Rp 45.000.
Sebelumnya, pada 12 Juni 2015, Presiden Jokowi menggratiskan tarif Tol Suramadu untuk sepeda motor. Gubernur Soekarwo yang menyebut keputusan tersebut sangat meringankan beban pengendara sepeda motor dan menjadi bagian dari pelayanan publik.
Menurut Gubernur Soekarwo, penggratisan tarif bagi sepeda motor ini merupakan bagian dari program jangka panjang sejak pemerintahan sebelumnya, yang sempat dipermasalahkan oleh banyak kalangan.
Karena, pada dasarnya pembangunan Suramadu diharapkan tidak membebankan, khususnya terhadap masyarakat kecil. Penghapusan biaya Rp3 ribu per sepeda motor di Tol Suramadu diumumkan Presiden Jokowi di sela peresmian Tol Gempol-Pandaan, Jumat (12/6/2015).
Keputusan yang berlaku sejak Sabtu (13/6/2015) pukul 00.00 WIB tersebut diharapkan bisa mempermudah pergerakan bagi masyarakat pengguna sepeda motor, khususnya untuk sektor perekonomian.
“Dulu sejak zamannya Menteri PU Djoko Kirmanto, kami juga sering berdiskusi dan sudah diajukan terkait pembebasan tarif Suramadu untuk sepeda motor ini. Prosesnya lama dan sekarang akhirnya terealisasi,” kata Gubernur Soekarwo, Minggu (14/6/2015).
Dia mengungkapkan, sesuai UU, seharusnya jalan tol khusus diperuntukkan bagi roda empat atau lebih, dan tidak diperbolehkan pengendera sepeda motor melintas.
“Nah, sekarang sudah ada keputusan yang mendasari bahwa Jembatan Suramadu yang sisi kiri itu bukan jalan tol sehingga peruntukannya untuk sepeda motor dan tak ada tarif apapun,” jelasnya, seperti dilansir Harianbhirawa.com, Minggu (14/6/2015).
Disinggung mengenai permasalahan penyeberangan kapal ferry yang diperkirakan semakin lesu, mantan Sekdaprov Jatim itu mengaku akan mencarikan solusi dan duduk bersama dengan pihak terkait.
“Yang penting fokusnya sekarang itu membuat masyarakat kecil tak terbebani dengan adanya tarif kendaraan Suramadu. Persoalan yang mengikuti akibat itu nanti dicarikan solusi. Sekali lagi, fokus sekarang membuat masyarakat kecil berkurang bebannya,” ucapnya.
Sementara itu, PT Jasa Marga selaku pengelola Jembatan Suramadu mengakui pembebasan tarif khusus roda dua akan menghilangkan antrean pengendara sepeda motor, khususnya saat memasuki musim arus mudik Lebaran 2015 yang lalu.
“Tentu keputusan itu berpengaruh, sebab biasanya pengendara berhenti antara 2-3 detik di loket, tapi setelah ini jalan terus,” ujar Kepala Gerbang Tol Jembatan Suramadu Suharyono.
Setiap musim arus mudik dan balik, jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura itu selalu mengalami antrean yang panjangnya mencapai lebih dari satu kilometer jika terjadi pada puncaknya.
Menurut dia, pembebasan tarif tersebut tentu berdampak pada perubahan perilaku, sehingga diharapkan pengendara lebih hati-hati selama melintas jembatan sepanjang 5,4 km ini. “Kami tetap memasang rambu lalu lintas, tanda peringatan,” katanya.
“Serta pemberitahuan bagi pengendara yang membutuhkan bantuan. PT Jasa Marga pasti bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan pengendara,” lanjut Suharyono.
Pembebasan tarif bagi pengendara motor di Jembatan Suramadu, sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 321/KPTS/M/2015 tentang Perubahan Pengoperasian Roda Dua dari Tol menjadi Nontol.
Pendapatan Suramadu
Pada masa Idul Fitri Juni 2018 lalu, hanya sepekan, warga Madura mampu menyumbang pendapatan Jembatan Suramadu hingga Rp 1.759.815.000 atau Rp 1,7 miliar. Uang sebesar itu dihabiskan warga Madura untuk membayar Tol Suramadu selama arus mudik Idul Fitri.
Setiap pengendara roda empat (R4) tujuan Madura membayar harga tiket di loket Jembatan Suramadu sisi Surabaya senilai Rp 15 ribu. Sedangkan pemudik berkendaraan roda dua (R2) tidak dikenai biaya.
Adapun total jumlah pengendara roda empat (R4) yang melintasi Jembatan Suramadu dari sisi Surabaya terhitung H-7 Jumat (7/6/2018) hingga Idul Fitri Jumat (15/6/2018) mencapai 117.321 unit.
Melansir Surya.co.id, jika dihitung hingga Selasa (19/6/2018) atau H+4 Idul Fitri, pendapatan Jembatan Suramadu memcapai Rp 2.676.360.000 atau Rp 2,6 miliar. Dengan total jumlah R4 mencapai 178.428 unit.
Dari data yang dihimpun, peningkatan arus mudik tahun ini mulai terjadi sejak H-3 hingga H-1 lebaran. Pada H-3 jumlah R4 mencapai 49.177 unit. Jumlah pemudik R4 meningkat pada H-2 yang mencapai 61.423 unit.
Puncak arus mudik R4 terjadi pada H-1 dengan jumlah mencapai 69.169 unit R4. Kepala Tolgate Jembatan Suramadu Mujiono mengungkapkan, arus R4 hanya mencapai kisaran 19 ribu unit R4 di hari biasa dari Surabaya dan Madura.
“Saat lebaran seperti ini, ada peningkatan hingga 35 ribu kendaraan di 2 gerbang (Surabaya-Madura),” ungkap Mujiono, seperti dikutip Surya.co.id, Rabu (20/6/2018). Arus balik terjadi pada H+7, H+8, dan H+9 atau pada Jumat (22/6/2018) hingga Minggu (24/6/2018).
Itu didasarkan pada budaya Lebaran Ketupat yang digelar warga Madura seminggu setelah perayaan Idul Fitri. “Warga Madura belum beranjak (kembali ke tanah rantau), menunggu Lebaran Ketupat,” ungkapnya.
Sebelumnya, Pemerintah maraup pendapatan Rp 15 miliar/bulan dari Tol Suramadu. Angka ini melampaui target yang telah ditetapkan pada 2011. Ketika itu, target bulanan Rp 14-15 miliar, realisasinya di atas itu, bisa sampai Rp 17-18 miliar/bulan.
Pendapatan ini terjadi karena ada peningkatan jumlah kendaraan yang melintas yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 10%. Ketika itu, kendaraan yang melintas ini didominasi oleh kendaraan roda 2.
Sejak mulai dioperasikan setiap tahun meningkat 10-11%, dulu 36 ribu kendaraan, sekarang rata-rata 42 ribu kendaraan. Motor paling banyak ada 70%. Adapun tarif tol Suramadu saat ini masih belum berubah sejak jembatan ini diresmikan yaitu pada tahun 2009.
Untuk motor itu Rp 3.000, golongan I itu Rp 30.000 yang lainnya kelipatan Rp 15.000, dan paling mahal itu Rp 90.000 itu golongan V. Tol Suramadu adalah jalan tol milik pemerintah yang mulai beroperasi pada 2009.
PT Jasa Marga Tbk mendapatkan hak mengoperasikan jalan tol ini selama 6 tahun terhitung sejak 2012. Dan, pada Sabtu, 27 Oktober 2018, Presiden Jokowi juga melakukan Perubahan Operasional untuk kendaraan dari semua golongan (I-V). Selamat Menikmati!
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews