Presiden Lupakan Sejarah, Jangan Hina Garam Madura

Sumenep meninggalkan jejak peradaban panjang dibandingkan kota-kota lainnya di Jawa Timur. Pemerintahan di ujung timur Pulau Madura ini berdiri sejak 1269, lebih tua dari Kerajaan Majapahit

Minggu, 1 September 2019 | 13:31 WIB
0
153
Presiden Lupakan Sejarah, Jangan Hina Garam Madura
Petani garam Sumenep protes ucapan Presiden Joko Widodo yang menyebut garam Madura hitam. (Foto: TribunMadura.com).

Presiden Joko Widodo telah memancing kemarahan petani garam Madura. Setidaknya itulah yang tergambar dalam aksi demonstrasi petani garam di depan DPRD Sumenep pada Jum’at (30/8/2019), seperti dilansir TribunMadura.com.

Massa yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Petambak Garam Sumenep (HMPGS) melakukan aksi karena kecewa dengan pernyataan Presiden Jokowi saat ke Desa Nunkurus, Kupang, NTT pada Rabu, 21 Agustus 2019 lalu.

Oleh petani garam, pidato Presiden Jokowi dinilai mendiskreditkan garam Madura. Warga menuntut DPRD Sumenep untuk meminta Pemerintah Pusat meminta maaf pada masyarakat Madura atas pernyataan Presiden Jokowi tersebut.

Kala itu, Presiden menyebut garam Madura hitam. Warga menilai, sampel yang diperoleh Jokowi tidak sesuai dengan kualitas asli garam Madura dan meminta Jokowi untuk datang langsung ke Madura dan melihat sendiri kualitasnya.

“Kami di sini sudah melakukan produksi garam dari zaman ke zaman. Kami minta cabut pernyataan Presiden Jokowi bahwa garam kami hitam,” kata Andy Ahmadi, Korlap aksi. Pernyataan itu dinilai mendiskriditkan garam Madura.

Puluhan massa aksi ini meminta DPRD Sumenep keluar untuk menemui putra petambak garam yang sedang berlangsung menyampaikan aspirasi petambak garam, dan meminta untuk menyatakan sikap yang sama seperti petani garam.

Bahwa tidak seperti pernyataan presiden jika garam Madura hitam tak berkualitas. “Tolong temui kami untuk menyatakan sikap dan menyurati Presiden RI bahwa garam kami katanya jelek dan bahkan hitam,” ungkap Andy Ahmadi.

“Itu tidak hanya sekali, tetapi kami petambak garam Sumenep Madura telah dihina Presiden RI. Kami telah dilumpuhkan, kami telah dibunuh di negeri sendiri,” teriaknya lantang sambil menuding gedung DPRD Sumenep.

Warga menyebut pemerintah pusat telah melupakan sejarah. Petani garam Sumenep itu sudah memproduksi garam, bahkan sebelum Indonesia ada sebagai negara. “Buyut kami sudah jadi petani garam dan kualitas garam kami sudah terbukti,” ungkap Sutri, salah satu peserta aksi.

“Garam Madura menjadi penyuplai garam nasional adalah Madura,” teriak Sutri. Ketua DPRD Sumenep Sementara Abdul Hamid Ali Munir berjanji akan menindaklanjuti tuntutan warga tersebut.

“Terjadi kesalahpahaman pernyataan yang dilakukan oleh bapak Presiden Jokowi itu bahwa garam Madura dianggap kualitasnya rendah. Saya secara pribadi menyatakan bahwa garam Sumenep itu kualitas ekspor,” tukas Hamid saat menemui massa aksi.

Politisi PKB tersebut berjanji akan melakukan komunikasi berbagai pihak terkait pernyataan Jokowi ini. “Koordinasi dengan pemerintah yang ada, mulai dari provinsi hingga pusat,” janji Hamid.

Garam Terbaik

Sejarah mencatat, Madura pernah menjadi pemasok utama garam ke daerah-daerah yang dikuasai Belanda di seluruh nusantara. Madura ternyata tidak hanya kaya dengan sumber migasnya.

Dari laut pula, Madura menjadi penghasil garam bernilai ekonomis tinggi bagi Belanda selama menjajah Nusantara. Seperti halnya Inggris di India, Belanda pernah memonopoli garam di Indonesia.

Sangat ironis jika negara yang punya laut luas dan pantai terpanjang di dunia harus membeli garam dari luar negeri. Pada 1930 hal itu pernah terjadi di India. Inggris menjadi pemonopoli garam di India, dan banyak orang India menolaknya.

Seperti Inggris yang memonopoli garam di India, Belanda juga melakukannya di Nusantara. Termasuk garam dari pulau garam: Madura. Seperti dicatat dalam beberapa tulisan, riwayat garam di Madura, terkait sosok Pangeran Anggasuta.

Dia yang memperkenalkannya kepada orang-orang di Madura. Sebagai penghasil garam, petak-petak tambak pembuatan garam hingga kini masih terlihat di sekitar pantai-pantai Kalianget, Sumenep, Madura bagian tenggara.

Pantai selatan Madura yang kering memang dianggap baik untuk produksi garam. Menurut Danys Lombard dalam bukunya Nusa Jawa Silang Budaya: Jaringan Asia (1996), “rupa-rupanya di Madura penghasilan (garam) itu tak terlalu tua”.

Jika J. Crawfurd boleh dipercaya, prinsip tambak garam pada masanya itu hanya dikenal di pantai-pantai utara Jawa dan daerah Pangasinan di Pulau Luzon (Filipina). Madura tadinya tidak dianggap penting oleh pemerintah kolonial Belanda.

Barulah di paruh kedua abad XIX, terutama setelah Sistem Tanam Paksa dihapus pada 1870, Madura punya nilai ekonomis besar bagi Belanda. Pulau ini, menurut Merie Ricklefs, adalah “pemasok utama garam ke daerah-daerah yang dikuasai Belanda di seluruh nusantara.”

Menurut Kuntowijoyo dalam sebuah esainya di buku Radikalisasi Petani: Esei-Esei Sejarah (1993), Belanda tidak membeli garam lewat bupati.

Mereka secara langsung mengawasi produksi, berhubungan langsung dengan produsen dan memonopoli pemasaran. Sebab, garam Madura jadi monopoli yang menguntungkan Belanda. Keuntungan yang seharusnya jatuh ke tangan adipati (bupati) dan jajarannya.

“Dalam tahun 1852, harga jual garam adalah lebih dari tiga puluh kali harga belinya (dari petani),” lanjut Kuntowijoyo. Di bukunya yang lain, Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura, 1850-1940 (2002), Kuntowijoyo menyebut “industri garam, bagaimana pun tidak menambah kesejahteraan penduduk.”

Artinya, petani-petani atau kuli-kuli tambak garam tidak jauh beda nasibnya dengan kuli-kuli kebon lain di nusantara. Nasib petani garam di masa kini juga cukuplah suram. Meski garam langka, uang tidak melimpahi kantong mereka.

Padahal Belanda si pemonopoli garam sudah lama angkat kaki. Namun, garam Madura kini terancam dengan garam impor asal Australia. Maduranewsmedia.com menulis (30/7/2017), petani garam Madura menolak keras adanya garam impor masuk ke Indonesia.

Hal itu disebabkan, stok garam di Indonesia masih banyak, namun kenyataannya masih ada oknum yang mengimpor garam. Petani garam banyak mengeluh, mengapa pemerintah masih melakukan impor garam.

Menurut petani garam, seharusnya kalau bicara stok garam di Indonesia banyak, khususmya di Madura. Jika yang langka adalah garam konsumsi, maka yang jadi konsentrasi adalah ketersediaan garam di petambak garam dan pabrikan, di pasar, dan di rumah tangga sendiri.

Petani masih bertanya serta mencari tahu dulu kelangkaan garam konsumsi yang terjadi di sektor yang mana, pada pabrikan apa di rumah tangga baru bisa disimpulkan kebutuhan impor itu perlu apa tidak, mendesak apa tidak.

“Karena bukan tidak mungkin, kelangkaan garam yang terjadi selama ini sengaja dibuat oleh beberapa oknum tertentu saja untuk bisa mengakses ijin impor garam luar,” kata petani garam Pamekasan, Bambang, Minggu (30/7/2018).

Ditambahkan dia, Seharusnya dalam kondisi seperti ini, pihak pemerintah sudah mempunyai data tentang kebutuhan garam jangka pendek dan jangka panjang serta data stok garam pada pabrikan yang selama ini selalu melakukan impor garam.

Harga garam impor akan sangat berpengaruh pada harga garam di Indonesia yang dikabarkan akan turun tajam. Dengan kondisi sekarang ini, sudah sepantasnya pemerintah berperan aktif dalam stabilisasi harga garam dengan optimalisasi peran PT Garam.

Yakni, melalui Tri Fungsi, dengan menjalankan fungsi buffer seperti yang telah dilakukan secara gemilang oleh BUMN lainnya seperti Bulog, sehingga tidak hanya berfungsi untuk produksi dan pengolahan saja (dwifungsi).

Garam Piramid

Bupati Sumenep A. Busyo Karim mengatakan, ia pernah tergoda dengan gerakan Kampung Kearifan Nasional (KKN), sebuah ide besar Helianti Hilman, wanita peraih Master di bidang hukum dari King’s College, London, Inggris, kelahiran Jember, 1971.

Wanita itu kini menekuni profesi sebagai konsultan dan pengusaha di bidang produk pangan Slow Food. Program lain yang dijalankan Slow Food adalah protecting food biodiversity atau melindungi keanekaragaman hayati bahan pangan, termasuk garam.

Di Indonesia, kata Helianti, hal itu merupakan tantangan berat karena makin sedikit orang Indonesia yang peduli terhadap keanekaragaman sumber makanan. Ketika pada 1970-an, Kalianget (Sumenep) penghasil garam terbesar di Asia.

Lalu, di manakah garam kita yang dulu melimpah, padahal setelah 1980-an perluasan lahan garam dilakukan besar-besaran, yang kemudian disebutnya proyek renovasi, namun ternyata kita tetap tidak juara lagi. Tapi, Garam Bali yang Berkualitas!

Bupati yang akrab dipanggil Abuya itu sangat tertarik untuk memberi nilai tambah “subsidi” Tuhan yang melimpah berupa air laut yang kandungan mineralnya sangat tinggi di banyak perairan Sumenep.

“Bisa dibayangkan jika lahan seluas 2.620 ha ladang garam di Sumenep yang produksinya 65.045 ton/tahun bisa digenjot lebih bagus lagi kualitas dan kuantintasnya,” ungkap Abuya dalam sebuah catatannya yang diterima Pepnews.com.

Menurut Herlianti Hilman dalam risetnya, di Bali ia sanggup mengubah pola air garam yang menjadi bahan baku garam yang selama ini kita lihat dan dikonsumsi, untuk menjadi garam piramid.

Garam ini menjadi garam yang kaya mineral, jauh meninggalkan garam yang diproduksi masyarakat dan perusahaan pengelola garam di Indonesia. Garam yang diproduksinya di Klungkung Bali, saat diproduksi mampu menaikkan harga garam menjadi Rp 150 ribu/kg.

“Sedangkan harganya di Eropa mencapai Rp 1 juta/kg. Air bahan baku di Indonesia untuk dijadikan garam piramid sangat melimpah sekali, termasuk di Sumenep, “Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Untuk kualitas garam piramid ini, lanjut Herlianti Hilman, pesaing Indonesia hanya di negara Cyprus, karena kandungan endapan air mineralnya tak jauh beda. Lalu bandingkanlah dengan harga per 1 kg garam di Kalianget yang hanya sekitar Rp 300-500/kg.

Informasi ini harus ditangkap guna menjadi penyemangat petani garam di Sumenep dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Tentu hal ini tak cukup melulu dari bupati, tapi rakyat dan perusahaan garam harus bahu-membahu bersinergi untuk mendapatkan teknologinya.

“Saya pasti akan men-support langkah-langkah kemudahan menuju produksi itu, sebab ini ikhtiar untuk bangkitnya sebuah peradaban di Sumenep,” ungkap Abuya. Sebagai catatan, wilayah Sumenep luas mencapai 2.0939.43 km2.

Sumenep ini meninggalkan jejak peradaban yang panjang dibandingkan kota-kota lainnya di Jawa Timur. Pemerintahan di ujung timur Pulau Madura ini berdiri sejak 1269, lebih tua dari Kerajaan Majapahit yang kesohor hingga ke Madagaskar itu.

Di sinilah perlunya Presiden Jokowi “belajar sejarah” kembali betapa garam Madura sangat berkualitas! Pak Presiden, sampiyan sudah lupa dengan pelajaran SD ya?

***