Penggunaan B30 yang akan dimulai awal Januari juga agar itu betul-betul dilaksanakan dan dikawal sehingga juga bisa menurunkan impor minyak.
Presiden Joko Widodo menginginkan Pertamina untuk melakukan sejumlah upaya seperti mengurangi impor migas dan penerapan B20 dalam rangka membantu pemerintah mengatasi defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan.
Senin (9/12) kemarin, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama menemui Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas hal tersebut.
"Saya ingin urusan yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan kita bisa diturunkan (dengan cara )kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik dan juga lifting produksi minyak dan gas juga bisa dinaikkan. Intinya mereka menyanggupi itu," ujarnya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Desember 2019.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa pembangunan kilang minyak oleh Pertamina harus segera dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi minyak sehingga dapat mengurangi impor minyak.
Presiden mengatakan bahwa dirinya akan mengikuti terus perkembangan instruksinya tersebut dan meminta laporan berkala.
"Pembangunan kilang minyak itu harus, masak sudah 34 tahun kita enggak bisa membangun kilang minyak. Kebangetan. Saya suruh kawal betul, akan saya ikuti juga perkembangan dan persentasenya sampai sejauh mana," tuturnya.
Selain itu, terkait dengan kebijakan mandatori biodiesel 20 persen (B20), Presiden memberikan target agar pada Januari mendatang implementasi kebijakan tersebut dapat ditingkatkan sehingga menjadi 30 persen biodiesel (B30).
"Penggunaan B30 yang akan dimulai awal Januari juga agar itu betul-betul dilaksanakan dan dikawal sehingga juga bisa menurunkan impor minyak kita," ucapnya.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
