Dirut Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas meminta agar impor beras dihentikan karena gudang Bulog sudah penuh. Untuk menampung produksi beras dalam negeri yang melimpah, Bulog terpaksa menyewa gudang ke pihak lain.
Dana yang digelontorkan untuk menyewa gudang mencapai Rp 45 miliar. Sewa gudang itu dilakukan hingga akhir tahun ini. Buwas menegaskan tidak perlu Indonesia impor beras lagi. Sebab, tidak ada tempat lagi untuk menyimpan beras.
Gudang milik Bulog diklaim telah penuh terisi. Bahkan, belakangan Bulog mesti menyewa gudang milik TNI untuk menyimpan beras miliknya. Dengan demikian, masih perlukah Indonesia mengimpor beras?
Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada dasarnya saat ini pasokan beras dari dalam negeri lebih dari cukup. Sebab, ada 47.000 ton pasokan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).
Angka ini 2 kali lipat dari batas aman sebesar 25.000 ton. Oleh karena itu, tidak ada alasan masyarakat mengkhawatirkan pasokan beras di dalam negeri. “Produksi kita masih aman. Jangan disampaikan bahwa ini tidak aman,” katanya.
“Produksi kita di Cipinang itu supply 2 kali lipat dari standar, jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi,” lanjut Amran, mengutip Detik.com, dalam acara Blak-blakan di Kementerian Pertanian, Senin (17/9/2018).
Ia memastikan saat ini beras yang diimpor oleh Perum Bulog masih berada di gudang. Beras tersebut disiapkan sebagai cadangan sehingga belum keluar ke pasaran. “Kemudian 2018 kita siapkan cadangan. Beras yang kita impor, hari ini belum keluar, masih di gudang,” ujarnya.
Sebab, dirinya telah menggunakan konsep baru dalam memanen padi. “Dulu kita panen butuh waktu 25 hari itu satu orang 25 ha. Hari ini cuma perlu waktu 3 jam, karena pakai combine harvest jadi kita coba pertanian tradisional ke modern biar bisa bersaing,” lanjutnya.
Menurut Buwas, stok beras yang dimilikinya saat ini berjumlah 2,4 juta ton. Hingga akhir tahun, diperkirakan stok beras Bulog mencapai 2,3 juta ton.
“Kita tidak lagi men-supply, tahun ini untuk rastra hanya tinggal 100.000 hingga akhir tahun, kita hanya minus 100.000 dari 2,4 juta ton tadi. Jadi, kalau nggak ada supply masuk lagi berarti kita cuma 2,3 juta ton,” ujar Buwas di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (19/9/2018).
Buwas mengatakan bahwa dengan jumlah tersebut, maka tidak diperlukan impor beras lagi tahun ini. “Tolong ini nggak ada impor baru. Saya minta izin impor baru ini jangan,” tutur Buwas.
Menurut Buwas, pihaknya saat ini sudah mendapatkan 1,4 juta beras impor di tahun ini. “Itu beberapa di Tanjung Priok, itulah impor yang datang dari proses impor yang lalu, bukan yang baru sebelum saya menjadi dirut, tetapi yang baru tidak ada,” ujar Buwas.
Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pada dasarnya masalah tersebut bukanlah urusan Kementerian Perdagangan. Sebab, keputusan tersebut telah diserahkan kepada Bulog.
“Itu kan sudah diputuskan di Rakor Menko jadi urusan Bulog. Jadi nggak tahu saya, bukan urusan kita,” jelasnya di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Selasa (18/9/2018).
Lebih lanjut, Enggar juga memaparkan saat ini realisai impor dari total izin yang dikeluarkan sebanyak 2 juta ton telah berjalan. Dari stok Bulog sebanyak 2,2 juta ton sebanyak 820 ribu ton berasal dari pengadaan dalam negeri.
Sedangkan, sisa stok sebanyak 1,3 juta ton tersebut berasal dari realisasi impor. “Dari 2,2 juta ton, serapan dalam negeri itu 820 ribu ton. (Impor) artikan sendiri,” ungkapnya. Perum Bulog mesti menggelontorkan Rp 45 miliar untuk menyewa gudang beras di beberapa wilayah.
Mendag Enggar mengatakan, persoalan tersebut bukan urusan pemerintah. Menanggapi hal itu, Dirut Bulog mengatakan, pada dasarnya ia bingung. Sebab, kegiatan yang Bulog lakukan merupakan tugas dari pemerintah.
Bahkan, seharusnya antara Bulog dengan Kemendag mesti berkoordinasi untuk menyamakan pendapat. “Saya bingung ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi itu samakan pendapat,” kata Buwas.
“Jadi kalau keluhkan fakta gudang saya bahkan menyewa gudang itu kan cost tambahan. Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, mata mu! Itu kita kan sama-sama negara,” tegas Buwas di Perum Bulog, Jakarta Selatan, Rabu (19/9/2018).
Buwas berharap agar Kemendag dan Bulog bisa bersinergi mendorong langkah pemerintah menjaga pasokan beras. “Kita kan aparatur negara, jangan saling tuding-tudingan, jangan saling lempar-lemparan, itu pemikiran yang tidak bersinergi,” lanjutnya.
Buwas Memang “Buas”
Siapa yang tak mengenal Budi Waseso alias Buwas? Sebelum menjabat Dirut Bulog, Buwas memang dikenal sangat buas saat menjadi Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN). Usulan kontroversialnya adalah “umpankan” bandar narkoba pada buaya.
Ketika awal menjabat Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri pun, perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal ini sempat melakukan penangkapan terhadap pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto pada akhir Januari 2015.
Terakhir, sebelum akhirnya dipercaya menjadi Kepala BNN, Buwas melakukan penangkapan terhadap Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino yang selama ini dikenal sebagai “orangnya” Wapres Jusuf Kalla terkait dugaan korupsi pengadaan Quay Contaner.
Sayangnya, hingga lebih dari 1,5 tahun ini, kelanjutan kasus RJ Lino ini tidak jelas. Konon, KPK masih menggunakan segala bentuk kerja sama internasional untuk mendapatkan bukti terkait kasus RJ Lino, seperti dilansir Kompas.com (8/2/2018).
Kabarnya, gara-gara Buwas terlalu “buas” tanpa pandang bulu terhadap RJ Lino inilah, ia akhirnya “dibuang” ke BNN. Ketegasan Buwas ternyata berlanjut ketika ia dipercaya untuk memimpin Bulog. Mendag Enggar pun “dikritisi”, matamu!
Dalam kasus impor beras ini, tampaknya ada yang perlu dicermati lebih jauh lagi. Apalagi, saat ini Mentan Andi Amran Sulaiman sedang disidik oleh Kejaksaan Agung dalam kasus pembelian alat pertanian senilai Rp1,6 triliun.
Konon, dalam prosesnya Amran mengancam akan membuka kedok Mendag Enggartiasto Lukita soal impor beras. Mendag Enggar dan Menko Perekonomian Darmin Nasution pun menekan Dirut Bulog agar tetap mengimpor 1 juta ton beras.
Namun, Buwas melawan dengan alasan semua gudang Bulog sudah full. Kasus Mentan dan Mendag akhirnya mandeg. Tapi, Buwas telah mengambil langkah cerdas dan tak mau terlibat kasus impor, dengan menolak disuruh impor lagi, membuat situasi memanas.
Mentan Amran juga cerdas dengan menyandera Mendag Enggar yang satu partai dengan Jaksa Agung M. Prasetyo, sehingga akhirnya juga deg-degan dengan nyanyian Buwas. Ia kabarnya mengancam akan membongkar mainan Mendag dengan cara menolak impor.
Menurut Fahri Hamzah dalam Kultwit Fahri Hamzah 20/9/18, pangan berpotensi menjadi ancaman non tradisional dan non kovensional bagi pertahanan negara. Bukan hanya dalam masalah ketersediaan. Tapi juga dalam perang dagang komoditas.
Karena itu isu #ImportBeras dan #MafiaImport ini dapat dikategorikan kepada isu keamanan nasional. “Pemaksaan pembukaan kran impor pangan akan membawa kenaikan inflasi, keresahan petani dan runtuhnya kedaulatan pangan,” tulisnya.
Menurut Fahri, ini menunjukkan rapuhnya kedaulatan nasional akibat bolongnya pertahanan negara nir militer. “Entahlah kita sedang bertahan? Menyerang atau bunuh diri?Jangan main-main soal perut rakyat. Biar pejabat petugas berantem, tetap waspada,” ujarnya.
“Mari dorong keterbukaan, ada apa di balik simpang siur ini. Waspada pak @jokowi ada tikus mati di lumbung padi. Selamat pak Buwas pemberani!” Begitu akhir Kultwit Fahri Hamzah tersebut. Bola panas kini di tangan Buwas!
Ketahanan Pangan sebagai Pertahanan Negara sekarang berada di tangan Buwas. Jangan sampai terjadi saling sandera di dalam kabinet!
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews