Pendaftaran pasangan Capres dengan Cawapres untuk pilpres 2019 akan berakhir besok Jumat, 10 Agustus 2018 pukul 00.00 WIB. dalam waktu yang relatif tidak lama itu, dinamika politik diwarnai perkembangan unik tapi rahasia agak terbuka. Mari kita bahas konflik terbatas antara elit Gerindra dengan Demokrat.
Prabowo disebut Jenderal Kardus
Poros Hambalang sementara terbentuk dari empat parpol, yaitu Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat. Pertemuan keempat parpol tersebut mulanya adem-adem dan akan nampak menguat, karena dimotori dua Jenderal Purn dan didukung dua parpol berbasis Islam. Mendadak kini dalam penentuan cawapres terjadi konflik antara elit Geridra dengan Demokrat. Apakah Demokrat akan hengkang? Kabarnyapun PAN mulai mikir-mikir.
Prabowo (08) bertemu dengan SBY (Pepo), di mana dalam pertemuan di kediaman SBY di Kuningan. Menurut Wasekjen PD Andi Arief, Rabu 8 AGustus 2018, dari tujuh point pokok, di antaranya, Prabowo dan SBY tidak berbicara soal siapa cawapres dan kapan diumumkan. SBY konsisten pada pakem koalisi bahwa capres yang berhak menunjuk. SBY dan Demokrat tidak memaksakan kadernya menjadi cawapres.
Mendadak pada hari yang sama, Andi Arief kemudian menyatakan, "Prabowo ternyata kardus. Malam ini kami menolak kedatangannya ke Kuningan. Bahkan keinginan dia menjelaskan lewat surat sudah tak perlu lagi. Prabowo lebih menghargai uang ketimbang perjuangan. Jenderal kardus," katanya. Selanjutnya dikatakannya, "Di luar dugaan kami, ternyata Prabowo mementingkan uang ketimbang jalan perjuangan yang benar. Sandi Uno yang sanggup membayar PAN dan PKS masing-masing Rp500 M menjadi pilihannya untuk cawapres."
Elit Gerindra membalas apa yang dikatakan Andi Arief dengan keras, "Ya, kita maklumi Andi Arief sudah kehilangan kesadaran diri. Dia tahu nggak artinya jenderal kardus itu siapa, siapa yang jenderal kardus? Jenderal kardus itu kalau mimpin partai, biasanya kader-kadernya tukang koruptor dan paling banyak dipenjara. Itu jenderal kardus. Pak Prabowo itu the real general," ujar Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono, Rabu 8 Agustus 2018.
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di kediaman Prabowo, Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis 9 Agustus 2018 dinihari mengungkap kiriman surat dari ketum Prabowo Subianto ke Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam surat itu, Prabowo juga menyinggung soal komitmen Demokrat tak meminta jatah cawapres. Inilah sumber kemelut, dan hari Kamis 9 Agustus 2018, rencananya Prabowo akan bertemu dengan SBY di kediaman SBY Kuningan, dan akan memfinalisasi siapa cawapresnya.
Analisis
Sebenarnya yang penulis baca, Demokrat mau bergabung dengan koalisi Hambalang karena sulit berkoalisi dengan kobu Jokowi, karena dia ingin AHY pokoknya dijadikan cawapres. SBY tergelincir dalam bahasa diplomatisnya yang menyetujui 08 sebagai capres dan menyerahkan cawapres dipilih oleh capres.
Rupanya yang tersirat ini tidak terbaca, 08 membaca yang tersurat, ataupun mungkin karena belum pas deal di antara keduanya soal masalah duklog. Sebagai mantan tentara mestinya sejak awal tidak usah rikuh, tegas-tegas saja, segini setuju?
Menurut penulis kemudian 08 serta para elit Gerindra menyetujui cawapres alternatif Gerindra yaitu Sandiaga Uno. Jelas masuknya Sandi seperti dikatakan Andi tidak tangan kosong, ia harus merogoh kocek untuk PKS dan PAN masing-masing Rp 500M, dan jelas untuk Geridra akan lebih besar. Oleh karena itu 08 menulis surat meminta persetujuan ke SBY.
Prabowo jelas cerdik, dengan dimunculkannya Sandiaga Uno, maka bargaining position dia menjadi tinggi. Pepo kini ditekan agar mau menyetujui kebutuhan dukungan logistik pilpres koalisi mereka. Apabila tetap menolak, maka Sandi yang akan dideklarasikan nanti malam sebagai cawapres dan Prabowo sebagai capres.
Apabila Pepo setuju dengan syarat 08, maka baru AHY yang akan menjadi cawapres. Jelas dimaklumi bahwa dalam persaingan pilpres dana yang dibutuhkan sangat besar, dan harus ditanggung bersama baik parpol maupun sang calon. Prabowo jelas mencari pendukung berduit karena sulit mengharapkan dari dua parpol koalisinya. Jadi ya wajar saja cawapresnya harus berduit.
Prabowo memahami benar seperti apa yang penulis katakan pada beberapa artikel terakhir, bahwa SBY sebagai Pepo dikeluarganya ingin AHY muncul sebagai cawapres setelah melalui jenjang sebagai cagub DKI. Tujuannya hanya satu menaikkan branding AHY dari kelas propinsi ke kelas nasional, dipersiapkan untuk maju sebagai capres pada 2024 mendatang.
Syukur kalau pada pilpres 2019 nanti menang, kalau kalahpun tidak apa-apa, yang penting sudah semakin beken.
Kesimpulan
Menurut penulis, Prabowo dipastikan akan maju sebagai capres dan cawapresnya tergantung SBY, bila deal, maka AHY yang akan maju.
Sebuah pertanyaan, bagaimana peluangnya bila AHY disandingkan dengan Prabowo, apakah masih laku pasangan militer di masa kini?
Kalau bertanding secara normal, maka nampaknya sulit untuk menang dari pasangan Jokowi yang kemungkinan besar akan kembali berpasangan dengan JK atau tokoh lainnya bila Judicial Review tidak lolos. Terlebih lagi citra Prabowo kini menjadi kurang baik dikatakan sebagai Jenderal kardus oleh salah satu elit politik rekan koalisinya.
Maka sebenarnya pilpres bisa dikatakan sudah selesai. Semoga saja tidak ada yang berfikir teori bumi hangus, Begitu?
***
Marsda Pur Prayitno Ramelan, Analis intelijen, www.ramalanintelijen.net
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews