Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan besarnya tunjangan guru dalam bentuk sertifikasi tidak mencerminkan kualitas pendidik. Hal tersebut Sri Mulyani sampaikan kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
"Saya dulu memulai bahwa guru harus disertifikasi, saya senang, tapi sekarang sering sertifikasi itu tidak mencerminkan apa-apa, dia mungkin hanya prosedural saja untuk bisa mendapat tunjangan," kata Sri Mulyani di Aula Gedung Guru Indonesia, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018.
Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, mengkritik guru Indonesia. Meskipun "tidak" semua guru seperti yang diucapkan, fakta di lapangan berbicara demikian.
Mari berpikir realistis. Nilai Uji Kompetensi Guru rendah. Nilai Ujian Nasional rendah. Prestasi murid dan guru di berbagai ajang nasional dan internasional rendah.
Maka, sangatlah wajar jika seorang menteri keuangan gusar karena telah menggelontorkan ratusan triliun uang rakyat, tetapi hasilnya tidak menggembirakan.
Saya, Anda, dan semua guru Indonesia tidak perlu panik, emosional, dan mencari dalih ini dan itu. Mari kita jadikan kritikan itu sebagai cambuk bahwa penilaian Bu Menkeu itu salah.
Saya guru Indonesia dan saya profesional.
Setuju....???
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
