Hari ini saya memberikan keynote speech pada acara Sosialisasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Gedung Dhanapala, Jakarta.
Saya meminta agar seluruh jajaran Kementerian Keuangan secara berjenjang menaruh perhatian dalam melakukan penelaahan dan evaluasi proses dan alokasi pengganggaran secara teliti dan strategis. Saat ini masih banyak penelahaan penganggaran yang hanya dilakukan secara rutin berjenjang tanpa memperhatikan hal-hal yang rinci dan prioritas.
Bila banyak pejabat atau pimpinan yang tidak peduli dengan perencanaan anggaran, dapat berakibat sampai di jenjang yang paling bawahnya juga tidak peduli sehingga yang keluar adalah anggaran tahun lalu ditambah inflasi. Banyak terjadi alokasinya itu tetap sama, hanya nilainya yang bertambah.
Padahal, bisa saja ada sesuatu kegiatan baru yang merupakan prioritas aktivitas dan prioritas program yang tidak tercakup dalam anggaran. Disinilah berbahayanya kalau sebuah institusi tidak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dan perhatian kita kepada hal strategis dan teknis detail
Anggaran pengadaan barang/jasa pada APBN 2018 sebesar Rp 537 triliun, yang naik dari anggaran pengadaan barang/jasa pada 2017 yaitu Rp525 triliun.
Dari nilai tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp45,68 triliun dengan rincian (i) Rp20,36 triliun untuk belanja pegawai; (ii) Rp23,10 triliun untuk belanja barang; dan (iii) Rp2,22 triliun untuk belanja modal. Sampai dengan kuartal kedua 2018, telah terealisasi 319 paket tender dari 639 paket tender.
Mengingat alokasi belanja barang/jasa yang cukup besar maka perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan. Melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres Nomor 16/2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa diharapkan dapat menjadi momentum perbaikan pelaksanaan barang/jasa secara menyeluruh. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, deregulasi terhadap aturan-aturan yang ada diharapkan dapat lebih fleksibel namun tetap terjaga akuntabilitasnya.
Anda semua menjadi nahkoda dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang profesional, modern, sesuai best practice internasional dan jauh dari konflik kepentingan serta korupsi.
***
Jakarta, 28 Juni 2018
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
