Benar sekali apa yang dikatakan kawan, permasalahan e-KTP tidak sekedar korupsi, tapi ada masalah yang tak terhingga besarnya, yaitu menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa ada 110 juta penduduk Indonesia di tangan perusahaan asing dan di Amerika. Data berupa retina, sidik jari dan data domisili.
Apa konsekwensinya dari situasi ini? dari sisi keuangan, maka sangat rentan terjadi chaos perbankan. Seandainya data tersebut digunakan untuk menduplikasi kartu kredit, 110 juta kartu bisa tersaji dan siap digunakan.
Seandainya data tersebut digunakan untuk tipu menipu untuk membuka rekening bank, maka satu bank bisa melonjak jumlah nasabahnya hingga 110 juta dalam sekejab, dan bank tersebut bisa saja beralasan nasabahnya besar sehingga harus dibantu oleh pemerintah dengan kucuran dana yang melebihi kasus BLBI. Dan masih banyak konsekwensi perbankan lainnya.
Bagi seorang analyst data, jumlah 110 juta data yang berisi domisili dan biometric data, lalu diolah untuk memetakan data maka bisa dihasilkan kesimpulan-kesimpulan yang akurat. Contoh seandainya data tersebut di cluster berdasarkan jenis kelamin dan dibandingkan dengan data retina atau sidik jari. Dalam dunia psikologi, penerapan teknologi sidik jari sudah mampu memprediksi karakter seseorang dan potensi penyakit yang akan timbul.
Jadi jika data tersebut digunakan oleh pihak yang berniat merusak negeri ini, tinggal gunakan pemetaan data tersebut, dikomparasi dengan karakter lalu treatment apa yang harus dilakukan. Jadi tidak perlu menurunkan pasukan, cukup embuskan issue yang sensitif ke satu cluster data, maka gejolak sosial bisa timbul.
Dari sisi bisnis farmasi, tentu dengan data biometric tersebut mampu memproduksi kebutuhan obat dan potensi penyakit yang timbul.
Belum lagi dari sisi ekonomi, sosial & budaya. Sebanyak 110 juta data bagi korporasi yang memiliki seperti memilki tambang yang melimpah yang gak akan habis di ekplorasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan korporasi atau lebih dari itu. Dan bagi saya jika diberikan 110 juta data tersebut, mungkin bisa kita kembangkan SIMULASI INDONESIA.
Terserah, apakah tulisan ini bikin khawatir atau dikatakan hate speech, namun tugas pemerintah siapa saja yang berkuasa, kewajibannya adalah mengambil alih data tersebut apapun caranya karena ini menyangkut keamanan dan pertahanan negeri ini.
Di lain hal, segitu bodohkah mengenai IT anak bangsa ini hingga untuk membangun database harus diberikan ke pihak asing.
***
Editor: Pepih Nugraha
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
