Presiden Joko Widodo benar-benar geram terhadap hoaks atau berita bohong yang masih saja dibuat dan disebarkan melalui media sosial. Salah satunya soal isu yang menyebutkan bahwa dirinya terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sudah dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang itu.
"Padahal saya lahir tahun 1961 dan PKI sudah dibubarkan 1965. Masak ada (anak) balita sudah masuk PKI," kata Jokowi saat berpidato dalam penyerahan 15.000 sertifikat warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa 3 Maret 2018, sebagaimana diwartakan Harian Kompas hari ini.
Presiden kemudian meminta Kepolisian Negara RI untuk menuntaskan penyidikan atau langkah penegakan hukum terhadap pembuat hoaks dan ujaran kebencian. Alasannya, meski terkesen sepele, tetapi hoaks bisa mengancam persatuan bangsa.
Jokowi berusaha mengingatkan kembali bahwa banyak informasi tidak masuk akal berbentuk berita, tetapi tetap diproduksi untuk kepentingan tertentu. Ujung-ujungnya kepentingan politik. Jokowi kemudian mengajak semua pihak menjaga kerukunan meski harus memilih kandidat berbeda baik dalam ajang Pilkada maupun Pilpres.
Beberapa pekan sebelum apa yang disebut Family Moslem Cyber Army (MCA) dibekuk, isu mengenai PKI sempat muncul kembali, ditambah dengan penyerangan terhadap sejumlah ustad. Setelah dua kelompok itu dibekuk, isu PKI dan penyerangan ulama oleh orang gila lenyap dengan sendirinya.
Berdasarkan catatan Polri, selama Februari 2018 Polri mencatat 45 peristiwa penyerangan ulama atau pengurus masjid yang menjadi viral di media sosial. Namun demikian, dari 45 "peristiwa" itu hanya ada 3 yang benar-benar terjadi.
"Jangan setengah-setengah!" pinta Jokowi dalam kesempatan itu. Menurut Presiden, hoaks bisa menciptakan disintegrasi bangsa dan kalau diteruskan bisa terjadi perpecahan. "Saya sudah perintahkan Kapolri kalau ada pelanggaran tindak tegas."
Sebelum Family MCA ditekuk, jauh sebelumnya Polri juga sudah membekuk pentolan Saracen yang kerjanya hampir sama dengan MCA, yaitu menyebarkan berita hoaks. Baik Saracen maupun MCA kini menghadapi proses hukum dan tatkala Joko Widodo meminta Polri tegas menindak mereka, artinya pemerintah tidak main-main dengan kelompok-kelompok ini.
[irp posts="11469" name=" Cacing Kremi" Mencipta PKI"]
Presiden Joko Widodo berkaca pada Pilpres 2014 lalu di mana elektabilitasnya yang semula berada di "langit" tiba-tiba terkejar perlahan tapi pasti akibat gencarnya berita fitnah lewat majalah "Obor Rakyat" yang sengaja diproduksi untuk kepentingan tertentu. Bahkan saking efektifnya "Obor Rakyat", sejumlah pengamat menperkirakan, jika pelaksanan Pilpres 2014 diundur satu minggu, tidak tertutup kemungkinan elektabilitas Jokowi tersalip dan pada gilirannya akan mengalami kekalahan.
Berkaca dari peristiwa itulah Jokowi meminta Polri, dalam hal ini Kapolri Jenderal Tito Karnavian, untuk menindak tegas para pembuat dan penyebar hoaks. Sederhana saja, kalau teroris bisa dilumpuhkan dengan mudah oleh Jenderal Tito, masak ia kalah sama pasukan gelap yang bergentayangan di media sosial yang sejatinya bisa ditelusur bahkan sampai siapa yang pertama menayangkan dan menyebarkan sebuah hoaks di medai sosial.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
