Partai Solidaritas Indonesia atau PSI adalah partai yang awal berdirinya digawangi atau dikomandoi oleh para mantan presenter TV yang cantik-cantik seperti Srikandi, yaitu Grace Natalie, mantan presenter TV yang selalu beda, TV ONE. Ada lagi Isyana Bagoes Oka, anak dari mantan gubernur Bali, ia juga pernah di RCTI dan Nova Rini, presenter yang pernah di SCTV. Inilah anak-anak muda yang malang melintang dalam dunia presenter TV.
Partai Solidaritas Indonesia atau PSI merekrut kalangan anak-anak muda atau generasi milleneal dengan membawa harapan baru dan semangat baru.
Awal pembentukan partai PSI banyak yang meragukan atau meremehkan lahirnya partai ini. Dan partai ini juga termasuk partai yang anggotanya rata-rata berpendidikan sarjana, mapan secara pekerjaan. Dengan visi-misi partai yang bersih dan transparan, partai ini membetot para generasi muda untuk menjadi anggotanya.
Bahkan dalam menyeleksi calon wakil rakyatnya juga menggunakan metode "fit and proper test" yang dilakukan oleh para akademisi yang kredibel dan terbuka. Hasilnya juga diumumkan secara terbuka lewat online.
Rata-rata anggota partai PSI adalah anak-anak muda yang melek dalam dunia digital dan terpelajar.
Dan partai Solidaritas Indonesia bisa dibilang partai baru yang tidak mengalami kendala dalam proses verifikasi administrasi atau faktual, dan dinyatakan lolos oleh KPU sebagai partai baru peserta pemilu. Tentu sebagai partai baru dan lolos sebagai peserta pemilu menjadi kabar gembira bagi jajaran petinggi partai PSI dan anggotanya.
Jauh-jauh hari sebelum dinyatakan lolos oleh KPU sebagai peserta pemilu, Partai Solidaritas Indonesia menyatakan bahwa PSI dalam pilpres 2019, mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden. Sinisme pun berhamburan, dikatakanlah belum apa-apa PSI sudah jadi Kecebong. Persoalannya, Perindo besutan Harry Tanoesoedibjo pun sowan ke Istana. Maka pendukung Jokowi pun berkomentar, "Akan jadi kecebong pada akhirnya."
Dan beberapa hari yang lalu Partai Solidaritas Indonesia atau PSI memenuhi undangan presiden Joko Widodo di Istana negara.
Perlu juga diketahui, Presiden mengundang PSI ke Istana karena PSI mengajukan atau mengirimkan surat untuk bisa bertemu dengan presiden Joko Widodo melalui Sekretaris negara. Jadi melalui prosedur dan administrasi yang sesuai, tidak melalui jalan pintas atau "privillage", jadi tidak diistimewakan.
Sebagai partai baru yang berisi anak-anak muda dan melakukan pertemuan dengan presiden adalah hal yang wajar karena belum banyak pengalaman dan kalau dalam pertemuan itu ada dialog atau yang sifatnya memberi wejangan kepada anak-anak muda juga hal yang wajar atau lumrah.
Pertemuan PSI dengan Presiden mendapat komentar atau tanggapan negatif dari masyarakat, karena ketua PSI,Grace Natalie menceritakan bahwa pertemuan di Istana membahas berbagai hal dan salah satunya dukungan politik PSI kepada Presiden Joko Widodo.
Dan ini menimbulkan tanggapan atau komentar negatif dari lawan politik Joko Widodo,yang mengatakan tidak etis membahas politik di Istana dan dianggap menyalahgunakan jabatan sebagai Presiden. Padahal, ini hal yang wajar saja, presiden menerima anggota partai di Istana dan membahas topik-topik terhangat. Karena sebelum-sebelumnya presiden Joko Widodo juga sering menerima ketua umum partai lainya, misal waktu mau pemilihan ketua umum Golkar, kubu Airlangga Hartarto bersama-sama dengan 30 DPD bertemu dengan presiden Joko Widodo.
Ini menjadi ramai karena partai yang datang ke Istana, yaitu PSImemberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk menjadi calon presiden 2019.
Akibat pertemuan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dengan presiden Joko Widodo di Istana negara dilaporkan oleh Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). Ia melaporkan pertemuaan antara PSI dan Presiden Joko Widodo di Istana Negara dianggap sebagai pelanggaran administrasi dan dilaporkan ke Ombudsman RI.
Perlu diketahui bersama Advokat Cinta Tanah Air adalah lembaga advokat yang dikomandoi Habiburokhman, yang tak lain anggota partai Gerindra dan memang sepak terjangnya suka melaporkan pihak-pihak lain, terutama pihak pemerintah.
Bahkan onggota Ombudsman, Alvin Lie, merasa heran atas laporan ACTA karena dalam laporannya ACTA tidak menyertakan terlapor, yaitu instansi atau nama seseorang. Menurut Alvin Lie, standar prosedur yang ada, pelapor harus melampirkan pihak yang dilaporkan.
"Tidak bisa dong, yang dilaporkan harus jelas instansi dan pejabat yang dilaporkan. Itu namanya bukan laporan, itu curhat namanya,"terang Alvin Lie.
[irp posts="11788" name="PSI, Ajian Semar Mesem dan Budaya Politik"]
Nah, belum selesai atas laporan ACTA ke Ombudsman, pada hari yang sama, Perindo juga mengadakan pertemuan dengan presiden Joko Widodo dan kurang lebih juga sama yang dibahas seperti dengan partai PSI dalam pertemuan sebelumnya.
Partai Perindo yang di komandoi oleh pengusaha media, yaitu Hary Tanoesoedibjo mengatakan bahwa ia tidak takut kalau mau dilaporkan oleh ACTA terkait pertemuannya di Istanadengan Presiden Joko Widodo.
Serangan demi serangan akan semakin gencar dilakukan oleh lawan politik Joko Widodo sebagai calon presiden 2109, hal-hal yang kecil akan sengaja di besar-besarkan untuk membuat citra negatif.
"Ah, namenye juge usahe, Beh," celetuk Bang Midun sambil nyeruput kupi, "Ane tinggal nunggu ACTA jadi kecebong juga dah!"
***
Editor: Pepih Nugraha
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews