Wacana akan diangkatnya Plt Gubernur dari polisi aktif wabil khusus di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara menimbulkan reaksi nyaris seragam dari dua kubu yang selama ini berseteru. Walaupun mendagri dan Polri berkali-kali berusaha meyakinkan soal netralitas polisi aktif yang akan menjabat sebagai plt gubernur, nampaknya tidak menuai respon positif.
Bedah editorial Media Indonesia Metro TV pagi ini mengambil judul "Menggoda Netralitas Polri". Acara yang biasanya memuja-muji kebijakan pemerintah ini, kali ini diwarnai suasana batin yang ketar-ketir. Bukan hanya datang dari redaktur tapi juga dari sejumlah penelepon. Mereka seragam memohon kepada Presiden Jokowi agar tidak menandatangani persetujuannya.
Suara parpol oposisi yang sayup-sayup juga bikin gemas warganet. Di salah satu kolom komentar fesbuk, salah satu warganet berteriak, "Hoooi… mana suara parpol oposisi...!?”
Bisa dimaklumi, karena yang beredar di media suara penolakan lebih banyak dari parpol pemerintah minus PDIP. Politisi PDIP di salah satu televisi dan juga dikutip media tidak mempermasalahkan penunjukkan plt gubernur dari polisi aktif.
Ini politik, Bung. Bukan cuma soal melanggar undang-undang atau tidak perihal plt dari polisi aktif itu. Politik lebih didominasi oleh persepsi.
Kurang bunyinya parpol oposisi malah yang membuat Jokowers bertambah ketar-ketir. Mereka menganggap parpol oposisi sengaja menunggu presiden Jokowi masuk “perangkap” jebakan betmen. Dan celakanya, betmennya adalah Mendagri Tjahjo Kumolo.
[irp posts="9112" name="Agar Tak Dicurigai, Sebaiknya Presiden Tolak Usulan Tjahjo Kumolo Ini"]
Dikhawatirkan Kalau nanti misalnya presiden Jokowi menandatangani persetujuannya, barulah akan berhamburan pernyataan penolakan dari kubu oposisi dengan seabreg fakta sejumlah undang-undang ditambah bonus saat pelaksanaan Pilkada yang akan dihujani bukti awal, baik yang mentah, setengah matang, maupun matang soal ketidaknetralan Plt Gubernur pilihan Presiden. Dan tentu saja Presiden Jokowi yang menandatangani persetujuannya akan terseret-seret, bukan hanya semasa Pilkada saja tapi akan terus terseret sampai pilpres 2019.
Itulah penyebab Jokowers ketar-ketir seperti tergambar dari bedah editorial MI Metro TV pagi ini. Ditambah kekhawatiran fakta bahwa Mendagri adalah dari PDIP. Di Jawa Barat, PDIP mencalonkan kadernya, dan wakilnya dari Polri. Sedangkan di Sumut ada cagub dari TNI. Ini juga dikhawatiran akan terjadi ekses benturan antara Polri dan TNI.
Jadi hari-hari belakangan ini seperti menanti ada seorang yang akan jatuh ke dalam jurang. Mau ditolongin tempatnya terlalu berbahaya, nggak ditolongin orang itu membawa sejumlah harta dari orang-orang yang mau menolong.
Maka satu-satunya jalan adalah, orang itu jauh-jauh hari harus dicegah agar jangan mendekati bibir jurang.
Itu saja.
27012018
***
Editor: Pepih Nugraha
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
