Sejak menjabat 2014 silam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah melakukan tiga kali reshuffle kabinet, dan yang kali ketiga ini dilakukan pada 17 Januri 2018.
Dari pernyataan Jokowi yang menegaskan tidak akan mengganti Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Alasannya, tugas menteri yang efektif tinggal 1 tahun ini, akan menyulitkan bila harus mencari menteri baru yang harus mempelajari lagi tugas pokoknya.
Dari pernyataan Jokowi tersebut, bisa dibilang, reshuffle kabinet ketiga ini adalah yang terakhir Pemerintahan Jokowi-JK. Dengan demikian, Jokowi berharap para anggota kabinetnya bekerja secara serius dan tidak membuat kegaduhan atau hal-hal yang justru membuat jalannya kabinet kerja terseok-seok.
Namun, apa yang terjadi? Kabinet Kerja yang isinya dari berbagai partai ini, justru seringkali membuat kegaduhan yang menjadi tanda bahwa koalisi di Pemeritahan ini begitu rapuh. Tidak ada sinergi antarmenteri dari partai yang berbeda itu untuk sama-sama memperkuat posisi Jokowi sebagai Presiden.
[irp posts="8565" name="Reshuffle Jilid Tiga dan “Sedekah” Politik Jokowi Hadapi Pilpres"]
Ada saja kebijakan yang antara menteri yang satu dengan menteri lainnya saling bertentangan. Ambil contoh, perbedaan kebijakan antara Menteri Susi Pudjiastuti dengan Luhut Panjaitan, temasuk upaya impor beras yang coba dilakukan Menteri Enggartiasto Lukito, yang itu berbeda dengan Menteri Pertanian sendiri.
Itulah yang terjadi bila menteri berasal dari partai yang berbeda. Di antara mereka, tentu belum bisa melepaskan dirinya dari partai politik yang mengusungnya, sehingga kebijakan yang diambil kerap tidak peka terhadap kondisi politik sang Presiden. Artinya, bila di dalam kabinet ini gaduh, bukan tidak mungkin kegaduhan ini akan menyulitkan langkah Jokowi untuk melanjutkan ke priode kedua pemerintahannya.
Di luar pemerintahan, tentu ada partai-partai yang "menguping" kabinet kerja. Bahkan, di setiap kesempatan, salah satu Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan akan mengganti Pemerintahan ini di tahun 2019.
Pernyataan yang disampaikan sebelum masa kampanye ini, bisa dianggap sebagai makar terhadap pemerintahan yang sah. Apalagi pernyataaan ini diucapkan di depan publik, yang tentu saja bisa memprovokasi rakyat secara masif.
Dengan tidak adanya lagi reshuffle kabinet, semestinya anggota kabinet tak lagi "berpolitik", baik itu untuk kepentingan partainya maupun untuk elektabilitas dirinya. Para menteri dan anggota kabinet lainnya, harus sudah mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk merealisasikan janji-janji kampanye Jokowi-JK.
Kalau semuanya berjalan mulus, maka lawan politik pun tak bisa memanfaatkan kegaduhan yang terjadi sebagai senjata politik yang menghambat langkah Jokowi.
Akhirnya, jika langkah Jokowi mulus di Pilpres 2019, bukan tidak mungkin koalisi pemerintahan yang ada saat ini bisa terus berlanjut. Gimana?
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
