Setya Novanto masih saja berusaha mempertahankan kekuasaannya. Dengan bermodalkan surat sakti yang ternyata tidak sakti lagi, ia menyampaikan pesan-pesan politik. Sebelumnya, dia menginginkan agar DPR tidak mengganti posisinya sebagai Ketua.
Lalu, dia malah mengundurkan diri. Tidak hanya persoalan diri. Surat Setya Novanto juga berisi nama pengganti. Calon pilihan Setya Novanto adalah Aziz Syamsuddin. Akibat surat sakti ini, beberapa orang menyatakan perlawanan.
Salah satu yang menandakan perlawanan adalah alumni HMI. Mereka adalah Ade Komaruddin, Ahmad Doli Kurnia dan Siti Zuhro. Jelas bahwa tiga orang ini menandakan KAHMI menolak kehadiran surat sakti Setya Novanto.
Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R Siti Zuhro menyatakan menolak surat sakti Setya Novanto. Karena menurutnya, surat Novanto tentang Aziz sangat bisa dipahami berorientasi kekuasaan.
"Memang Pak Setya Novanto sudah ada di KPK. Tetapi, (penahanan oleh KPK) ternyata tidak menghentikan nafsu politiknya," kata Siti di Jakarta, Senin 11 Desember 2017, sebagaimana diberitakan Kompas.com.
Siti Zuhro menegaskan bahwa dari sudut pandang hukum, etika dan sebagainya, surat Novanto tentang Aziz tidaklah elok. Kata Siti, surat Novanto tentang Aziz dapat mengancam institusi dan elektabilitas Partai Golkar itu sendiri.
Sedangkan Ade Komaruddin dan Ahmad Doli Kurnia memiliki pemahaman yang sama terkait kelucuan surat Setya Novanto. Kata Akom, panggilan akrabnya, keputusan pengusulan nama Ketua DPR harus melalui restu rapat pleno DPP Partai Golkar.
“Pengalaman saya menjadi Ketua DPR itu melalui rapat pleno DPP,” kata Akom, panggilan Ade dalam acara dialog di Kompas TV.
Sedangkan Ahmad Doli Kurnia, saat diwawancarai media mengatakan surat itu mencederai partai Golkar dan marwah DPR. "Menurut saya, itu tindakan yang dilakukan oknum politisi Golkar yang mempermalukan Golkar dan DPR sebagai lembaga yang disorot masyarakat Indonesia," kata Doli kepada wartawan di Hotel Manhattan, Minggu, 10 Desember 2017.
Bagi Doli, lembaga tinggi negara tidak boleh dikontrol oleh orang dari balik penjara. Dia menyayangkan surat Setya Novanto diterima begitu saja oleh Azis Syamsuddin dan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Robert Kardinal.
Jika KAHMI bersatu
Ahmad Doli Kurnia dan Siti Zuhro adalah Presidium KAHMI Nasional. Khusus, Ahmad Doli Kurnia. Dia adalah junior kesayangan Akbar Tandjung. Sehingga, jelas Akbar Tandjung akan turut menolak surat Setya Novanto.
[irp posts="2086" name=" Kudeta" Setya Novanto terhadap Ade Komarudin Direstui Istana?"]
Sedangkan Ade Komaruddin adalah orang dekat Jusuf Kalla. Kabarnya, JK termasuk garantor nama Ade Komaruddin menjadi Ketua DPR. Saat Setya Novanto terkena kasus ‘papa minta saham.
Jadi, total lima alumni HMI yang melawan Setya Novanto. Terlebih Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla adalah mantan Ketua Umum Golkar. Kedua senior partai beringin ini masih punya loyalis di internal organisasi.
Apabila, KAHMI baik secara kelembagaan maupun perseorangan menyusun langkah. Maka gerakan mereka cukup kuat di DPR. Misalnya Zainuddin Amali dan Bambang Soesatyo, dua pimpinan komisi DPR yang juga alumni HMI.
Bila Aziz Syamsuddin bersikeras melawan kehendak suara mayoritas anggota DPR. Lawan Aziz bukan hanya kontra Setya Novanto, tetapi juga para alumni HMI, baik di internal DPR, Golkar maupun pihak luar.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
