Pasca pilkada serentak dan setelah tahu hasilnya: ada yang menang dan ada yang kalah. Partai-partai mulai mempersipakan menghitung dan mempersiapkan strategi untuk menghadapi pilpres 2019.
Pilkada serentak kemarin sudah cukup untuk memberi peta atau gambaran kekuatan untuk mengkukur kekuatan partai-partai pendukung pemerintah dan partai-partai oposisi atau yang bukan pendukung pemerintah.
Bahkan ada pendapat kalau ingin menjadi presiden, maka harus menguasai pulau Jawa terlebih dahulu, karena jumlah penduduknya sangat banyak dan menjadi lumbung suara secara nasional.
Dari hasil pilkada kemarin partai-partai pendukung pemerintah atau Jokowi sebagai petahana menyapu bersih di tiga wilayah, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Bahkan dari dua calon gubernur yang menang versi hitung cepat, langsung menyatakan akan mendukung dan hanya akan mendukung kepada calon presiden Jokowi dalam pilpres 2019.
Khofifah dan Ridwan Kamil pasca menanggapi kemenangan versi hitung cepat juga membuat pernyataan: bahwa mereka akan mendulung Jokowi dalam pilpres 2019. Akibat pernyataan ini ada politikus oposisi yang tidak terima atau mencela pernyataan kedua pemenang pilkada tersebut.
Saya pernah menulis di PepNews jauh-jauh hari sebelum pilkada 2018, yaitu tanggal 13 Februari 2018 dengan judul "Sulit bagi Prabowo untuk menang, kalau tidak bisa rebut suara di Jawa", soal kekuatan dan peta politik untuk pilpres 2019. Dengan asumsi: calon presiden hanya ada dua pasangan, yaitu Jokowi dan Prabowo.
Data yang saya pakai atau ambil yaitu dari KPU hasil pilpres 2014 yang terdiri dari 33 provinsi seluruh Indonesia plus suara dari luar negeri.
Dari data pilpres 2014: Prabowo hanya menang di 10 provinsi. Di antaranya: Jabar, Banten, Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, NTT, Gorontalo dan Maluku Utara. Sedangkan Jokowi sisanya plus suara luar Jawa.
Berkaca dari data pilpres 2014 dan hasil pilkada serentak 2018, maka peluang Jokowi sebagai petahana lebih besar untuk memenangkan pilpres 2019. Tentu tidak boleh menganggap remeh kubu lawan dalam hal ini Prabowo, karena segala sesuatunya masih bisa berubah, apalagi kalau terjadi anomali politik yang susah diprediksi, karena ada perubahan iklim politik.
Untuk memenangkan pilpres 2019 Jokowi hanya perlu meningkatkan perolehan di tiap provinsi sebesar 3-5 persen dari hasil pilpres 2014. Khusus di pulau Jawa untuk mengamankan suaranya Jokowi harus bisa menaikkan suara sebesar 5 persen.
Kekalahan telak Jokowi pada pilpres 2104 adalah di Jabar, hanya memperoleh suara kurang lebih 40 persen. Dan untuk Pilpres 2019 Jokowi harus bisa memperkecil kekalahan di Jabar dengan menaikkan suara sebesar 45%, syukur-syukur malah bisa mengalahkan perolehan suara Prabowo.
Dan di Banten Jokowi juga harus bisa menaikkan suara sebesar 5 persen, apalagi berdasarkan lembaga survei wilayah Banten masih dimenangkan oleh Prabowo.
Untuk Prabowo kalau ingin mengganti presiden atau melengserkan Jokowi sebagai presiden, maka mau tidak mau Prabowo harus bisa menaikkan suara di Pulau Jawa sebesar 7 sampai 10 persen. Memang berat bagi Prabowo untuk bisa menaikkan suara di Pulau Jawa sebesar 7 atau 10 persen. Hanya dengan cara itu untuk bisa menutup defisit suara di Pulau Jawa dan kalau ingin menang.
Dalam pilpres 2019, perilaku pemilih sangat cair, sebagai misal dalam pilgub di Jateng, bisa jadi pemilih Sudirman Said-Ida Fauziah pada pilpres 2019 sebagian akan memilih Jokowi.
Karena massa PKB bisa saja beralih ke Jokowi kalau PKB nantinya berkoalisi dengan partai pengusung Jokowi. Dan berdasarkan survei Charta Politika, pemilih PKS di Jateng sebagian besar atau 40% dalam pilpres akan memilih Jokowi. Perilaku pemilih PKS ini berdeda dengan pemilih di Jabar, Jatim dan Banten, yang akan tetep memilih Prabowo.
Yang dibutuhkan Jokowi adalah kesolidan dan kekompakan di antara partai pendukung, jangan sampai masalah-masalah yang kecil menjadi pemecah kekuatan. Dan calon wakil presiden Jokowi juga menjadi penentu untuk mengantarkan Jokowi sebagai presiden untuk kedua kalinya.
Apalagi sebulan lagi pendaftaran bursa calon presiden dan wakil presiden akan dibuka pada bulan Agustus.
Selamat bermanuver untuk para calon presiden dan wakil presiden, tentu waktu-waktu sekarang ini akan diramaikan kasak-kusuk atau rumor politik yang akan mewarnai politik ke depan.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews