Fakta

Yogyakarta Berhati Dag Dig Dug

Jogjakarta, Kota, Intoleran, Stigma, Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, Headline
Bonar Tigor Naipospos (Foto: Netralnews.com)
Dengan mudahnya pihak luar mencap Jogja sebagai kota intoleran, sebuah stigma yang tidak merugikan Sultan, melainkan merugikan hampir seluruh warga Jogja.

Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos menilai aparat dan Sultan Yogya belum mampu menjaga toleransi sehingga memicu banyaknya kasus-kasus yang mengangkat isu politik identitas. Salah satu kasus yang baru terjadi adalah penyerangan di Gereja Santa Lidwina Sleman oleh seorang pria menggunakan pedang.

“Sepertinya aparat di Yogya, termasuk Sultan sebagai penjaga kebudayaan Yogya, belum menunjukkan kebijakan dan tindakan yang mampu menjaga toleransi yang sebenarnya sudah baik di yogya,” kata Bonar kepada Tempo, Ahad, 11 Februari 2018.

Bonar mengatakan, Yogya mendapat sorotan belakangan ini dan beberapa tahun terakhir soal politik identitas, khususnya kebebasan beragama. Padahal, menurut Bonar, sebelumnya Yogya mengklaim sebagai city of tolerant karena banyak anak muda dari berbagai pelosok Indonesia untuk belajar datang ke Yogya, Menurut Bonar, dulu Yogya adalah kota yang multikultur dan toleran,” demikian saya kutip copas tiga paragraf dari berita Tempo.co, 11 Februari 2018 berjudul “Sultan Yogya Dinilai Belum Mampu Jaga Toleransi.”

Saya agak sensi dan baper dengan berita ini. Bukan karena Yogya atau sultannya. Saya baca berulang, dan sampai pada kesimpulan; Ini berita sampah. Penilaian itu, semula saya mengira dari pendapat beberapa orang atau lembaga, berdasar penelitian, dan data akademik yang sahih.

Baca Juga:  Saya Membelai Kota Jogja

Senyatanya, isinya cuma pernyataan satu orang, yang saya belum tahu kredibilitas dan tingkat kepercayaan publik atasnya. Karena senyatanya pula, apakah Bonar atau Setara Institute mengetahui persis, latar belakang peristiwa, atau sedikitnya mengenai identitas pelaku kekerasan?

27751528_1792929104082894_6799692174105231606_nSaya tak tahu, bagaimana berita itu ditulis. Apakah berdasar wawancara inisiatif reporter, press release yang diolah, atau cara lain. Tapi sumber berita dan penulis berita (termasuk lembaga masing-masing), sama-sama tidak bermutu.

Sama mengecewakannya dengan pernyataan orang MUI bernama Din Syamsuddin, yang kini masuk dalam tim Presiden Jokowi. Pembangunan Gereja Santa Lidwina menunjukkan intoleransi, kata Din. Omongan tak kalah sampahnya.

Hoax itu bukan hanya produk rakyat jelata, atau buzzer, tapi juga elite politik, orang berpendidikan, aktivis demokrasi atau apalah namanya. Karena hoax bukan hanya soal berita bohong, tapi juga pendapat ngawur tanpa pemahaman masalah secara jernih, tapi keburu disebar ke publik.

Orang “pusat” (khususnya Bonar dan Din), kalau berkomentar tentang daerah (mana saja) sering asbun. Sok tahu. Biar dikira pinter, dan dumeh dekat media. Masalahnya, karena belum jelas, apa latar belakang, motif, siapa dan bagaimana pelaku. Kebelet asngom.

Misalnya, bagaimana jika pelaku adalah mahasiswa stress? Stress karena apa? Kalau gila, apa pernah dirawat? Harus orang ahli yang mengumumkan, bukan kepolisian, karena kita juga tak percaya (kecuali Densus Anti Terorisme punya data valid, bahwa si anu adalah sang pengantin). Undang psikolog, atau psikiater, dari lembaga yang punya otoritas, untuk mengetahui kondisi kejiwaan pelaku kekerasan itu.

Jika sifatnya individu, apalagi psikologis, kasus ini tak bisa dipakai ukuran menilai rasa toleransi masyarakat (pun misal berkait pilkada di DKI, karena bukan faktor tunggal dan sederhana).

Mendengar pernyataan Din, juga Bonar, apakah mereka toleran dengan perasaan warga Yogyakarta? Kita mau ngukur bernegara dengan baper-baperan? Bukan hanya masyarakat Yogyakarta. Warga negara Indonesia, berkecenderungan toleran. Setidaknya, jauh lebih banyak yang menjunjung tinggi toleransi daripada yang tidak.

Kasus-kasus intoleransi, tak pernah menjadi gambaran spesifik, bahwa suatu bangsa atau masyarakat berderajat intoleran.

Senyatanya, masyarakat Mbedog, Trihanggo (tempat kejadian perkara), tak mempunyai masalah dengan gereja St. Lidwina. Sama seperti gereja Santo Paulus di Mbanguntapan (Bantul, DIY), juga tak bermasalah dengan lingkungan. Kalau ukurannya komposisi penduduk, dengan jumlah 90% penduduknya di Indonesia, hanya Islam yang berhak (dan tak bakal disebut tidak intoleran kalau) mendirikan rumah ibadahnya di mana-mana.

Baca Juga:  Hidup di Jogja Memang Istimewa

Masyarakat menjadi semakin tak mendapat pencerahan, karena lebih banyak pendapat penggelapan. Semestinya, orang terdidik, dan juga sopan, proporsionallah kalau ngomong. Apalagi punya jabatan atau kekuasaan. Ataukah Anda senang jika wilayah Yogyakarta jadi proyek obok-obok orang luar? Atau, Anda juga salah satu pesertanya?

Yogyakarta daerah miskin, penduduknya kebanyakan juga miskin. Angka pengangguran sangat tinggi, apalagi kalau ngukur ‘kerja’ hanya dari jam kerja belaka. SDM dari Yogyakarta, sangat kompetetif, tapi untuk bidang-bidang yang spesifik dan memerlukan skill. Sebagai kota jasa, Yogyakarta mengandalkan dari banyaknya nilai belanja orang luar, baik untuk wisata, makanan, jasa pendidikan dan lainnya.

Nah, jika cap Yogyakarta intoleran, juga tak nyaman untuk didatangi atau dihuni, wilayah ini pasti akan dirugikan. Bukan rajanya, tetapi masyarakatnya yang 70% bekerja di sektor pelayanan jasa itu. Kalau saya menyesalkan clometan asbun, lebih karena pertimbangan ini. Semoga rakyat Yogyakarta tabah dan sabar. Dan justeru makin mempererat persaudaraan, agar tak mudah terprovokasi kalimat-kalimat besar yang tak kita mengerti.

Tapi, jiwa ngayogyakartani adalah ‘monggo-kerso’ (menurut ejaan Bahasa Jawa, mestinya; manga kersa). Panjenengan ingkang kagungan cangkem.

***

Editor: Pepih Nugraha