Dalam pekan ini, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo bahwa dirinya sudah mendapat rekomendasi dari partai politik untuk maju dalam Pilkada Jawa Timur 2018 mendatang.
Khofifah meminta arahan Presiden Jokowi terkait posisinya sebagai Menteri Sosial. Surat itu disampaikan kepada Presiden melalui kantor Kementerian Sekretaris Negara. Ia minta arahan Presiden terkait keikutsertaan Khofifah pada Pilkada Jatim 2018.
“Insya’ Allah di dalam surat itu, kami menyampaikan informasi bahwa saya sudah mendapat rekom dari Partai Demokrat dan Partai Golkar,” katanya kepada pers usai menghadiri resepsi pernikahan Kahiyang-Bobby di Bukit Hijau Regency, Medan.
“Ini artinya, kalau dihitung sudah cukup untuk mencalonkan sebagai cagub di Pilkada Jatim tahun depan. Selanjutnya mohon arahan,” ujarnya. Ia membantah jika surat tersebut disebut sebagai surat pengunduran dirinya dari posisi Menteri Sosial.
[irp posts="4591" name="Benarkah PDIP Panik Emil Dardak Berpindah Ke Lain Hati?"]
Khofifah juga tak mau disebut sebagai orang yang meninggalkan tugas. “Nah, itu kan kalau saya 'tinggal gelanggang'. Kami ini para menteri, saya itu kan pembantu Presiden. Menteri ini mendapat mandat itu, berusaha memaksimalkan, menjalankan tugas sesuai dengan Keppres.”
“Keppres itu ya mandat dan amanat yang harus dilaksanakan oleh masing-masing menteri, sesuai pakta integritas yang ditandatangani,” jelas Khofifah kepada pers di Medan. Lantas, bagaimana jika arahan Presiden nanti tetap ingin Anda jadi menteri?
“Seharusnya ada sequence (urutan-nya), tidak perlu melompat-lompat gitu. Kita berjalan di atas sequence. Dan, nanti insya’ Allah akan saya update,” jawabnya. Dalam Pilkada Jatim 2018, Khofifah akhirnya berjodoh dengan Emil Elestianto Dardak.
Keduanya “dijodohkan” oleh Ketua DPD Partai Demokrat yang juga Gubernur Jawa Timur Soekarwo di kediaman Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Desa Nagrak, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor.
Perjodohan Khofifah-Emil Dardak itu akhirnya menimbulkan “bencana politik” bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena Bupati Trenggalek ini adalah kader PDIP, sehingga membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri gusar.
Meski tanpa bukti surat “pemecatan”, Sekjend DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, Emil Dardak sudah dipecat dari PDIP. Pasalnya, PDIP bersama Partai Kebangkitan Bangsa telah menetapkan pasangan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas sebagai bacagub dan bacawagub pada Pilkada Jatim 2018.
Bahkan, Hasto menilai pihak Demokrat seperti melakukan politik outsourcing. “Bagaimana Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menerapkan politik outsourcing,” ungkap Hasto seperti dikutip Kompas.com di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu 26 November 2017.
Kepada Kompas.com, Emil Dardak mengatakan, “Intinya kami harus saling menghormati apa yang menjadi pilihan masing-masing. Saya pun menghormati pilihan politik dan langkah yang dipilih oleh Sekjen (PDI-P),” katanya, Jumat 24 November 2017.
Suara keras datang dari Mendagri Tjahjo Kumolo yang meminta Emil Dardak mengundurkan diri dari jabatan Bupati Trenggalek. Menurutnya, setiap kepala daerah yang maju ke jenjang lebih tinggi di Pilkada sebaiknya mengundurkan diri.
Memang, di dalam Undang-Undang Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) kewajibannya hanya mengajukan cuti selama masa pilkada. “Dalam aturannya, kalau enggak salah cuti, tetapi kalau dia masuk di provinsi lain tidak cuti, tetapi mundur,” ujarnya.
“Cuti menurut saya enggak adil, harusnya mundur. Jangan cuti harusnya,” kata Tjahjo seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri, Minggu 26 November 2017. “Yang ramai dan jadi perdebatan misalnya Emil Dardak itu baru, belum dua tahun,” lanjut Tjahjo.
Belum dua tahun langsung (maju) bacawagub (Jatim). “Yang kedua etika dalam konteks dia dulu didukung PDI Perjuangan, sekarang tidak. Nah, ini etikanya bagaimana,” sindir Tjahjo dikutip dalam laman resmi Kementerian Dalam Negeri, Minggu 26 November 2017.
Timbul bencana politik
Jelas, langkah Soekarwo menjodohkan Khofifah dengan Emil Dardak ini sudah menimbulkan “bencana politik” bagi PDIP yang merembet ke Demokrat dan Golkar sendiri sebagai parpol pengusung Khofifah sebagai bacagub dalam Pilkada Jatim 2018 mendatang.
Mendagri Tjahjo bahkan menyinggung soal Emil Dardak yang maju Pilgub Jatim mendatang melalui partai politik lain. Padahal, ia diketahui merupakan salah satu kader PDIP. Statement Tjahjo ini setidaknya telah mewakili suara Megawati yang benar-benar marah.
[irp posts="4526" name="Khofifah Terancam Batal Bertarung Setelah Gandeng Emil Dardak"]
Diakui Tjahjo, Emil Dardak juga tidak cuma diusung PDIP ketika Pilkada Trenggalek pada 2015 lalu. Saat itu, Emil Dardak didukung Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan.
“Tidak hanya PDI Perjuangan, ya semua partai. Semua partai juga merasa keberatan, sudah berjuang mati-matian, tahu-tahu dia meloncat (ke Pilgub Jatim), itu yang sedang mau saya bicarakan dengan KPU,” lanjut Tjahjo yang juga mantan Sekjen DPP PDIP.
Kemarahan PDIP tersebut tentunya membuat Presiden Jokowi menjadi ewuh pakewuh dalam mengambil keputusan untuk mengizinkan atau menolak keinginan Mensos Khofifah terkait Pilkada Jatim 2018. Kalau mengizinkan, jelas PDIP akan semakin marah.
Kalau Banteng Kedaton sudah marah, bisa sruduk sana-sini. Itulah yang bakal dihindari oleh Presiden Jokowi. Sebab, bagaimana pun juga Jokowi masih butuh dukungan dari PDIP pada Pilpres 2019. Dia tak akan menyakiti PDIP dengan mengizinkan Khofifah.
Karena, apapun langkah yang bakal diambil Presiden Jokowi terkait dengan Pilkada Jatim 2018, dia tak akan mau sampai terjadi gesekan kepentingan politik dengan Megawati yang sudah mengusung pasangan Saifullah Yusuf dan Abdullah Azwar Anas.
Artinya, bisa jadi, Presiden Jokowi akan menolak memberi izin Khofifah maju Pilkada Jatim 2018. Atau, minimal tidak “menyentuh” dan membiarkan surat yang diajukan Khofifah itu di atas meja kerja Presiden Jokowi demi menjaga hubungan dengan PDIP.
Kisruh di internal Golkar paska penahanan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto tentu juga akan menjadi pertimbangan Jokowi. Sebab, di dalamnya masih terjadi “perebutan” Kursi Ketua DPP Partai Golkar antar faksi di Golkar sendiri.
Padahal, pendaftaran peserta Pilkada Jatim 2018 dimulai pada 6 Januari 2018. Apalagi, tiga parpol lain yang semula “melirik” Khofifah, seperti Partai Nasdem, Partai Hanura dan PPP, belum kembali menyatakan dukungannya paska Khofifah mengandeng Emil Dardak.
Melihat kenyataan tersebut, bukan tidak mungkin ketiga parpol itu akan bergabung dengan Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera untuk mengusung figur alternatif di tengah “perseteruan” Demokrat dengan PDIP.
Kabarnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan mengumumkan calon gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur pada pekan depan. Prabowo saat ini sedang mengambil keputusan untuk Pilkada serentak 2018.
[irp posts="3861" name="Pertama Kalinya, Khofifah dan Calon Pasangannya Tampil Bersama"]
Menurut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Gerindra akan membuat poros baru dalam Pilkada Jatim. Dia pun menyebutkan akan memunculkan nama baru untuk bacagub Pilkada Jatim. Namun, ia enggan menyebutkan nama sosok bacagubnya.
Alasan membuat poros baru, untuk menjadi penyeimbang calon yang sudah deklarasi yakni Khofifah-Emil Dardak dan Gus Ipul-Azwat Anas. Apalagi Khofifah dan Gus Ipul merupakan sosok yang sudah pernah maju dalam dua Pilkada Jatim sebelumnya.
Langkah Soekarwo yang menjodohkan Khofifah dengan Emil Dardak pun dikritik seorang ustadz yang tahu betul strategi politiknya. “Ibarat bapak yang mengawinkan anaknya, setelah ijab qobul anak dibiarkan, gak pernah diajari berumah tangga,” ujarnya.
“Begitulah langkah Pakde (Karwo) nanti, akan berkhianat dengan Perjanjian Lirboyo kalau sampai ikut kampanye, sebab mahar saya kepada Demokrat telah terbayar dengan mencarikan jodoh Khofifah. Selanjutnya terserah Anda,” lanjut Sang Ustadz.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews