Kursi Ketua DPR RI Kosong, PDI Perjuangan Ternyata Minat Juga

PDI Perjuangan mulai melirik kursi kosong Ketua DPR RI yang ditinggalkan Setya Novanto. Alasannya, kursi empuk pimpinan tertinggi di legislatif itu jatah pemenang pemilu. Sementara, kursi itu selama ini jatuh ke Partai Golkar saat partai itu bergabung bersama Koalisi Merah Putih di bawah pimpinan Prabowo Subianto.

Dengan mengutak-atik Undang-undang MD3, akhirnya kursi itu jatuh ke KMP dan koalisi itu kemudian bersepakat menyerahkan kursi itu kepada Partai Golkar yang meraih kursi terbanyak di KMP.

Setelah kursi itu sempat berganti kepada Ade Komarudin lalu diambil lagi oleh Setya Novanto, kini Setya Novanto yang malah meninggalkan kursi empuk tapi panas itu. Kursi Ketua DPR RI itu pun sekarang mulai diperebutkan.

Ditetapkannya Ketua DPR RI Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya sebagai tersangka membuat kursi empuk yang ditinggalkan Ketua Umum Partai Golkar itu memang menjadi kosong melompong. Publik bertanya-tanya siapa yang bakal mengisi kekosongan Ketua DPR RI itu?

Apalagi, saat Ini KPK tengah mempertimbangkan untuk memasukkan Setya Novanto dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) jika yang bersangkutan belum juga mempunyai itikad baik untuk menyerahkan diri.

"DPO sebagaimana yang disampaikan masih dalam proses. Tentu kita menunggu waktu yang cukup. Apakah ada itikad yang baik untuk datangi KPK atau tidak. Jadi kami masih menunggu sebelum kami terbitkan," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah seperti dilansir Kompas.com di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 16 November 2017.

[irp posts="4075" name="Kursi Panas Ketua Umum Partai Golkar, Siapa Lihai Dia Okay"]

Febri menjelaskan, langkah tersebut akan diambil pihaknya paling lambat jika Setya tidak juga menyerahkan diri atau datang secara baik-baik ke kantor KPK.

Pimpinan KPK pun menurut Febri telah membicarakan terkait proses DPO Setya Novanto, serta melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian.

Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai dalam sebuah wawancara telekomunikasi langsung dengan CNN TV mengatakan dia mendukung penuh tindakan KPK yang mendatangi rumah Setya Novanto di jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang terjadi Rabu 15 November 2017 itu. Menurutnya, Setya harus berhenti melawan negara.

"Stoplah melawan negara, ini komitmen politik, kan, konsistensi politik. Saya sudah katakan, beliau hampir pasti menjadi tersangka. Lagi pula kasus ini sudah terang benderang," kata Yorrys, Rabu 15 November 2017.

Yorrys menegaskan, saat ini Partai Golkar telah mendukung Presiden Joko Widodo untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2019. Komitmen yang digaungkan Golkar juga terkait pemberantasan korupsi dan melawan narkoba.

"Tepat sekali saya pikir Golkar itu saat menyatakan politik mendukung Jokowi di Pilpres 2019 itu bersama mendukung pemberantasan korupsi sesuai dengan Nawacita, narkoba, dan wajib hukumnya untuk diberantas. Ini konsekuensi logis," kata Yorrys.

Oleh karena itu, dia menyesalkan jika Setya mangkir saat dipanggil oleh KPK. Menurutnya, hal tersebut berimplikasi ke Partai Golkar. Apalagi, lanjut dia, Setya memakai pengacara yang tidak mengerti situasi internal Golkar.

[irp posts="4080" name="Setya Novanto Buron!"]

Sementara, Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, hilangnya Ketua DPR RI yang juga sekaligus menjabat Ketua Umum Partai Golkar membuat dua posisi sakral itu menjadi kosong. Sehingga, DPR RI menurutnya harus segera menggelar sidang istimewa untuk menentukan atau mengganti Setnov sebagai Ketua.

“Menurut saya, DPR RI sangat urgent menyelenggarakan sidang istimewa khusus untuk memilih dan menentukan Ketua DPR-RI menggantikan Setnov,” kata Emrus, Kamis 16 November 2017.

Ia juga meminta kepada Golkar untuk sesegera mungkin mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk menentukan nasib Golkar kedepan. Sebab, kata dia, Pemilihan anggota Legislatif dan Pemilu di depan mata.

Ia menilai, mangkirnya Setya Novanto saat dipanggil KPK dan menghilangnya kemudian  saat KPK menggeledah rumahnya menunjukkan bahwa Setya Novanto bukanlah pemimpin yang siap menghadapi persoalan dan malah menjadi bumerang bagi keberlangsungan partai dan masyarakat Indonesia.

“Ini sangat berpotensi menggerus citra dan elektabilitas Golkar serta bisa memperburuk penilaian publik terhadap lembaga legislatif kita,” kata dia.

Perdebatan mengenai siapa yang berhak mengisi kursi Ketua DPR harus berpaling pada Undang-undang MD3 yang telah diamandemen saat persereuan KIH dan KMP memuncak. Jika PDI Perjuangan berminat dan ingin mengembalikan aturan lama bahwa pemenang Pemilu yang berhak mendapatkannya, ia harus memperjuangkannya lewat perubahan kembali undang-undang yang sama.

***