Menuver KPK yang super agresif menyeret Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ke penjara, suka atau tidak, terkait dinamika dan peta pertarungan politik jelang Pilpres 2019.
Terlebih kasus Setnov muncul pasca kekalahan narapidana penista Al Qur'an yaitu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilgub DKI Jakarta yang berakibat makin merosotnya elektabilitas Jokowi.
Andai Ahok menang di Pilgub DKI, mustahil Istana akan membiarkan Setnov dan Golkar diobok-obok KPK. Setnov akan diperlakukan istimewa seperti Ketum PDI Perjuangan Megawati yang diduga terlibat skandal BLBI dan Ketum Nasdem Surya Paloh yang disinyalir terkait kasus pemberian kredit Bank Mandiri Rp160 miliar.
Kenyataan itu makin mempertegas bahwa Jokowi bertindak diskriminasi terhadap Parpol koalisi atas dasar kalkulasi dan parameter politik untung-rugi. Di mana kasus-kasus korupsi dijadikan sebagai bargaining politik.
Wajar bila publik menuding Jokowi telah menjadikan hukum sebagai instrumen kekuasaan untuk menyingkirkan kawan maupun lawan politiknya demi memuluskan ambisinya di Pilpres 2019.
[irp posts="3580" name="Siapa Bakal Calon Wapres untuk Jokowi dan Prabowo?"]
Bisa jadi, bila arus desakan publik menuntut KPK menyeret Megawati, Luhut Binsar Panjaitan dan Surya Paloh dalam dugaan kasus KKN, maka Jokowi akan tampil merestui. Namun sejauh ini pukulan balik tersebut belum dilakoni Golkar maupun kekuatan oposisi.
Ihwal kasus Setnov sebenarnya menyimpan energi politik destruktif terhadap kekuasaan Jokowi. Langkah politik Jokowi melalui KPK akan menjadi kontradiktif bila desakan Munaslub partai berlogo pohon beringin itu menghadirkan Titiek Soeharto sebagai Ketum Golkar.
Tentu Jokowi dan mitra koalisinya akan panik. Sebab sudah terbaca, restu Istana kepada KPK mentersangkakan Setnov secara otomatis menargetkan pergantian Ketum Golkar maupun Ketua DPR.
Merujuk pada opini yang berkembang, Jokowi telah merestui dua nama pengganti Setnov, yakni Luhut Binsar Panjaitan dan Airlangga Hartarto. Kedua politisi Golkar tersebut selain berada dalam kabinet, juga memiliki hubungan yang kuat dengan jaringan konglomerat taipan.
Sementara di internal Golkar, mayoritas kader dan elitnya mulai kian bergerak mengusung Titiek Soeharto. Titiek merupakan representasi dari aspirasi arus bawah dan sekaligus kekuatan Cendana yang diyakini dapat mengembalikan citra Golkar yang kian terpuruk.
[irp posts="3330" name="Jokowi Tetap Harus Memandang Anies sebagai Ancaman Potensial"]
Bila kader Golkar solid mendukung Titiek Soeharto di Munaslub, maka Golkar dapat diselamatkan dari upaya intervensi Istana. Tentu ihwal itu jelas menjadi pukulan telak kepada rezim Jokowi.
Selain itu, kehadiran Titiek sebagai perempuan pertama memimpin Golkar sangat menyegarkan. Akan menjadi magnet politik yang luar biasa. Terlebih Titiek Soeharto dan kekuatan pendukungnya menarik Golkar dari koalisi rezim Jokowi.
Intinya, memastikan Golkar kembali bergabung dengan Gerindra, PKS termasuk kini PAN yang mulai pelan-pelan mengambil jarak dengan Jokowi. Penyatuan kekuatan ketiga partai tersebut juga dapat menarik partai lainnya dan melebur dengan berbagai elemen rakyat yang beropisisi dengan rezim Jokowi.
Hasilnya, Jokowi dengan segala skanario politik liciknya akan terkunci. Ambisinya untuk melanjutkan kekuasaan di Pilpres 2019 rontok di tengah jalan. Bola panas itu sangat dinantikan oleh rakyat!
Faizal Assegaf, Ketua Progres 98
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
