Fakta

Terkait PKL Pasar Tanah Abang, Lulung Beri Saran untuk Anies-Sandiaga

Abraham Lunggana, Haji Lulung, Pasar Tanah Abang, DKI Jakarta, Anies Baswedan, Headline
Anies dan Lulung (Foto: Globalindonesianews.com)
Perlu "tangan besi" untuk menertibkan Pasar Tanah Abang yang kini mulai semrawut di bawah perintah gubernur baru. Trotoar pun bahkan kini diperjualbelikan.

Menjadi daerah yang padat dan tempat transaksi grosir terbesar di Indonesia bahkan di Asia menjadikan Tanah Abang surganya pedagang kecil. Tak ayal, daerah ini penuh sesak saban hari, mulai pagi hingga malam. Tanah Abang serasa tak pernah berhenti dalam aktivitas jual-beli. Denyut ekonominya begitu kuat dan tak dapat dihentikan.

Padatnya aktivitas itu juga disebabkan oleh pedagang liar yang mengokupasi jalur pedestrian. Seharusnya, daerah ini bebas dari pedagang kali lima, sebagaimana yang tercantum dalam dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Namun, penyelenggaraan UU tersebut sering terkendala karena para pedagang kaki lima masih saja terus kembali berjualan di tempat yang dilarang tersebut.

Kini wilayah bisnis itu kembali sesak dengan pedagang kali lima. PepNews.com mencoba menelusuri fakta sebenarnya terkait permasalah itu dan menemukan berbagai judul berita seperti dari Kompas.com, Kamis 26 Oktober 2017 yang menulis, “Kesemrawutan yang Tak Kunjung Terurai di Tanah Abang”.

Menjawab pertanyaan tersebut, wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai solusi untuk nantinya dibicarakan dengan para Pedagang Kaki Lima. Selain akan melakukan rekayasa terhadap pengguna kendaraan agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas. “Itu sudah diterapkan di London dan Istanbul, dan terbukti efektif,” kata dia.

Baca Juga:  Tanah Abang di Tengah Pengaruh Anies dan Lulung

Namun, ia meminta kepada seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan untuk memberikan waktu padanya menyelesaikan masalah tersebut. Menurutnya, pihaknya telah melakukan penertiban PKL di pasar Tanah Abang berulang kali. Artinya, kata dia, penertiban itu harus memakai terobosan berbeda, agar tahu apa sebenarnya permasalahan PKL itu.

“Definisi ‘kegilaan’ itu adalah orang yang mengulang sesuatu yang sama tapi mengharapkan suatu yang berbeda. Jadi menurut saya, kami harus coba terobosan yang berbeda. Jangan diburu-buru. Give us time. Jangan coba sesuatu yang belum matang,” kata dia.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku akan menata kawasan Tanah Abang agar tak lagi semrawut. Misalnya, dengan solusi-solusi yang diperhitungakan (jangka panjang) dan tetap akan menertibkan PKL yang berjualan di trotoar.

“Betul, sambil jalan maka penertiban (pedagang kaki lima) jalan, kalau penertiban kan mengandalkan petugas. Untuk jangka pendek boleh-boleh saja kita gunakan penertiban dengan petugas, tapi kalau solusi-solusinya harus lebih panjang,” kata Anies, di Jakarta, Minggu 5 November 2017.

Untuk itu, katanya, dia akan melakukan pertemuan dengan seluruh pemangku kebijakan atau stakeholder, dalam hal ini terkait penataan kawasan Tanah Abang, guna menerapkan sistem untuk menertibkan pasar itu dari PKL agar tidak lagi berjualan di trotoar yang seharusnya dipakai pejalan kaki.

“Saya bilang kemarin saya enggak mau mengumumkan (konsep penataan Tanah Abang) sebelum semua stakeholder diajak bicara, sehingga ketika itu (penataan Tanah Abang) dilaksanakan, Insya Allah bisa lebih baik,” kata dia.

Pada hari yang sama, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Haji Lulung) mengatakan, banyak aspek yang menyebabkan pasar Tanah Abang menjadi macet dan tak mudah ditertibakan. Misalnya, kata dia, angkutan umum yang ngetem sembarangan menunggu penumpang juga masalah yang mesti diperhatikan. Menurutnya, pemerintah DKI Jakarta dengan gubernur barunya juga harus punya terobosan untuk masalah itu.

Selain itu, Haji Lulung juga mengingatkan bahwa penataan pasar Tanah Abang harus dilakukan dengan serius dan dilakukan dalam waktu jangka panjang. Sebab, kata dia, pemerintah sebelumnya belum sepenuh hati menyelesaikan masalah keswmrawutan di pasar itu.

“Kalau mau menyelesaikan masalah sosial Tanah Abang, itu konsepnya jangan penertiban, tetapi penataan, kemudian harus serius dan jangka panjang,” ujar Lulung kepada media yang sama.

Haji Lulung mengatakan, masalah pasar Tanah Abang yang begitu kompleks permasalahannya itu dari PKL, dan parkir liar membuatnya memberikan saran kepada pemerintah untuk membebaskan salah satu lahan Lot 1 dan Lot 2 Sarana Jaya yang ada di kawasan itu.

Sehingga, kata dia, lahan tersebut dibangun bangunan dengan tinggi 5-10 lantai untuk penampungan PKL dan tempat parkir. “Dengan begitu, saya yakin PKL tidak akan kembali ke trotoar jika sudah disediakan tempat,” kata dia.

Akses sepeda motor

Kebijakan atau masa tunggu yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan saran Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana terkait penertiban PKL memang solusi terbaik agar tak menimbulkan kekisruhan. Jakarta, telah melewati berbagai fase yang begitu panas. Sebagai pusat ibukota negara, tentu kebijakan-kebijakan yang dikelurkan pemerintah diperuntukkan kepada masyarakatnya.

Baca Juga:  Ahokers Dipaksa "Move On", Anies-Sandiaga Malah "Step Back"

Seperti ungkapan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno terkait wacana membebaskan kendaraan khusunya sepeda motor melewati kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Menurutnya, wacana tersebut dibuat untuk memberikan mata pencaharian kepada 500 ribu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di daerah tersebut menggunakan sepeda motor.

“Hampir setengah juta UMKM terdampak kegiatan ekonominya,” kata Sandi kepada Viva.co.id di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 8 November 2017.

Sandi mengatakan, MH Tamrin adalah salah satu lokasi perkantoran padat yang menjadi tempat pencarian nafkah bagi UMKM. Berdagang di daerah tersebut, tentunya membutuhkan akses untuk membawa barang-barang mereka.

“Jadi berdasarkan pantauan big data, analisis dari big data, dampak yang dirasakan untuk aksesibilitas di jalan protokol itu, khususnya perkantoran dan area komersial itu sangat besar,” sebut mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu (HIPMI) itu.

Selain itu, lanjut dia, penggunaan sepeda motor juga lebih efesien lantaran dinilai lebih murah untuk menekan biaya pengantaran barang dagangan. “Jadi berdasarkan pantauan big data, analisis dari big data, dampak yang dirasakan untuk aksesibilitas di jalan protokol itu, khususnya perkantoran dan area komersial itu sangat besar,” ujar Sandi.

Untuk itu, Sandi berjanji akan melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang sedang dikaji tersebut. Ia berkeyakinan bahwa, pencabutan pelarangan itu akan berefek positif besar kepada UMKM, dan juga harus menunjang perhelatan Asian Games 2018.

“Jadi memang kami harus pantau selama satu bulan ini, memastikan kebijakan itu juga positif untuk Asian Games sesuai dengan instruksi presiden,” kata dia.

***