Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk langsung Tri Rismaharini alias Risma sebagai Juru Kampanye Nasional PDIP untuk seluruh Pilkada 2017. Dengan ditunjuknya Risma selaku Jurkamnas, spekulasi berkembang bahwa Wali Kota Surabaya itu tidak akan jadi hijrah ke Jakarta sebagai bakal calon gubernur DKI dari PDIP.
Sebagaimana diharapkan sebagian politisi, Jakarta sangat menanti kedatangan Risma yang dianggap mampu menjadi lawan tangguh bagi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan menjadi calon gubernur petahana. Terlebih lagi bagi bakal calon gubernur Sandiaga Uno, politisi Partai Gerindra ini rela turun derajat menjadi sekadar bakal calon wakil gubernur jika bisa dikawinkan dengan Risma.
Sementara itu komunikasi politik tingkat tinggi memang sukar diraba, apalagi hal ini menyangkut Megawati. Putri Proklamator RI ini dikenal sebagai politisi yang sangat irit bicara, baik saat menjadi wakil presiden, presiden, dan kini ketua umum partai. Para kader partai di bawahnya, bahkan selevel orang kedua partai seperti Sekjen, tidak bisa mendengar bisik hati ketua umumnya sendiri secara tepat.
Menunjuk Risma sebagai jurkamnas boleh jadi ini "trik" Megawati untuk mengalihkan perhatian agar lawan-lawan politiknya lengah. Tujuannya tidak lain untuk mengukuhkan kemenangan PDIP dalam mengusung calonnya di palagan Pilkada nanti, siapapun sosok yang diusung.
Tetapi sesungguhnya, inilah cara Megawati mengomunikasikan keinginan dan keputusannya; tidak melalui kata-kata verbal, hanya tindakan fisik saja. Semua kawan maupun lawan dipaksa menerjemahkan tindakan Megawati menunjuk Risma sebagai Jurkamnas.
Bisa saja tindakan Megawati itu diterjemahkan, bahwa siapapun yang ditunjuk sebagai Jurkamnas partai seperti Risma, tertutup sudah kemungkinan baginya dimajukan sebagai calon kepala daerah. Jurkamnas wajib berkampanye untuk calon PDIP lainnya yang berlaga di berbagai palagan Pilkada, bukan untuk si juru kampanye atau dirinya sendiri.
Artinya, PDIP berpeluang untuk tetap mendorong Ahok sebagai bakal calonnya di Pilkada 2017 nanti. Perkara siapa bakal calon wakilnya, Djarot Saiful Hidayat sangat berpeluang. Jika hal ini terjadi, Pilkada DKI Jakarta dipastikan sudah tidak punya greget lagi.
Berbeda kalau dengan ditunjuknya Risma selaku Jurkamnas sebagai strategi tersembunyi Megawati untuk mengecoh siapapun, termasuk pers, padahal sebenarnya Risma-lah yang justru akan dimajukannya sebagai bakal calon gubernur dari PDIP. Perkara siapa bakal calon wakilnya, Sandiaga Uno sudah menyatakan siap dan rela menjadi sekadar wakil.
Tetapi kemungkinan kawinnya Risma-Sandiaga sangat tipis, sebab pasti akan ditentang pasangannya masing-masing.
Dengan demikian, ditunjuknya langsung Risma sebagai Jurkamnas oleh Megawati tetap masih menyimpan misteri. Pendaftaran calon dari partai masih akan berlangsung minggu ketiga September 2016.
Tujuh koalisi partai yang tergabung dalam Koalisi Kekeluargaan alias KoKeluar yang terbentuk atas inisiatif Plt Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Bambang Dwi hartono menanti dengan harap-harap cemas apa yang bakal terjadi di depan. Sementara Megawati sebagai "si pemilik hati" masih sedemikian leluasa mempermainkan perasaan orang banyak.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
