Penyajian SNA oleh analis Drone Emprit ada baiknya disandingkan dengan SNA yang diperoleh Eko Sulistyo (Deputi IV KSP) dari crawler penyedot Big Data percakapan di medsos yang dimiliki Istana.
Sepekan dua pekan terakhir ini masyarakat Indonesia dicecar dengan kosa kata "Buzzer". Kemarin malam TVOne lewat acara ILC menampilkan show debat bertajuk "Siapa Bermain Buzzer". Malam ini giliran KompasTV mengangkat topik senada "Buzzer, Demokrasi, dan Pertarungan Opini".
Entah latah atau tidak, media konvensional seperti koran, majalah dan TV maupun media online ramai-ramai membincangkan dan menafsirkan apa itu Buzzer. Ibarat merumuskan Gajah, ada yang memegang dan meraba belalainya, ekornya, telinganya, kakinya, hingga gadingnya.
Ada yang bilang Buzzer itu netral, ada yang melabel Buzzer itu parasit dan sampah Demokrasi (Ampun Gusti!).
Padahal ada perspektif lebih luas ketimbang cuma mengutak-atik makhluk apa itu Buzzer. Apalagi sampai memberi stigma Buzzer Istana dan Penguasa. Buzzer tak bisa dilepaskan dari konsep mutakhir yang disebut DMO atau Digital Movement of Opinion dan Computational Propaganda. Ujung-ujungnya adalah Pembentukan OPINI PUBLIK. Titik.
Bahwa Buzzer saat ini memanfaatkan media sosial yang serba digital, interaktif dan many to many, ya itu konsekuensi perkembangan zaman. Kalau pada era analog sebelum ada Internet, orang jualan obat di pasar dan si penjual teriak-teriak agar obatnya laku, kadang dibantu Influencer atau Buzzer berwujud "combe", yaitu orang suruhan si penjual obat yang pura-pura tertarik dan membeli obat itu. Jadi Buzzer atau Influencer itu fenomena biasa-biasa saja. Tak perlu didramatisir dan dijadikan momok.
Di era Masyarakat Jejaring (Network Society) ini --meminjam istilah Manuel Castells-- media sosial itu adalah Ruang Publik Baru yang lebih demokratis, egaliter dan deliberatif dibanding media massa konvensional yang terbukti lebih sering terkooptasi oleh Pasar/kepentingan kapitalis dan Negara/kepentingan politik.
Bahwa Media Sosial juga dicemari oleh Hoax, Disinformasi, Ujaran Kebencian hingga Pembunuhan Karakter, tinggal bagaimana meningkatkan Literasi Digital masyarakat plus meregulasi platform Media Sosial seperti Twitter, Facebook, Youtube dan Instagram. Kan sudah ada UU ITE yang ancaman pidananya ngeri-ngeri sedap itu.
Diskusi di KompasTV lebih bermutu ketimbang ILC di TVOne. Hanya ada beberapa catatan:
1) Laporan Oxford soal Buzzer di Indonesia kurang tegas diungkap karena ada narasumber yang salah persepsi bahwa Cybertroop di Indonesia sedemikian mengerikannya, padahal tak ada apa2nya dibanding negara2 lain;
2) Konsep Propaganda dan Agitasi zaman Hitler dan PKI dicampuradukkan dengan Computational Propaganda era Internet saat ini;
3) Diskusi harusnya fokus saja ke contoh Revisi UU KPK dan demo mahasiswa/pelajar, tak perlu bahas soal Sudirman Said.
Baca Juga: Buzzer, The Death of Reporter
Penyajian SNA (Social Network Analysis) oleh analis Drone Emprit ada baiknya disandingkan dengan SNA yang diperoleh Eko Sulistyo (Deputi IV KSP) dari crawler penyedot Big Data percakapan di medsos yang dimiliki Istana.
Bagi yang berminat eBook "Computational Propaganda" (Oxford, 2019) maupun makalah tentang konsep mutakhir DMO yang dimuat di jurnal Routledge (2017), saya bisa share. Mari kita belajar bersama soal Propaganda Komputasional dan Gerakan Digital untuk Pembentukan Opini. Sehingga kita ternganga-nganga dengan hingar bingar soal Buzzer, SNA, Big Data dan Algoritma.
Biasa-biasa aja. Ojo Gumunan.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
