Mahfud punya akar dan basis dukungan di PKB maupun NU, sedang Noor Rachmad disukai banyak tokoh elite maupun akar rumput PDIP sebagai partai pemenang pemilihan umum 2019.
Meskipun presiden terpilih 2019-2024 belum dilantik, topik tentang calon jaksa agung sudah hangat diperbincangkan publik.
Salah satunya yang menyorotinya adalah Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Indonesia (AMPHI). Mereka membuat survei berbasis online yang telah diumumkan ke publik lewat meda massa pada 31 Mei 2019.
Dalam survei dengan one vote one IP address itu, nama Mahfud MD berada dalam posisi nomor satu, disusul Halius Hosen (mantan ketua Komisi Kejaksaan), Prof Eddy OS Hiariej (guru besar Faultas Hukum Universitas Gajad Mada), Chuck Suryosumpeno (Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku), Haris Azhar (Direktur Eksekutif Lokataru), Jaksa Agung Pidana Khusus Adi Toegarisman, Wakil Jaksa Agung Arminsyah, Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S. Maringka, dan mantan Jaksa Agung Pidana Umum Noor Rachmad.
Di luar survei ini, publik juga sering menyebut nama Antasari Azhar, mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, hingga Bambang Widjojanto. Namun, mereka semakin hari semakin senyap dari perbincangan.
Di lingkungan kejaksaan sendiri, nama Adi Toegarisman, Arminsyah, dan Noor Rahmad, memang yang paling mereka kehendaki menjadi jaksa jagung mendatang. Alasannya, nama-nama tadi sudah teruji dan diyakini bisa mengelola kekuatan sumberdaya kejaksaan secara menyeluruh tanpa gaduh.
Sedangkan di luar korps kejaksaan, nama Mahfud sepertinya tidak bisa dihindari lagi kuatnya. Dia selain punya pengalaman mumpuni di bidang hukum, dia juga sudah teruji di sana-sini.
Jabatan jaksa agung adalah jabatan politis. Penentuannya pun tidak serta merta diukur oleh kemampuan orang yang akan mengisinya, namun ada faktor politik yang mengikutinya, selain kepentingan visi dan misi pemerintah itu sendiri.
Pendek kata, antara syarat kemampuan, dukungan politik, dan visi misi pemerintah punya derajat yang sama kuat, kira-kira 50%-50%.
Bilamana syarat tadi digunakan untuk mengukur calon jaksa agung maka nama Mahfud, Halius Hosen, Adi Toegarisman, Arminsyah, dan Noor Rachmad, masuk dalam pilihan paling kuat.
Mereka memenuhi syarat sebagai calon jaksa agung yang punya ilmu dan pengalaman di bidang hukum. Kemampuan mereka dalam menerjemahkan ilmu hukum menjadi alat penegakan hukum sudah tidak diragukan lagi. Mereka disukai oleh publik yang peduli kepada masalah hukum itu sendiri.
Tetapi, dari sisi politis, tidak semua punya kemampuan setara. Secara politis, Mahfud (62 tahun) adalah figur paling kuat. Selain punya kedekatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan Nahdlatul Ulama, dia juga punya kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan, Mahfud pernah disebut sebagai bakal calon wakil Joko Widodo pada pilpres 2019, sebelum akhirnya dia kalah di tikungan terakhir oleh Ma’ruf Amin.
Kekuatan itu tentunya menjadi nilai lebih dari Mahfud di mata presiden terpilih kelak. Apalagi, Mahfud selama ini juga punya jasa besar dalam menyebarkan pengaruh dan visi misi Joko Widodo, khususnya dalam meredam pertentangan tentang isu agama dan golongan.
Di bawah Mahfud, nama Noor Rachmad tidak bisa disepelekan. Dia secara diam-diam disukai oleh kalangan elite maupun akar rumput Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Di kalangan akar rumput PDIP, khususnya di Jawa Tengah, mereka menyukai Noor Rachmad, karena dia berasal dari Jawa Tengah juga. Bahkan tak sedikit dari alumni Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, mendukung Noor Rachmad menjadi jaksa agung, karena dia salah satu alumnus di sana.
Jawa Tengah selain kandang PDIP juga menjadi asal-usul dari Joko Widodo. Faktor ini juga akan menjadi kekuatan istimewa bagi Noor Rachmad untuk bersaing dengan kandidat lainnya. Setidaknya, dia punya modal Jawa Tengah connection.
Dari sisi visi misi, persoalan korupsi dan pidana umum narkotika yang kelihatannya masih menjadi agenda utama penegakan hukum dalam pemerintahan Joko Widodo ke depan juga bisa dipenuhi oleh Mahfud maupun Noor Rachmad.
Joko Widodo dipastikan akan mencari figur jaksa agung yang punya kemampuan dan pengalaman dalam memberantas korupsi dan tindak pidana narkotika secara maksimal.
Visi misi Presiden ini bisa dipenuhi oleh Mahfud maupun Noor Rachmad. Mahfud dikenal sebagai figur yang kuat dalam komitmennya memberantas korupsi. Selain rekam jejaknya secara hukum bersih, Mahfud juga pernah dijadikan penyeleksi calon anggota legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang antikorupsi.Tetapi, Mahfud masih belum punya pengalaman besar dalam menangani tindak pidana umum narkotika, sehingga dia akan menghadapi tantangan berat tersendiri.
Mahfud juga akan menghadapi tantangan tak kalah ringan dalam mengelola sumber daya kejaksaan yang begitu besar dan kompleks, karena dia tidak pernah menjadi jaksa karir.
Sedangkan Noor Rachmad yang mantan jaksa karir punya pengalaman kuat dalam menangani perkara korupsi maupun tindak pidana narkotika. Jabatannya di lingkungan intelijen, perdata, tata usaha negara, pidana umum, pidana khusus, penerangan, sampai urusan rumah tangga, menjadi pelengkap teristimewa. Dia dipastikan akan mengelola korps kejaksaan dengan lebih mudah tanpa harus gaduh, karena dia mengenal medannya.
Dalam menangani perkara tindak pidana narkotika, dia juga punya pengalaman sendiro. Peristiwa terkini dan menyedot perhatian publik adalah ketika Noor Rachmad menangani eksekusi mati terpidana narkotika. Dia adalah sosok paling menentukan dalam peristiwa itu, karena waktu itu dia sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Dialah yang melaksanakan titah dari misi Presiden Joko Widodo memberantas gembong narkotika yang sudah menjadi terpidana mati.
Tidak salah jika kemudian Mahfud dan Noor Rachmad akan menjadi figur paling kuat menjadi jaksa agung selanjutnya. Mahfud kuat menangani perkara tata negara dan kuat pula komitmennya dalam memberantas korupsi, sedangkan Noor Rachmad kuat dalam menangani perkara pidana narkotika dan juga berpengalaman mengelola korps kejaksaan yang begitu besar dan kompleks.
Mahfud punya akar dan basis dukungan di Partai Kebangkitan Bangsa maupun Nahdlatul Ulama, sedangkan Noor Rachmad disukai banyak tokoh elite maupun akar rumput PDIP sebagai partai pemenang pemilihan umum 2019.
Dengan begitu, salah seorang dari mereka dipastikan menjadi orang yang bijak bilamana kelak mengemban jabatan Jaksa Agung.
Krista Riyanto
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews