Setahun Memimpin Negeri, Presiden Prabowo Tegaskan Percepatan Realisasi Proyek Infrastruktur Giant Sea Wall

Jakarta — Memasuki tahun pertama kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di pesisir utara Pulau Jawa. Proyek ambisius ini disebut sebagai salah satu infrastruktur vital yang akan menentukan masa depan Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan ancaman naiknya permukaan air laut.

“Saya garis bawahi, salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, yang sangat vital bagi kita, merupakan suatu mega project tapi harus kita laksanakan, adalah Giant Sea Wall, tanggul laut pantai utara Jawa,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangannya di Jakarta.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mengulangi kebiasaan masa lalu yang cenderung menunda-nunda pelaksanaan proyek besar. Menurutnya, Indonesia sudah memasuki era baru yang menuntut kerja cepat, terukur, dan berdampak langsung pada masyarakat.

“Tapi kita tidak berkecil hati. Sekarang tidak ada lagi penundaan, sudah nggak perlu lagi banyak bicara, kita akan kerjakan itu segera,” tegasnya.

Proyek Giant Sea Wall akan membentang sepanjang sekitar 500 kilometer, mulai dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Estimasi biaya yang dibutuhkan mencapai 80 miliar dolar AS, dengan waktu pengerjaan bertahap selama 15 hingga 20 tahun. Untuk kawasan Teluk Jakarta saja, durasi pengerjaan diperkirakan memakan waktu 8 hingga 10 tahun.

“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 15–20 tahun,” jelas Presiden. Ia menambahkan bahwa proyek ini bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan upaya besar untuk melindungi jutaan warga di wilayah pesisir utara Jawa dari ancaman banjir rob, abrasi, dan dampak kenaikan permukaan laut.

Pemerintah kini tengah mematangkan rencana dan koordinasi lintas kementerian agar proyek ini dapat segera masuk tahap pelaksanaan. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Rachmat Kaimuddin, menyebut bahwa pemerintah telah menyelesaikan sejumlah kajian dan diskusi teknis mengenai konsep pembangunan tanggul laut tersebut.

“Kami telah melakukan banyak diskusi dan banyak kajian. Sekarang, Presiden Prabowo ingin mengeksekusinya,” ujarnya.

Rachmat menjelaskan bahwa pembangunan Giant Sea Wall tidak akan dilakukan dengan pendekatan seragam di seluruh pesisir utara Jawa. Pemerintah, kata dia, akan menyesuaikan model dan skala tanggul sesuai dengan karakteristik geografis dan kebutuhan tiap wilayah.

“Kami tidak membangun tanggul yang menyerupai Tembok Besar Tiongkok yang membentang ratusan kilometer dari Banten hingga Gresik,” tegasnya. 

Menurutnya, pendekatannya akan bersifat adaptif, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, lingkungan, dan ekonomi di masing-masing daerah.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani menyampaikan apresiasinya terhadap langkah sejumlah pemerintah daerah, terutama Pemprov DKI Jakarta, yang terus memperkuat peran investasi daerah dalam mendukung proyek strategis nasional.

“Jakarta memberi kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan Indonesia. Program seperti Waste to Energy dan pembangunan Giant Sea Wall bukan hanya berdampak pada Jakarta, tetapi juga memberi manfaat luas bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Rosan.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk mempercepat realisasi proyek infrastruktur besar seperti Giant Sea Wall. Menurutnya, sinergi lintas sektor akan menjadi kunci dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, memperkuat stabilitas ekonomi, dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

“Kolaborasi yang kuat akan mempercepat pelaksanaan proyek strategis dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat luas,” tutupnya.

Dengan tekad politik yang kuat dari Presiden Prabowo dan dukungan penuh lintas kementerian serta daerah, proyek Giant Sea Wall diharapkan menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur berkelanjutan yang melindungi masa depan Indonesia dari ancaman perubahan iklim dan bencana pesisir.