Tentu diskusi itu langkah awal dan kalau ada respon postif dari kalangan masyarakat tidak menutup kemungkinan akan menuju langkah berikutnya atau penggalangan kekuatan.
Ketika orang-orang tersisih atau tersingkir dari kekuasaan biasanya mereka akan berkumpul dalam satu wadah atau dulu sering dinamakan "BSH" ata Barisan Sakit Hati. Dan orang-orang yang tersisih atau tersingkir bisa menjadi kekuatan destruktif atau negatif. Di mana-mana akan menyanyikan lagu-lagu sumbang terkait suatu rezim atau pemerintahan.
Ada tokoh mantan PP Muhamadiyah yaitu Din Syamsuddin sekarang manjadi oposan kepada pemerintah. Sebenernya tidak ada yang salah atau terlarang menjadi seorang oposan. Tapi kalau menjadi oposan atau kritis karena hanya gara-gara tidak kebagian kue kekuasaan tentu sangat tidak elok dan memprihatinkan.
Yang bersangkutan pernah menjadi "utusan khusus pemerintah" tetapi jabatan itu tidak punya wewenang atau jabatan bergengsi seperti jabatan menjadi seorang menteri. Akhirnya mengundurkan diri dari jabatan "utusan khusus pemerintah" dan mendukung calon presiden dari 02 pada Pilpres 2019. Sayang seribu sayang capresnya gagal dan sekarang malah bergabung dengan pemerintah menjadi menteri.
Baru-baru ini Din mengkritik penggalangan dana untuk amal melalui konser virtual yang digagas oleh BPIP dan Ketua MPR yang dianggap bergembira di atas penderitaan rakyat. Namun, Din justru di tengah pandemi di mana pemerintah berjibaku menangani supaya peneyebaran pandemi ini bisa ditekan atau dikendalikan, yang bersangkutan justru membuat diskusi lewat webinar untuk "memakzulkan" atau memperhentikan jabatan seorang presiden. Padahal presiden Jokowi baru dilantik menjadi presiden periode kedua 20 Oktober 2019.
Terus tujuan membuat diskusi memakzulkan presiden untuk tujuan apa? Hanya sekedar diskusi dan atas nama kebebasan berpendapat?
Tentu diskusi itu langkah awal dan kalau ada respon postif dari kalangan masyarakat tidak menutup kemungkinan akan menuju langkah berikutnya atau penggalangan kekuatan.
Bahkan yang bersangkutan berujar, berlaku adil adalah syarat suatu pemimpin dan jika tidak terpenuhi, maka layak diberhentikan.
Sebenernya siapa yang bergembira dengan menggunakan kesempatan dalam kesempitan di atas penderitaan rakyat? Siapakah sebenernya yang tidak berlaku adil dan layakkah menjadi pemimpin lembaga keagamaan?
Sebenernya mudah menjinakkan orang-orang yang hobinya mengkritik yaitu dengan cara dipangku atau dikasih jabatan. Hanya saja kuota dan kemampuannya terbatas.
Yang bersangkutan pernah menghadap ke istana waktu kasus Ahok dan mengabarkan tetanng bahayanya sembilan naga.Karena menurutnya-negara ini dikuasai segelintir orang atau sembilan naga.
Akhirnya kita akan mengetahui di tengah pandemi ini, orang-orang yang memanfaatkan sistuasi atau memancing di air yang keruh demi kekuasaan.
Wapadalah!
Sering-sering bercermin diri. Setelah itu suruh orang lain menilai diri kita tapi kita harus siap dengan penilaian dari orang lain sekalipun itu pahit atau tidak enak. Kita sering mengkritik, akan tetapi ketika kritik ditujukan pada diri kita, seringkali tidak bisa menerima.
Dasar buzzer!!
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
