Tidak ada kesejahteraan tanpa perdamaian. Perdamaian dan keadilan, saling mengandaikan. Perjuangan keadilan, sebetulnya tidak boleh menghalalkan tindakan anarkis.
Aksi demonstrasi yang melibatkan masyarakat umumnya, pelajar, mahasiswa-mahasiwi patut diakui sebagai salah satu wujud kontrol dari masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakan pemerintah.
Walaupun demikian, aksi demonstrasi besar-besar tahun 1998 yang menelan begitu banyak korban, maupun aksi-aski sebelum dan sesudahnya merupakan catatan merah dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia yang tercinta ini.
Akhir-akhir ini sejumlah aksi, mulai dari level regional hingga nasional kembali viral di media-media sosial maupun media cetak.
Sejumlah aksi yang melibatkan para pelajar, mahasiswa-mahasiswa telah dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap UU KPK hasil revisi serta RKUHP. Sayangnya, aksi-aksi itu akhirnya berujung pada tindakan anarkis yang menelan korban, merusakkan fasilitas umum, milik rakyat Negeri tercinta ini. Lebih tragis lagi, ditinjau dari prinsip aksi-reaksi, entah siapapun penyebabnya, selama tindakan itu menelan korban, merusakkan fasilitas umum, tindakan itu secara otomatis cacat secara moral.
Apapun boleh diperjuangkan namun caranya mesti tetap etis dan tujuan perjuangan pun mesti luhur demi kesejahteraan masyarakat.
Aksi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis dan menelan korban, lantas menimbulkan persoalan dilemmatis lebih berat, yang cukup rumit untuk dipecahkan, antara moralitas manusia dan tupoksi para penegak hukum, keamanan dan ketertiban rakyat.
Kalaupun ada korban dari pihak massa aksi, yang notabene sebagai wujud peringatan dari pihak penegak hukum karena ulah anarkis, para penegak hukum sebetulnya masuk dalam suatu persoalan dillematis antara upaya demi keamanan masyarakat, negara dan upaya demi keamanan pribadi penegak hukum.
Karena itu, sebetulnya massa aksi mesti memandang lebih jauh bahwa upaya apapun, kalau dilakukan dengan menghalalkan tindakan anarkis, apalagi hingga menelakan korban entah dari pihak massa aksi maupun dari pihak keamanan, upaya seperti sebetulnya tidak sesuai dengan semangat bangsa ini berpijak yakni semangat Pancasila.
Apa yang dilakukan oleh Eichmann, Komandan pelaku genosida di kamp-kamp konsentrasi, di bawah kepemimpinan Adolf Hitler, kiranya tetap mengingatkan kita akan pemakaian hati nurani dan pola pikir yang benar dalam upaya memajukan kesejahteraan sebuah bangsa dan Negara. Konteksnya memang beda, tetapi menyentuh inti yang sama yakni martabat manusia dan martabat bangsa.
Mari kita etis dalam upaya kesejahteraan. Tidak ada kesejahteraan tanpa perdamaian. Perdamaian dan keadilan, saling mengandaikan. Perjuangan keadilan, sebetulnya tidak boleh menghalalkan tindakan anarkis.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
