Keberadaan Habib Rizieq di Arab Saudi sudah melampaui batas tempo alias overstay, jika digambarkan dengan lagu, mungkin lagu dari Grup Band Armada yang berjudul Pulang Malu tak Pulang Rindu, merupakan judul yang tepat untuk menggambarkan keadaan Habib Rizieq saat ini.
Sebelumnya Pentolan FPI ini tengah menjadi bargaining poin untuk rekonsiliasi. Namun setelah pertemuan Jokowi dengan Prabowo beberapa waktu lalu di MRT, syarat akan jaminan kepulangan Habib Rizieq sebagai credit point atau imbal jasa guna terwujudnya rekonsiliasi seakan pudar. Walau tentu saja pengikutnya masih menghendaki dan berusaha agar dia dapat pulang secepatnya.
Tak terhitung sudah berapa kali kubu oposisi selalu melempar tuduhan bahwa pemerintah atau kubu petahana-lah yang menghalangi proses kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia, walaupun tuduhan tersebut tanpa adanya bukti atau data valid siapa yang menghalangi kepulangan tokoh yang terkenal provokatif tersebut.
Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi turut memberikan klarifikasi atas tuduhan tersebut, bahwasanya Habib Rizieq sudah kelewat “overstay”, dan jika ingin kembali ke tanah air, dirinya harus membayar denda sekitar Rp 110 juta, setelah membayar denda jika tidak ada persoalan hukum yang menimpa dirinya, Ia dapat meninggalkan Arab Saudi.
Bahkan HRS pernah terbang ke Maroko untuk suatu keperluan dan bisa kembali lagi ke Arab Saudi, hal tersebut membuktikan bahwa memang jika Habib Rizieq ingin pulang , ia dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk langsung terbang dari Maroko ke Indonesia. Sedangkan kasus batalnya ke Malaysia untuk ujian desertasi itu semata – mata urusan HRS dengan Pemerintah Malaysia, tidak ada kaitannya dengan Indonesia.
Secara logika, untuk apa Indonesia mencekal kepulangan Habib Rizieq, toh dirinya pergi ke Arab Saudi atas inisiatifnya sendiri. Jika penahanan Habib Rizieq di Arab Saudi merupakan intervensi dari pemerintahan Indonesia, lantas apa dasar hukum pemerintahan kerajaan Arab untuk menahan Habib Rizieq?
Jika memang hal itu terjadi, tentu Habib Rizieq bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan Arab Saudi karena otoritas Arab Saudi tidak memiliki dasar yang kuat untuk menahan Habib Rizieq agar tidak kembali ke Indonesia.
Pastinya hanya Habib Rizieq dan Kemlu Malaysia yang bisa menjawabnya, karena sungguh sesuatu yang tidak masuk akal jika Pemerintah Indonesia bisa mendikte Malaysia agar mencegah Habib Rizieq untuk datang atau masuk ke Malaysia, kalaupun ada intervensi juga apa kepentingannya, sama sekali tidak ada urgensinya.
Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam politik luar negeri, kita harus berhati – hati dan tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri pemerintah yang bersangkutan, apalagi jika akan berbuat pidana pada warga negaranya sendiri di luar negeri, seperti pada kasus Jamal Khashoggi yang dibunuh di Istanbul, yang dapat menimbulkan reaksi dan kecaman dunia.
Oleh karena itu, jika Habib Rizieq rindu dengan tanah air dan rindu dengan para simpatisannya, sekarang adalah saat yang paling tepat jika dirinya ingin kembali ke tanah air, karena suasana politis pasca bertemunya Jokowi dan Prabowo, mampu mencairkan suasana, mata uang rupiah juga menguat hampir tiap hari, sekarang sudah dibawah angka Rp 14.000, hal tersebut menandakan stabilitas politik sudah semakin kondusif.
Jika terdapat kendala sampaikan secara terbuka apa masalahnya, tetapi jelas pemerintah Indonesia tidak bisa mencampuri urusan dalam negara lain, jika ternyata Habib Rizieq ada masalah hukum di Arab Saudi, selain itu sudah tidak ada lagi yang diperjuangkan di negeri orang.
Seperti kata pepatah “lebih baik hujan batu di negeri sendiri, daripada hujan emas di negeri orang”, tidak perlu malu untuk kembali kerumah sendiri, jangan sampai lagu dari grup band Armada bergema di tempat singgah Habib Rizieq “Pulang Malu tak Pulang Rindu”.
Yang jelas Indonesia sedang memasuki nuansa politik yang damai, polarisasi antar kubu sudah mulai mereda, para pendukung dan simpatisan sudah kembali pada kesibukannya masing–masing.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews