Musuh Kita Sebenarnya

Pilpres 2019 sudah selesai. Yang belum selesai, mereka yang tetap tak bisa menerima Jokowi. Ada? Ada. Mereka minoritas, tapi karena ketidaktepatan kita (negara) menyikapinya, jadi blunder.

Dari sini sebenarnya jelas. Kita bukan “bermusuhan” dengan siapa tapi apa. Prabowo Orbais dan Militeris out-of-date, tapi nekat. Di situ kita bisa melihat ada apa di sebalik Prabowo. Yakni “sesuatu” yang dibawa gerombolan minoritas dengan mengatasnamakan majoritas.

Mereka memanfaatkan Prabowo sebagai ‘Kuda Troya’. Dengan itu Prabowo diuntungkan mendapat 44,50%. Kelompok ijtima ulama dengan imam besar Rizieq Shihab, dan yang pro dengan itu, bisa jadi penyumbang terbesar. Ada pula atas sentimen lain, para ASN, kelompok militer tua (mantan), keluarga HTI, dan pihak-pihak yang kecewa atau terancam oleh Jokowi. Selebihnya para korban dari yang disebut itu.

Dari Muhammadiyah, meski Haidar Nasir tampak moderat, pendukung M. Busyro Muqodas yang berbakat menjadi ‘Amien Rais’, juga tak sedikit. Pengakuan dari orang NU, di dalamnya terdiri dari 3 bagian. Yakni 25% Islam Nusantara (pro Jokowi), 25% cenderung berlawanan (pro Prabowo), sisanya melihat arah angin.

Ajakan rekonsiliasi dengan Kubu Prabowo, berlanjut pada tawaran koalisi, sebenarnya tak penting. Buat apa berkontestasi begitu rupa? Meski kita juga pesimis, oposisi sekelas  Fadli Zon, atau Amien Rais, tak ada relevansinya. Oposisi WTS, waton sulaya, asal njeplak. Namun senyampang itu, kita juga skeptis, jika Kubu Prabowo masuk koalisi, justeru bisa contra productive. Apalagi jika Jokowi mengambil keputusan yang gila dan miring-miring.

Bagi kita, rakyat jelata yang bosen politik elitis, harapannya sederhana. Perubahan Indonesia untuk makin menjauh dari kolusi-korupsi-nepotisme model Soeharto. Pemerintahan sipil dan profesional, wajah baru yang mesti dikedepankan. Di situ Jokowi penting mengantar generasi baru kepemimpinan Indonesia. Yang pinter, baik dan berprestasi, mendapat kesempatan, yang melanggar hukum; dihukum!

Membela atau memperjuangkan agama, adalah hak masing-masing. Namun jika tak mencerminkan yang diperjuangkan dan dibelanya, melanggar hukum negara, tak bisa ditoleransi. Mempertentangkan agama versus negara (untuk Indonesia berpancasila), adalah berlebihan. Sukarno bukan orang bodoh. Pemikirannya dalam ijtihad Islam dipandang penting di negara-negara Timur Tengah. Kini, beberapa negara Timur Tengah mempelajari Pancasila ke Indonesia.

Dua kelemahan kita, bermula dari wisdom mesti ‘toleran pada yang intoleran’; Yakni (1) mendiamkan atau mengabaikan semua itu, dan (2) negara tak tegas menegakkan hukum negara. Kalau Minrais, Nenowar, Rizieqshih, Luissungkhar, Tengkuzul, Abdullahhehaheha, Babehaikal, Kivlan, Eggy, Bamukmin, atau FPI, PA-212, kita sikat, bukan karena agamanya. Tapi karena perbuatan sebagai warga negara jika melanggar hukum negara.

Itu saja, Mas Jok dan Pak Ya’i! Met kerja!