Pasca pemilu legislatif dan presiden 17 April 2019 kita menemukan dua fenomena yang nampak bertolak belakang, yakni harapan dan kekhawatiran. Harapan akan tumbuh dan kembang demokrasi ditandai dengan pemilu yang berlangsung sukses, aman dan damai. Antusiasme warga negara terlihat dari tingkat partisipasi yang mencapai 81,78 persen.
Cukup fenomenal dibanding partisipasi pilpres tahun 2009 yang 71,7 persen dan pilpres 2014 yang bahkan hanya 69,8 persen. Jajak pendapat Kompas menemukan bahwa, dalam pemilu yang baru lalu, 84 persen responden menyatakan tidak mengalamai hambatan apapun dalam menggunakan hak pilih mereka.
Tetapi pemilu tempo hari juga menyisakan kekhawatiran terkait dengan kontestasi politik yang sangat tinggi, bahkan berbau zero-sum game, di mana keuntungan suatu pihak setara dengan kerugian pihak lain. Selalu ada pihak yang kalah, sehingga keuntungannya adalah nol.
Baca Juga: Prabowo Makin Ditinggalkan
Polarisasi di masyarakat semakin mengeras, kian sarat dengan nuansa agama dan etnis. Tidak lagi sekedar politis. Bahkan fase penghitungan suara diwarnai dengan adanya tuduhan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.
Demi persatuan dan kesatuan bangsa, situasi panas ini harus segera didinginkan dengan rekonsiliasi, baik di kalangan elite politik maupun pendukung di akar rumput. Upaya rekonsiliasi yang ditawarkan Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama adalah hal yang baik dan perlu diteruskan dalam wujud konkret.
Para kontestan harus legawa untuk tidak membuat klaim kemenangan sepihak, harus dengan sabar menunggu hasil perhitungan KPU sebagai satu-satunya lembaga resmi yang berwenang menurut undang-undang.
Para kontestan harus menghargai demokrasi yang sangat mahal, apalagi dengan banyaknya petugas KPPS, anggota Bawaslu dan aparat pengamanan yang meninggal dunia. Semua pihak harus berlapang dada menerima kekurangan yang ada untuk kelak diperbaiki.
Semua pihak hendaknya berpegang pada proses politik berdasarkan kebenaran dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaiknya Joko Widodo segera bertemu dengan Prabowo Subianto untuk melakukan islah dan mendorong pengikut masing-masing segera melakukan rekonsiliasi demi keutuhan dan kemajuan bangsa.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
