Sekali (Lagi) Menagih Utang Sejarah

Sambil mengaduk bubur havermut di dalam panci untuk sarapan tadi pagi, saya terkikik kalau teringat status Facebook Ruth Indiah Rahayu, salah seorang aktivis sekaligus kolumnis perempuan di IndoProgress. Saya kutipkan verbatim di sini: "Mau pilkada dan "hari raya 30 Sept" komoditas komunisme sudah mulai dijajakan lewat pernyataan FPI sebagai reaksi atas penusukan Syech Ali Jaber. Kok nggak ada yg bilang sekalian covid 19 itu komunis ya? Biar lengkap dan mujarab gitu loh!"  

Ya, rasa-rasanya masih karib di telinga ketika di awal bulan September ini, ajakan menyelenggarakan nonton bareng ("nobar") film Pengkhianatan G30S/PKI diimbau kembali. Seruan yang pertama kali dipelopori Jenderal Gatot Nurmantyo (saat masih Panglima TNI) itu diyakini manjur untuk menangkal laten komunisme yang (konon kabarnya) masih terus mengintai dan siap menikung bangsa Indonesia dengan pisaunya sebelum pertumpahan darah kembali terjadi. Ide nonton bareng ini, selain dampak obyektifnya turut memperbesar kemungkinan kluster baru penyebaran Covid-19, mempunyai daya destruksi yang dahsyat seperti yang sudah saya uraikan di sini. Reproduksi kebohongan massal itulah yang kerap kita dapati merajuk bila bangsa ini mau bicara terus terang tentang masa lalu sehingga dayung biduknya menuju masyarakat masa depan  yang bebas dari prasangka dan kebencian, menjadi semakin berat.  

Meminjam metafora "no man can walk far with wounded feet", "tak seorang pun dapat berjalan jauh dengan kaki terluka", maka izinkan saya mengontekstualkannya menjadi "no nation can welcome its future without redeemed their past first", "tiada satu pun bangsa dapat menyambut masa depannya tanpa menebus masa lalunya terlebih dulu". Ya, memang berat untuk mengakui tentang masa lalu, apalagi yang kelam-kelam. Jangankan bicara tentang ingatan kolektif bangsa yang terkonstruksi bertahun-tahun lamanya. Seseorang dengan masa lalu kelam pun dapat depresi jika diminta berdamai dengan apa yang dia lakukan di masa silamnya—apalagi sejarah ratusan juta orang yang diindoktrinasi bertahun-tahun. Sungguh tidak mudah. Tetapi ini adalah masalah, tuan-tuan! Dampaknya dahsyat, dan lebih dahsyat lagi jika tidak ada yang mau melawannya. 

Lebih dari 50 tahun rentang waktu yang dibutuhkan warga Jerman untuk berdamai dengan kejahatan negara yang terjadi selama NSDAP memerintah dengan tangan besi selama 12 tahun. Begitu pula perlu 54 tahun sebelum Jepang mendirikan Asian Women Fund sebagai pelunasan atas kejahatan seksual terhadap perempuan-perempuan yang (maaf) dijadikan budak pemuas berahi para prajurit yang berperang di medan laga. Bagaimana Indonesia?

Ai, tunggu dulu. Bicara memang gampang, tetapi untuk melaksanakannya—sulit bukan main. Di samping adanya pelembagaan narasi bersejarah, pemerintah sampai saat ini nyatanya masih terus bersembunyi di balik tirai "pembangunan infrastruktur" dan mengebut investasi modal asing daripada mengusahakan rekonsiliasi (ya, kata-kata muluk itu yang melulu dipakai daripada 'perdamaian') dengan berbagai kejahatan masa lalu yang telah berlangsung, pukul rata di atas 20 tahun. Apa guna membahas sejarah? Tidak ada nilai ekonomis yang akan diraih, apalagi memproduksi intelektual di bangku sekolah bisa-bisa merongrong stabilitas negara. Pangsa tenaga kerja nyatanya lebih menguntungkan untuk diproduksi. Ilmu pengetahuan, apalagi sejarah, tak perlu terlalu dimuliakan dan dijunjung. 

Begitulah pola pikir yang membesarkan hati para pemangku kepentingan. Puncaknya, adalah ketika wacana mengejutkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bergulir seperti di bawah ini: 

Seberapa Besar Utang Sejarah Kita?

Wacana penempatan pelajaran sejarah sebagai pilihan, konon kabarnya, sudah diralat. Tetapi, apa cukup kilah itu kita jadikan jaminan? Nyatanya terdapat banyak pemikiran lain yang bisa menjadi landasan mengapa pelajaran sejarah atau malah sejarah itu sendiri begitu rumitnya dibilah satu demi satu. Selain karena jalinannya begitu kompleks dan melibatkan berbagai unsur, membilah sejarah tidak bisa tidak menguras energi, di samping banyak menimbulkan perbedaan interpretasi dan sudut pandang. Alhasil, karena berbagai keengganan untuk memberanikan diri meniti jalan panjang membilah sejarah itu, akumulasi utang sejarah kita mencapai titik genting: percobaan memutihkan ingatan kolektif dan penyebarluasan kebutaan sejarah. Indonesianis (Alm.) Ben Anderson menjulukinya "historical lobotomy" atau "pemutusan hubungan sejarah" secara sepihak melalui berbagai usaha negara. 

Tidak, saya tidak akan berspekulasi tentang niat jahat segelintir orang atas nama politik dalam hal ini. Saya sekadar ingin berbagi, merefleksikan apa yang sudah terjadi, dan mengapa sampai terjadi. Yang paling dekat dan mungkin selalu segar dalam ingatan semua orang di bulan September, tentu saja Peristiwa Gestapu 1965 yang kemudian disusul dengan pogrom terhadap orang-orang "komunis" yang mengantero di seluruh negeri oleh jejaring komando militer. Menurut Jess Melvin dalam The Army and The Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder  (2018), inilah salah satu praktik pendayagunaan rantai komando militer terbesar dalam sejarah Indonesia untuk membersihkan anasir-anasir komunis dari dalam negeri, sekaligus membelokkan haluan politik dari kiri ke kanan; dari kerakyatan ke elitis-militeristik. 

Kebetulan, tadi malam saya menyempatkan diri berpartisipasi dalam diskusi melalui Zoom Cloud Meeting bertajuk "Tragedi 65 dan Konteksnya" yang diselenggarakan Young Scholars 1965 dengan narasumber Dr. Baskara T. Wardaya, Ph.D selama 120 menit antara pukul 19.00-21.00. Dari paparan Romo Baskara selama 30 menit tersebut, saya mendapatkan beberapa poin penting, terutama tanggapannya terhadap catatan kritis saya mengenai justifikasi terhadap pembantaian massal yang didasarkan pada asumsi provokatif yang dinarasikan dalam surat-surat kabar seperti Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha. Terhadap ini, Romo Baskara menambahkan komentar bahwa memang demikianlah tujuan Angkatan Darat yang utama, yaitu mendiskreditkan Partai Komunis Indonesia sehingga pembantaian massal dan kejahatan terhadap kemanusiaan sesudahnya dapat "dilumrahkan". 

Terhadap peristiwa yang satu ini saja, kita dapat memperdebatkannya dengan sampai berdiri di dua tubir jurang tak terseberangi. Apalagi jika menagih utang-utang sejarah lain yang masih berdiri di titik abu-abu seperti Invasi Seroja 1975, Peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa Talang Sari 1989, Tragedi Santa Cruz 1991, Penghilangan Paksa 13 Aktivis pada 1996—apalagi jika kita masih menambah daftar panjang dengan terbunuhnya Marsinah, Udin, Wiji Thukul, Munir, dan lain-lain. Tanpa maksud menghakimi, tetapi dari bukti-bukti yang dikumpulkan terlacak keterlibatan negara di sana, baik dalam eksekusi maupun dalam perencanaannya. 

Tanpa adanya itikad baik untuk mengakui kejahatannya dalam fakta-fakta sejarah itu, negara jangan tersinggung bila dugaan yang kelak timbul bukan saja pada usaha pengaburan identitas dan pemutihan ingatan, namun juga percobaan mengubur dosa-dosa negara yang selama ini kerap disinggung banyak orang

Seperti usaha negara mengaburkan ingatan melalui wacana pencabutan sejarah sebagai mata pelajaran wajib di SMA, maka saya pribadi yakin bahwa teman-teman muda dan benih-benih sejarawan independen seperti Young Scholars 1965 merupakan penggawa yang memberanikan diri mengadang dan menekuk usaha negara mengaburkan ingatan. Tidak selamanya ingatan yang kelam harus ditutupi—dan malah akan memperburuk keadaan jika ditutupi. Lagipula, atas nama kenyataan dan masa depan, Indonesia tidak hanya butuh insinyur dan saintis, namun juga orang-orang yang terbuka mata dan hatinya untuk menghadapi fakta sejarah, di samping tanggung jawab untuk mengangsur utang sejarah sebelum tiba jatuh tempo berupa perpecahan dan terputusnya ingatan tentang masa lalu. 

Setiap malam, terkadang saya diganggu mimpi buruk seperti ini: suatu kali tahun 2045 kelak, murid-murid sekolah termangu ketika ditanyai 'Siapakah Sukarno?' atau 'Siapakah Tan Malaka?' oleh gurunya. Semoga itu tinggal mimpi—dan tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun. Kalaupun sampai terjadi, izinkanlah saya tidak sampai harus melihatnya. Saya bukan orang yang tahan melihat kenyataan, bila sampai sedemikian jatuhnya. 

"Historia Magistra Vitae Est!" (Cicero, 106-43 SM)