Tekad Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah sampai pada tahap penyiapan payung hukum dengan diserahkannya Draf RUU dari Pemerintah kepada DPR, hal tersebut mendapat apresiasi dan dukungan dari Kaukus Muda Indonesia (KMI) dan Forum Pegiat Media Sosial Indepneden (FPMSI)
Tidak lama lagi, tentunya DPR bersama-sama dengan pemerintah akan segera membahas dan mengesahkan RUU yang kita kenal dengan nama RUU Omnibus Law Ibu Kota Negara ini menjadi UU. Dengan begitu, maka rencana Presiden untuk memindahkan Ibu Kota Negara mempunyai legitimasi dari sisi politik dan ketatanegaraan (hukum), ujar Ketua KMI Edi Homaidi kepada wartawan, Selasa (24/3/2020).
"Ibu Kota Negara baru nanti bukan hanya simbol identitas bangsa. Melainkan, juga representasi kejayaan dan kemajuan bangsa," sambung Edi.
Berdasarkan realitas itulah, kata Edi , Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru dan menyerap sebanyak- banyaknya lapangan kerja.
Senada dengan Edi, Kordinator Nasional FPMSI Hafiz Marshal berharap perpindahan ibukota negara dapat memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.
"Karena selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa" kata Hafiz.
"Ibu Kota Negara yang baru akan dirancang dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil," tuturnya.
Lebih lanjut Hafiz menambahkan "Kota baru ini bakal memenuhi unsur sebagai Smart City, Smart Home, Smart Governance, Smart Health, Smart Industry, Smart Security dan Smart Mobilty, inilah yang dimaksud sebagai warisan kejayaan masa depan kepada henerasi.lenerus bamgsa".
Saat dihubungi secara terpisah, Sekjen Kaukus Muda Indonesia (KMI), Rouf Qusyaini mengatakan, pihaknya pada hari Kamis akan menggelar FGD terbatas bertema "OMNIBUS LAW IBU KOTA NEGARA ; KEJAYAAN INDONESIA MASA DEPAN" ini di Sekretariat KMI di Kawasan Salemba, Jakarta Pusat dengan menghadirkan beberapa narasumber seperti Hafiz Marshal (Kord Nas FPMSI) , Sukitman Sudjatmiko (Tenaga ahli DPR RI) , Syarifudin Budiman ( Ketua Barisan Pembaruan) dan Pakar Tata Kota.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
