Papua Jadi Tonggak Kemandirian Pangan Indonesia di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo Gibran

Oleh : Yohanes Wandikbo 

Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat kemandirian pangan nasional melalui program Swasembada Pangan Papua yang kini menjadi tonggak keberhasilan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Program menjadi lambang kedaulatan bangsa dan kebangkitan ekonomi kawasan timur Indonesia. Di tengah tantangan global terkait ketahanan pangan, langkah strategis ini membuktikan bahwa Papua kini menjadi salah satu poros utama penyokong swasembada nasional.

Kawasan Merauke di Papua Selatan menjadi pusat dari kebijakan strategis ini. Di wilayah inilah pemerintah mengembangkan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional yang dikoordinasikan secara lintas kementerian. Komitmen penuh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memastikan bahwa pembangunan pangan tidak hanya berorientasi pada produktivitas, tetapi juga berlandaskan prinsip keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini menjadi ciri khas pembangunan era baru yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan kelestarian alam Papua.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pembangunan pangan di Papua Selatan merepresentasikan keseimbangan antara pertumbuhan dan konservasi. Ia menilai bahwa Merauke akan tumbuh sebagai lumbung pangan nasional yang tidak mengorbankan kekayaan ekologisnya. Dengan dukungan kebijakan tata ruang dan pemanfaatan lahan yang tepat, Papua Selatan diproyeksikan menjadi model pembangunan pangan berkelanjutan yang berorientasi masa depan. Visi ini selaras dengan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045, di mana ketahanan pangan menjadi fondasi kedaulatan bangsa.

Program cetak sawah seluas 52.000 hektare di Merauke menjadi bagian dari target nasional satu juta hektare yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025. Pemerintah juga menyiapkan infrastruktur pendukung seperti pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer, bandara seluas 180 hektare, dan pelabuhan 377 hektare yang berfungsi memperkuat rantai pasok dan distribusi pangan lintas wilayah. Keberadaan infrastruktur ini memastikan hasil produksi pangan dapat tersalurkan secara efisien ke berbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian, Papua tidak lagi menjadi wilayah konsumen semata, tetapi turut menjadi produsen utama pangan nasional.

Dalam hal tata kelola, Menteri Hanif Faisol Nurofiq menilai kolaborasi antar lembaga sebagai kunci keberhasilan program. KLH/BPLH bersinergi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, serta Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Penetapan RTRWP ini menjadi pijakan hukum sekaligus dasar pembangunan yang berkelanjutan, memastikan bahwa ekspansi lahan pertanian tidak menimbulkan konflik penggunaan ruang dan tetap berpihak pada masyarakat lokal.

Kepala Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan (P2KP) Absalom Solossa menuturkan bahwa tahap awal program cetak sawah seluas 10.000 hektare telah dimulai di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan. Program ini memiliki dampak ganda: meningkatkan produksi beras sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Ribuan warga lokal kini terlibat dalam aktivitas pertanian modern yang memanfaatkan teknologi dan sistem irigasi efisien. Hal ini menjadi bukti bahwa program swasembada pangan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Papua.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras dengan surplus mencapai 5 juta ton pada tahun 2025. Keberhasilan ini bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari kerja keras dan konsistensi pemerintah dalam membangun sistem pangan nasional yang tangguh. Papua, menurutnya, menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, karena kontribusinya tidak hanya meningkatkan stok beras nasional, tetapi juga memperluas basis ekonomi rakyat di kawasan timur Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa target swasembada penuh akan tercapai pada akhir 2025. Ia menjelaskan bahwa perbaikan jaringan irigasi, distribusi pupuk yang lebih tepat sasaran, serta percepatan pencetakan sawah baru menjadi faktor penentu keberhasilan. Kementerian Pertanian juga mengoptimalkan penggunaan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas petani Papua, mulai dari mekanisasi lahan hingga sistem pertanian presisi berbasis data cuaca. Pendekatan ilmiah dan efisien ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk mencapai ketahanan pangan yang berdaya saing.

Penanggung Jawab Program Swasembada Pangan Papua Selatan Dr. Oeng Anwarudin menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI melalui Satgas Swasembada Pangan. Kolaborasi ini memperlihatkan semangat gotong royong nasional dalam mewujudkan kemandirian pangan. Peran TNI dalam pendampingan lapangan, pengamanan lahan, dan mobilisasi logistik menunjukkan integrasi kekuatan sipil dan militer dalam mendukung agenda strategis bangsa.

Kini, setelah setahun berjalan, Swasembada Pangan Papua bukan hanya mencerminkan keberhasilan teknokratis, tetapi juga simbol kebangkitan nasional dari wilayah perbatasan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kebijakan pembangunan pangan nasional terbukti mampu merangkul semua unsur masyarakat. Papua tidak lagi dipandang sebagai daerah tertinggal, tetapi sebagai pusat kemajuan pangan yang meneguhkan semangat Indonesia berdaulat.

Dengan dukungan penuh pemerintah pusat, sinergi lintas sektor, serta dedikasi masyarakat Papua, program Swasembada Pangan Papua menandai babak baru dalam sejarah pembangunan nasional. Inisiatif ini menjadi bukti bahwa pemerataan pembangunan tidak sekadar retorika, melainkan realitas yang menguatkan kedaulatan dan kesejahteraan bangsa. Swasembada Pangan Papua adalah cerminan Indonesia yang mandiri, tangguh, dan siap menghadapi masa depan dengan optimisme dan kepercayaan diri sebagai bangsa besar yang berdaulat di bidang pangan.

)* Penulis merupakan pengamat pembangunan Papua