Mafia Nganu

Sehebat apapun presidennya, tidak akan banyak berarti. Apalagi ketika rakyat mudah diombang-ambingkan informasi, di mana media hanya mewartakan, bukannya menjelaskan duduk perkaranya

Kamis, 9 Juli 2020 | 09:26 WIB
0
69
Mafia Nganu
Ilustrasi mafioso (Foto: kompasiana.com)

Meski berasal dari Sicilia, Italia, di Indonesia banyak mafia dan tentu para mafiosonya. Ada mafia tanah, mafia saham, mafia beras, mafia hukum, mafia impor, mafia pertambangan, mafia perijinan, mafia sorga, dan banyak lagi. Termasuk mafia obat-obatan, yang kini tengah anget kayak telek pitik.

Dahsyatnya, menurut Reader Digest, istilah ‘mafia’ berasal dari bahasa Arab, ‘ma’siyah’, yang artinya maksiat. Bagaimana bisa? Sicilia pernah diduduki oleh penguasa Arab.

Pengertian kita tentang mafia, secara umum adalah kelompok kriminal yang terorganisasi (organized crime). Coba saja lihat film dan novel tentang kehidupan gangster. Sementara praktik permafiaan di Indonesia, apalagi dalam bisnis, adalah kelompok yang legitimate. Bukan kriminal, tapi bisa nabrak aturan main peraturan dan undang-undang dengan cara ciamik. Memanfaatkan berbagai lubang aturan hukum.

Sebagai kelompok legitimate, mereka bisa menekan pejabat negara, level menteri dan bahkan presiden.

Tentu tak mudah melawan mafia. Lebih karena sistem kepolitikan kita, sejak jaman Soeharto menggunakan cara-cara ini. Selama bertahun-tahun mereka justru dipelihara dan dibesarkan kekuatan politik, untuk menjamin kelangsungan kekuasaan. Mereka akan melawan menggunakan kekuatan uang, lobi politik, media, dan apabila perlu teror.

Di situ, bagi yang tak awas, yang benar bisa dituding salah atau sebaliknya. Insinuasi, pembunuhan karakter, membangun opini publik, rekayasa sosial dan politik, bisa tanpa terasa. Apalagi menggunakan orang-orang pintar, orang agama, sehingga hancur kepercayaan kita tentang nilai-nilai kemuliaan.

Apa yang ditulis Dr. Berlian Siagian kemarin di fesbuk (dan telah beredar ke sana kemari di medsos), sungguh mencengangkan. Terutama soal main-main anggaran negara, yang justeru dengan alasan menangani bencana nasional pandemi coronavirus. Betapa jahatnya yang melakukan dan menerima.

Soal anggaran yang serapannya kecil, belum tentu karena kebodohan atau ketidaksigapan. Bisa jadi kesengajaan, untuk tujuan- tujuan kepentingan tertentu. Apalagi dalam soal anggaran ini. Pada level menteri, lebih ke persoalan menjalankan misi dan visi Presiden. Sementara soal teknis operasional, eselon 1 dan 2 sering luput dari kritik dan pengawasan. Hingga lebih leluasa bermain. Apalagi jika menterinya model Imam Nahrawi, yang kelasnya masih ecek-ecek.

Sementara itu keputusan-keputusan pemerintah pusat, bisa berbeda pada praktiknya di bawah. Pada level Bupati, Kepala Dinas, Camat, kepala Desa, bahkan Kepala Dusun. Praktik penggelapan informasi, banyak terjadi pada masyarakat desa.

Atau jika tidak, pada orang kaya (dan berpendidikan), tapi ikutan melanggar hukum dengan melakukan penyuapan. Kasus Djoko Tjandra yang heboh, adalah parodi tak lucu bagaimana mafia hukum bekerja. Yasona Laoly pun komentarnya hanyalah; Sejak 2012 Djoko Tjandra sudah bukan buronan interpol. Menteri hukum macam apa ini?

Dalam pandemi coronavirus, para mafioso tetap eksis. Di level atas, menengah dan bawah, dengan kualitas cara masing-masing. Apalagi ketika politisi, anggota DPR, aparat hukum, pejabat, bahkan SJW, aktivis demokrasi hukum dan HAM, bisa dipelihara dan banyak menikmati keuntungan dari mereka. Tentunya mereka juga tak akan tinggal diam melihat sumber penghasilan dihancurkan, walaupun mesti mengorbankan kredibilitas.

Ke mana rakyat mengadu? Mestinya DPR, tetapi lembaga perwakilan rakyat ini juga bagian dari masalah. Sebagaimana judikatif pun, merupakan lembaga negara yang ikut menyuburkan praktik KKN dan bisnis mafioso itu.

Maka sehebat apapun eksekutif, atau presidennya, tidak akan banyak berarti. Apalagi ketika rakyat mudah diombang-ambingkan informasi, di mana media hanya mewartakan, bukannya menjelaskan duduk perkaranya. Dan lebih apalagi, jika ada pula mafia media.

Medsos, yang sekarang menjadi media mainstream, belum menjadi jalan keluar arah demokratisasi kita. Apalagi karena media sosial ini tak lebih gambaran sejelasnya mengenai kualitas bangsa ini. Padal, John Lennon sudah mengajarkan, sendirian bermimpi (mengenai suatu keadaan atau perubahan) hanyalah impian. Namun jika itu menjadi impian bersama-sama, tidak sulit menjadikan kenyataan.

Sayangnya, tidak mudah untuk ngimpi bareng-bareng. Apalagi ada yang kebelet mimpi basah duluan.

@sunardianwirodono

***