Semalam sekitar pukul 21.00 WIB (15/03/2019), Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menggelar rapat konsolidasi juru kampanye nasional di Hotel Sultan, Jakarta. Selain pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi, hadir pula para pimpinan partai koalisi dan petinggi BPN.
Di antaranya Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Ketua BPN Djoko Santoso, Anggota Dewan Pengarah BPN Siti Hediati Soeharto, serta beberapa petinggi BPN lainnya.
Mewakili para pimpinan dan petinggi yang hadir, Eddy Soeparno menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya rapat konsolidasi tersebut yakni untuk menyelaraskan kegiatan seluruh juru kampanye dan membahas strategi kampanye menjelang Pilpres 2019.
"Jadi sekarang kami merapatkan barisan seluruh jurkam, seluruh pimpinan itu berkumpul untuk mensinkronkan strategi, terutama di saat-saat terakhir, sehingga pertemuan inilah dilakukan," ujar Eddy.
Pada saat rapat berlangsung, awak media dilarang masuk ke ruangan untuk meliput atau mengambil gambar, termasuk ketika Prabowo menyampaikan arahannya. Rapat dilakukan secara tertutup.
Melihat daftar peserta yang hadir, terutama para pimpinan partai koalisi dan petinggi BPN, nampaknya kegiatan yang dilakukan cukup serius, apalagi hampir semua orang-orang penting di koalisi berada di lokasi.
Namun ada yang sedikit aneh dan mungkin janggal, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai representasi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak hadir. Apakah undangan tidak disampaikan kepada beliau? Pasti disampaikan, karena memang AHY salah satu orang penting yang seharusnya turut menghadiri rapat tersebut.
Keterangan atas ketidakhadiran AHY pun tidak diungkap pihak BPN, karena mungkin tidak sempat ditanyakan oleh awak media. Akan tetapi jika seandainya ditanya, BPN tentu mengaku maklum, barangkali alasannya sudah diwakili oleh Syarief Hasan dan Hinca Panjaitan.
Apa pun alasannya, menurut saya kehadiran AHY terlalu penting untuk dimaklumi, apalagi di acara yang boleh dianggap butuh ketegasan komitmen dari masing-masing partai koalisi yang tergabung dalam tim pemenangan Prabowo-Sandi.
Bukan menyepelekan status dua perwakilan pihak Partai Demokrat yang hadir, namun sosok AHY sesungguhnya sangat berarti bagi BPN untuk mendapatkan konfirmasi akhir dan menyeluruh mengenai sikap Partai Demokrat terhadap mitra koalisinya.
Bukankah Partai Demokrat pernah berjanji akan membuat kejutan besar di bulan Maret ini? Bukankah pula SBY telah memberi mandat tertinggi kepada AHY untuk menjadi komando utama Partai Demokrat selama kegiatan Pemilu 2019?
Saya menduga bahwa hasil rapat konsolidasi yang didengar, dibahas serta dibawa oleh Syarief Hasan dan Hinca Panjaitan ke forum bersama Partai Demokrat hanya akan menjadi bahan pembicaraan baru untuk kemudian ditimbang ulang. Sikap dan pandangan kedua petinggi Partai Demokrat tersebut menurut saya belum menjadi keputusan final internal Partai Demokrat. Masih akan ada pertimbangan lanjutan.
Saya sendiri belum tahu mengapa AHY tidak hadir di rapat konsolidasi di atas, dan saya juga tidak berniat mencari informasi soal itu. Berikutnya, saya dan mungkin para peserta rapat tidak tahu pasti apakah ketidakhadiran AHY sudah seizin dan serestu SBY. Jika pun terkonfirmasi sesuai arahan SBY, maka hal ini bisa menimbulkan tanda tanya.
Mungkihkah Partai Demokrat masih gamang dan bimbang atas keputusannya bergabung di dalam tim pemenangan Prabowo-Sandi? Mengapa kehadiran dua petinggi Partai Demokrat pada rapat konsolidasi seolah hanya sebatas formalitas? Adakah agenda lain yang tersembunyi dan kemudian diputuskan tiba-tiba?
Mengapa AHY tidak hadir? Hanya AHY dan Partai Demokrat yang berhak memberi alasan tepat. Kita tunggu saja jawabannya kalau memang pertanyaan saya ini penting untuk dijawab.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
