Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu bukti nyata bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran serius mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh pelosok Indonesia. Dalam tahun pertamanya, kebijakan ini menunjukkan arah baru pembangunan sumber daya manusia yang inklusif, merata, dan berkeadilan sosial. Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan alternatif, melainkan sebuah gerakan nasional yang menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat, Sekolah Rakyat berhasil membuka akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah terpencil, pedalaman, dan daerah perbatasan yang selama ini tertinggal dari arus utama pembangunan.
Komitmen Prabowo-Gibran terhadap pendidikan tampak jelas sejak awal pemerintahan. Mereka menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama dalam agenda besar “Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa.” Sekolah Rakyat menjadi bentuk konkret dari janji itu, dengan model pembelajaran yang fleksibel, berorientasi pada kearifan lokal, serta memanfaatkan teknologi digital secara tepat guna. Tidak hanya menghadirkan ruang belajar, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. Tenaga pengajar direkrut dari berbagai latar belakang, mulai dari guru formal, relawan pendidikan, mahasiswa, hingga tokoh masyarakat yang memiliki dedikasi tinggi untuk mengajar. Pendekatan ini membuktikan bahwa pendidikan berkualitas tidak hanya bisa tumbuh di kota besar, melainkan juga dapat berkembang dari desa-desa yang bersemangat membangun diri.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, mengatakan program Sekolah Rakyat dapat mendorong kemandirian 500.000 keluarga di seluruh Indonesia setiap tahunnya. Target ini akan dicapai melalui pendekatan terintegrasi yang tidak hanya menyekolahkan anak, tetapi juga memberdayakan ekonomi orang tua mereka.
Pemerintah juga memastikan kualitas pembelajaran di Sekolah Rakyat tidak kalah dengan sekolah lainnya. Kurikulum disusun secara adaptif dengan mengintegrasikan kurikulum nasional dan konten lokal. Materi ajar dibuat kontekstual agar siswa dapat memahami ilmu pengetahuan dari realitas lingkungan mereka. Pendekatan kontekstual ini menjadikan belajar lebih bermakna dan relevan, sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital juga didorong melalui penyediaan perangkat belajar daring dan aplikasi pembelajaran berbasis komunitas. Langkah ini memperkuat prinsip inklusi digital yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menghadapi era transformasi digital nasional.
Hal yang lebih menarik adalah Sekolah Rakyat tidak hanya berdampak bagi siswa, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Program ini membuka lapangan kerja baru, baik bagi tenaga pendidik maupun penggerak komunitas lokal. Para orang tua dilibatkan aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan parenting dan pelatihan keterampilan ekonomi produktif. Dengan demikian, pendidikan menjadi pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan keluarga. Pemerintah juga menggandeng sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu pembangunan fasilitas sekolah, penyediaan bahan ajar, serta beasiswa bagi siswa berprestasi. Kolaborasi lintas sektor ini mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas pembangunan ala Indonesia.
Di tingkat kebijakan, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari visi besar menuju Indonesia Emas 2045. Mereka meyakini, tanpa pemerataan pendidikan, mustahil Indonesia dapat melahirkan generasi unggul dan mandiri. Selain itu, program ini juga didukung oleh kebijakan penguatan literasi digital dan pelatihan vokasional berbasis kebutuhan lokal agar lulusan Sekolah Rakyat memiliki daya saing di dunia kerja.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan program Sekolah Rakyat menjadi strategi penting dalam upaya memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus dikawal, bukan sebatas dari segi infrastruktur. Kemudian kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan bisa memberikan dampak yang positif pada perkembangan pendidikan di Tanah Air.
Keberhasilan Sekolah Rakyat tidak lepas dari pendekatan empatik yang digunakan pemerintah dalam memahami kebutuhan masyarakat. Alih-alih memaksakan model pendidikan seragam, pemerintah memberi ruang bagi kreativitas lokal untuk berkembang. Di banyak daerah, Sekolah Rakyat bahkan menjadi simbol kebangkitan budaya lokal. Lagu daerah, cerita rakyat, dan permainan tradisional diintegrasikan ke dalam metode pembelajaran, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sekaligus melestarikan warisan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan jati diri bangsa.
Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, program Sekolah Rakyat telah memberikan harapan baru bagi jutaan anak Indonesia. Di tangan Prabowo-Gibran, pendidikan kembali ditempatkan sebagai alat pembebasan sosial dan kunci kemajuan bangsa. Melalui program ini, pemerintah membuktikan bahwa pembangunan manusia tidak harus bergantung pada infrastruktur megah, tetapi dapat dimulai dari kepedulian dan komitmen untuk tidak meninggalkan siapa pun di belakang. Sekolah Rakyat menjadi bukti bahwa pemerataan pendidikan bukan mimpi utopis, melainkan realitas yang bisa diwujudkan dengan keberanian, visi, dan kerja bersama. Dengan fondasi yang telah diletakkan di tahun pertama ini, masa depan pendidikan Indonesia tampak semakin cerah, sebuah langkah pasti menuju bangsa yang cerdas, berdaulat, dan berkeadilan.
)* Pengamat Pendidikan dalam Negeri
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews