Upaya pemerintah dalam menyerap gabah hasil panen petani di berbagai wilayah Indonesia mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Langkah ini tidak hanya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kesejahteraan petani. Program serapan gabah, yang dilakukan secara masif dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, daerah, serta Badan Usaha Milik Negara seperti Perum Bulog, menjadi bukti nyata komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan nasional.
Kunjungan Presiden Prabowo ke Kabupaten Majalengka untuk memimpin panen raya padi merupakan langkah strategis yang tidak hanya simbolis, tetapi juga fungsional dalam menggalang kekuatan nasional menghadapi tantangan pangan global. Kegiatan yang dilaksanakan serentak di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota ini mencerminkan sinergi yang solid antara berbagai elemen bangsa untuk mencapai swasembada pangan.
Dukungan dari kepala daerah semakin memperkuat keberhasilan program ini. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam panen raya tersebut, menegaskan kesiapan provinsinya untuk mengadopsi teknologi pertanian modern. Sebagai provinsi penyumbang utama produksi padi nasional, perhatian Presiden terhadap petani Majalengka dinilai sebagai langkah afirmatif yang sangat diapresiasi. Dialog virtual antara Presiden Prabowo Subianto dan para gubernur dari daerah sentra produksi seperti Jawa Timur dan Sumatra Utara memperlihatkan koordinasi lintas wilayah yang komprehensif dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Selain melakukan panen, Presiden juga menyaksikan proses serapan gabah oleh Perum Bulog secara langsung di lapangan. Peran Bulog dalam program ini sangat vital, terutama dalam memastikan harga gabah tetap stabil dan menguntungkan bagi petani. Dengan harga pembelian gabah kering panen (GKP) ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram, pemerintah memastikan bahwa hasil panen petani dihargai secara layak. Kebijakan ini tidak hanya menjadi stimulus ekonomi bagi petani, tetapi juga menjaga motivasi mereka untuk terus berproduksi.
Perum Bulog sendiri mencatatkan capaian luar biasa dalam menyerap gabah petani. Hingga menjelang puncak panen raya April 2025, Bulog telah berhasil menyerap hingga 300.000 ton setara beras—angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog, Sudaryono, bahkan menyatakan bahwa surplus produksi beras tahun ini diperkirakan akan mencapai 2,8 hingga 3,5 juta ton. Ia mendorong agar petani dapat melakukan tanam dua hingga tiga kali dalam setahun guna menciptakan ketahanan pangan yang lebih kokoh dan berkelanjutan.
Sinergi antara Bulog, Dinas Pertanian, TNI-POLRI, kelompok tani, dan penggilingan padi menjadi kunci keberhasilan proses serapan. Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Arwakhudin Widiarso, menegaskan bahwa pembentukan Tim Jemput Gabah dan sosialisasi harga pembelian gabah dilakukan secara intensif agar petani mendapat informasi yang jelas dan mendorong mereka menjual gabahnya ke Bulog. Dengan rata-rata serapan harian mencapai belasan ribu ton, Bulog optimistis dapat mempertahankan momentum hingga puncak panen raya.
Tak hanya di Jawa Barat, gerakan serapan gabah juga berjalan massif di daerah lain seperti Sumatra Utara dan Jawa Timur. Di Kabupaten Serdang Bedagai, Bupati Darma Wijaya menegaskan bahwa panen raya serentak menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menekankan bahwa petani adalah kekuatan utama dalam menjaga ketahanan pangan, dan pemerintah daerah terus berkomitmen dalam mendukung distribusi yang adil serta harga panen yang melindungi petani.
Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menambahkan bahwa ketahanan pangan adalah hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah provinsi akan terus memperkuat peran petani serta membangun infrastruktur pertanian yang mendukung distribusi hasil panen hingga ke desa-desa terpencil. Komitmen ini juga tampak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, di mana pemerintah daerah bersama Bulog Bojonegoro aktif menyerap gabah petani dengan harga yang sesuai HPP. Wakil Bupati Joko Sarwono menyatakan bahwa harga Rp6.500/kg yang ditetapkan pemerintah sangat penting untuk menjaga semangat produksi petani dan mendukung swasembada pangan.
Produksi padi Kabupaten Tuban sendiri mencapai 523.067 ton gabah kering giling (GKG), dengan Bulog telah menyerap 13.730 ton beras atau sekitar 27.460 ton GKG. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setempat, Eko Julianto, menyatakan pihaknya terus mendorong petani agar menjual gabah ke Bulog demi menjaga stabilitas harga dan pasokan. Di sisi lain, Perwakilan Bulog Gudang Wire, M. Ady Kurniawan, meminta Gapoktan untuk aktif bermitra dengan Bulog dan menyebarluaskan informasi kepada petani agar target serapan nasional 3 juta ton dapat tercapai.
Seluruh rangkaian kegiatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar membuat kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar hadir di lapangan untuk memastikan kesejahteraan petani terjamin. Dari modernisasi alat panen, penetapan harga yang adil, hingga penyerapan gabah secara masif dan terstruktur, semuanya menunjukkan arah kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ketika banyak negara menghadapi ancaman krisis pangan, Indonesia justru menunjukkan keteguhan langkah dalam menuju kemandirian dan ketahanan pangan. Komitmen ini patut diapresiasi sebagai tonggak penting menuju Indonesia yang berdaulat pangan dan sejahtera.
*)Penulis merupakan mahasiswi ilmu pertanian
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews