Hanya karena Presiden saat ini adalah alumni UGM, atau karena Menteri Sekretaris Negaranya bekas Rektor UGM, atau karena banyak menteri di kabinet merupakan alumni UGM, atau karena banyak dosen UGM saat ini menjadi komisaris di sejumlah BUMN, atau karena alumni dan dosen lainnya saat ini sedang memimpin sejumlah badan pemerintahan, atau karena Ketua KAGAMA saat ini merupakan petinggi partai yang mendukung Presiden petahana, semua itu tak seharusnya menjadikan UGM sejenis "organisasi massa" pendukung penguasa.
UGM bukanlah sejenis partai bagi para akademisi, pejabat dan alumninya. UGM juga bukan universitas milik rezim pemerintahan tertentu. UGM mestinya bisa menempatkan dirinya lebih besar daripada pribadi-pribadi sejumlah dosen atau alumninya yang memiliki kepentingan tertentu terhadap kekuasaan.
Bukankah di masa lalu juga banyak alumni UGM yang pernah jadi menteri, jadi pejabat tinggi negara, jadi ketua lembaga-lembaga tinggi negara, jadi wakil presiden, dan bahkan menjadi ketua lembaga tertinggi negara, namun UGM secara institusional tidak pernah mengidentikan dirinya kepada pribadi-pribadi tadi, apalagi terlihat sangat menghamba kepada kekuasaan yang dipunggawai oleh lulusannya tersebut?!
Sehingga, setiap ikhtiar untuk menjerumuskan kampus ini menjadi sejenis kendaraan di lapangan politik praktis, haruslah dikecam. Lepas dari Anda setuju atau berseberangan pandangan dengan Amien Rais, para dosen atau alumni UGM yang punya libido kekuasaan seharusnya belajar fatsoen politik dari Guru Besar FISIPOL UGM tersebut: jika ingin mengambil peran dalam politik dan kenegaraan, maka berpartailah, jangan jadikan kampus atau almamater sebagai kendaraan politik!
Mengasosiasikan sedemikian rupa seolah Kampus Bulaksumur merupakan penyokong kelompok elite atau kelompok politik tertentu sangatlah tidak patut dan merendahkan kredibilitas yang telah dibangun panjang oleh para pendahulu kita.
Jangan korbankan marwah UGM hanya demi secuil kursi kekuasaan. Kembalikan segera UGM ke jalurnya: politik kebangsaan dan kerja peradaban, bukan politik praktis musiman.
Kampus dan Politik
Saya kemudian dikontak oleh salah satu pimpinan universitas. Beliau menyampaikan terima kasih atas otokritik yang saya sampaikan sebagaimana tertulis di atas. Kaget juga, posting saya ternyata tersebar ke mana-mana sehingga pimpinan UGM sampai merasa perlu untuk memberikan respon.
Dalam obrolan, saya menyampaikan jika kritik itu hanya dilatari oleh kecintaan terhadap almamater semata, bukan hal lain. Selain berangkat dari soal normatif yang pastinya sama-sama kita pahami, saya menegaskan jika peringatan tersebut perlu disampaikan terutama untuk menghindarkan UGM dari kemungkinan jadi korban kalkulasi politik yang keliru.
Sederhananya, apa yang terjadi jika calon yang didukung UGM kalah? Tidakkah kekalahan itu bisa berimbas kepada UGM? Pantaskah sebuah perguruan tinggi menanggungkan semua itu?
Situasinya, kalau disederhanakan: jika kalah menanggungkan malu, jika menangpun sama sekali tak memberikan kehormatan. Itu bukan pilihan posisi yang benar bagi sebuah institusi pendidikan.
Saya tidak ingin UGM menanggung ongkos makan siang gratis dari orang-orang yang ingin menikmati lezatnya kursi kekuasaan tapi tak mau terjun ke dunia politik secara 'profesional'.
Kampus memang bukan tanah haram bagi politik. Tapi kampus, dan orang-orang kampus, mestinya berpolitik dengan konsep, bukan dengan kebulatan tekad.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
