Melihat Pembangunan Papua Secara Utuh di Tengah Kontroversi Film “Pesta Babi”

Melihat Pemerintah terus mengakselerasi pembangunan di Papua melalui berbagai program strategis yang menyasar peningkatan kesejahteraan masyarakat. Langkah tersebut berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto yang menempatkan Papua sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. 

Di tengah proses pembangunan tersebut, kemunculan film dokumenter ‘Pesta Babi’ yang juga tayang di Selandia Baru memunculkan perdebatan publik karena narasi yang disampaikan dinilai menyudutkan upaya negara dalam membangun wilayah timur Indonesia.

Film tersebut menyoroti perjuangan sejumlah komunitas adat di Papua bagian selatan yang disebut berupaya mempertahankan tanah leluhur dari proyek pembangunan berskala besar. Dokumenter tersebut mengaitkan berbagai proyek nasional seperti pengembangan biodiesel, bioetanol, hingga food estate dengan tudingan kolonialisme modern. Narasi demikian memunculkan persepsi bahwa pembangunan yang sedang berjalan justru mengancam masyarakat adat.

Pandangan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan realitas pembangunan yang berlangsung di Papua. Pemerintah menjalankan berbagai program pembangunan melalui pendekatan kesejahteraan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat. 

Dana Otonomi Khusus serta berbagai kebijakan pembangunan nasional diarahkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menilai pembangunan Papua harus berjalan selaras antara kebijakan pusat dan daerah. Menurutnya, proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional agar arah pembangunan tetap terintegrasi. 

Ia menegaskan forum musyawarah perencanaan pembangunan menjadi momentum penting untuk memastikan visi kepala daerah hasil pilkada dapat sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

Ribka Haluk juga menekankan pentingnya sinergi antarkementerian dan lembaga dalam mendukung pembangunan daerah. Koordinasi yang kuat dianggap menjadi kunci agar kebijakan pembangunan dapat diterjemahkan secara efektif di lapangan. 

Kehadiran kementerian dan lembaga dalam musyawarah pembangunan daerah memungkinkan pemerintah pusat memantau langsung kondisi daerah sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah.

Menurut Ribka, Papua memang masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, termasuk tingginya tingkat kemiskinan, terbatasnya kapasitas fiskal daerah, serta pertumbuhan ekonomi yang belum optimal. 

Tantangan tersebut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan percepatan transformasi pembangunan di berbagai sektor strategis. Ia menilai perbaikan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat akan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Papua.

Pandangan mengenai arah pembangunan tersebut juga diperkuat oleh Gubernur Papua Matius D. Fakhiri yang menegaskan bahwa pembangunan lima tahun ke depan diarahkan pada transformasi besar di berbagai sektor. 

Pemerintah Provinsi Papua menyusun visi pembangunan “Papua Cerah” yang menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Fakhiri menilai Papua memiliki potensi besar dari sisi sumber daya alam dan kekayaan budaya. Potensi tersebut menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. 

Pemerintah daerah kemudian merancang berbagai program prioritas seperti dukungan kesehatan ibu hamil, bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi, hingga jaminan sosial bagi kelompok lanjut usia.

Selain program sosial, pemerintah daerah juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas wilayah. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, serta infrastruktur digital diharapkan mempercepat mobilitas orang dan barang sekaligus membuka akses ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Papua. Upaya tersebut sekaligus memperkuat integrasi wilayah Papua dalam sistem pembangunan nasional.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, pemerintah juga menjalankan sejumlah Proyek Strategis Nasional di Papua, termasuk pengembangan kawasan pangan di Merauke. Program food estate serta pengembangan perkebunan tebu diarahkan untuk memperkuat kemandirian pangan dan energi nasional. Pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan penghubung kawasan produksi juga terus dikebut guna memperlancar distribusi logistik.

Sebagian masyarakat di wilayah terpencil bahkan menaruh harapan besar terhadap proyek tersebut. Infrastruktur dasar seperti akses listrik, air bersih, serta transportasi menjadi kebutuhan mendesak bagi banyak kampung yang selama bertahun-tahun menghadapi keterisolasian.

Di tengah berbagai upaya pembangunan tersebut, aparat keamanan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang dapat memicu keresahan. Kapolres Nabire Samuel D Tatiratu menilai stabilitas keamanan merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan daerah. Ia mengimbau masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal dan mempercayakan penanganan situasi keamanan kepada aparat TNI dan Polri.

Samuel Tatiratu juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Menurutnya, berbagai narasi yang beredar, termasuk melalui film atau media lainnya, perlu disikapi secara kritis agar tidak memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menilai keamanan wilayah merupakan tanggung jawab bersama antara aparat, pemerintah daerah, serta masyarakat.

Karena itu, kemunculan film Pesta Babi perlu dipahami secara proporsional sebagai sebuah karya dokumenter yang membawa sudut pandang tertentu. Narasi dalam film tidak selalu mencerminkan keseluruhan kondisi pembangunan di lapangan. Literasi media menjadi penting agar masyarakat mampu memilah informasi secara objektif tanpa terjebak pada provokasi yang berpotensi memecah persatuan.

Pembangunan Papua tetap berjalan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat integrasi nasional. Upaya tersebut membutuhkan dukungan publik serta suasana yang kondusif. 

Sikap kritis terhadap informasi dan komitmen menjaga persatuan menjadi kunci agar pembangunan Papua dapat berlangsung secara berkelanjutan dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat. (*)

)* Penulis adalah mahasiswa Papua