Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak telah selesai dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat dari Sabang hingga Merauke menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam menyalurkan hak pilih mereka. Meski demikian, perjuangan demokrasi belum sepenuhnya berakhir. Saat ini, proses perhitungan suara tengah berlangsung dan membutuhkan perhatian serta pengawasan dari seluruh elemen masyarakat untuk memastikan transparansi dan integritas hasil Pilkada.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menekankan pentingnya tahapan rekapitulasi suara sebagai proses krusial dalam Pilkada. "Perhitungan suara harus berjalan secara terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat serta pihak terkait untuk menjamin tidak ada kecurangan," ujar Afifuddin.
Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil mengingatkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga demokrasi yang sehat. Direktur Hukum dan HAM LP3S, Hadi R. Purnama, menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah kunci utama untuk memastikan Pilkada mencerminkan kehendak rakyat. Menurutnya, masyarakat harus terus memantau proses penghitungan suara dan memastikan jalannya demokrasi tetap pada rel yang benar.
Pilkada sebagai pesta demokrasi adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Semua pihak perlu bersinergi untuk mengawal setiap tahapan Pilkada hingga selesai demi memastikan demokrasi yang kredibel dan sehat di Indonesia. Dengan begitu, diharapkan lahir pemimpin-pemimpin daerah yang kompeten dan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat di seluruh penjuru negeri.
Demokrasi yang berkualitas hanya dapat terwujud melalui kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Kesuksesan Pilkada kali ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk terus menguatkan fondasi demokrasinya di masa depan
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
