Jokowi Nagih Janji, Rakyat Nagih Utang

Tapi bisakah, Jokowi mengatur ulang Kabinet-nya. Lebih keras terutama pada orang yang dipilihnya, figur-figur pendukungnya yang diberi kesempatan duduk berkuasa.

Minggu, 19 Juni 2022 | 09:37 WIB
0
47
Jokowi Nagih Janji, Rakyat Nagih Utang
Presiden Joko Widodo dan dua menteri baru (Foto: liputan6.com)

Pada dasarnya hubungan antara pemimpin dan rakyat itu selamanya adalah hubungan utang-piutang. Hubungan traksasional yang tak terelakkan, apa pun sistem yang dianut sebuah negara. Di masa lalu, ketika hubungan patron-klien antara penguasa dan rakyat masih dalam bentuk monarki bahkan tak mengabaikan hal tersebut. Seseorang sebelum ditasbihkan sebagai raja, ia selalu mengikatkan dirinya untuk memberi "janji" kepada rakyatnya.

Makar terhadap raja, selalu diawali karena raja tidak mampu menepati janjiji-janjinya.

Bahkan saat agama-agama kemudian hadir memberi wajah pada kehidupan suatu komunitas. Sekecil atau sesederhana apa pun itu ucapannya, pemimpin semakin diikat pada janji yang lebih mendesak kebutuhannya. Bahkan makin transenden, karena harus ke atas-ke bawah, ke kanan-ke kiri. Modernisasi tidak mengubah pola tersebut, bahkan semakin memperumitnya. Ditandai dengan sistem demokrasi, yang bentuknya bisa bermacam-macam. Tidak tunggal, tapi bahkan menjadi semakin hibrid.

Suatu bentuk kawin campur atau bahkan kawin paksa, menyesuaikan dengan kondisi unik masing-masing masyarakat. Dan/atau sesuai selera dan keinginan pemimpin terkuat saat itu. Jadi bahkan sistem paling fasis sekali pun, ia mendaku memiliki dan menganut unsur sistem demokrasi yang sesungguhnya sangat absurd. Sistem khilafah misalnya, adalah fasisme dalam bentuk bentuk lain yang lucunya dipahami sebuah bentuk demokratisasi bernuansa hegemoni ajaran agama secara tunggal.

Dan di Indonesia, khilafah dianggap sebagai tawaran bentuk lain demokrasi model baru untuk mengganti model lama yang dianggap sudah tak cocok lagi. Di sini Pancasila dibenturkan dengan Khilafah. Perbenturan yang sebenarnya jamak saja, sepanjang umat manusia hidup. Kompetisi yang tak terhindarkan, bila kita memahami demikianlah dialektika dan dinamisasi suatu negara.

Tinggal, siapa yang lebih kuat dan kokoh mempertahankan atau memperjuangkannya. Dan di sinilah sisi ironisnya, "demokrasi" akan diperjuangkan secara tidak demokrasi. Dan kelak, siapa pun pemenangnya mereka, akan kembali pada sistem yang paling purba. Pemimpin kembali akan naik, dengan membuat "janji". Berjanji ke atas-ke bawah dan ke samping ke kiri-ke kanan!

Lalu apa hubungannya dengan Jokowi nagih janji. Siapa yang berhutang padanya?

Lagi-lagi ini sekedar hubungan transaksional belaka. Yang dalam konteks politik Indonesia kontemporer, muncul karena sistem demokrasi yang makin tidak karuan itu. Di atas kertas hadirnya sistem multi-partai dalam orde reformasi, bukannya membuat demokrasi makin kuat. Karena secara umum, yang ada adalah kekuatan terletak pada partai2 gurem dengan jumlah konstituen yang rendah. Sedemikian lemahanya, hingga mereka harus membentuk koalisi sekedar untuk mengusulkan nama pasangan presiden-cawapres.

Di sini, tentu saja dukung mendukung ini tak setulus yang mereka daku, sebagai "atas nama kebaikan rakyat dan kemajuan bangsa".

Dukungan yang tidak cuma-cuma. Kalau istilah populer hari ini: tak ada makan siang gratis!

Dan kita lihat konsekuensi sisi tragis ini, dalam 10 tahun pemerintahan SBY, dimana duit negara hanya habis untuk bancakan atau bagi-bagi dalam koalisi partai yang gemuk dan tak efisien. Satu sisi baiknya, ia masih menyisakan satu partai oposisi: PDI-P yang mau berada tegas di luar pagar. Masih menyisakan sikap kritis dengan kekuatan yang cukup signifikant di parlemen.

Di era Jokowi, nyaris tak ada perubahan. Bahkan, perubahan selera untuk bergabung dalam koalisi pemenang Pileg maupun Pilpres, jauh lebih cepat. Kesadaran bahwa partai nyaris tak bisa hidup tanpa "menetek" negara makin kuat. Jebakan sistem demokrasi munafik yang kemudian memunculkan "kelompok relawan". Mereka yang tak ingin berpartai, tapi tetap terlibat dalam dukung mendukung figur pemimpin yang dianggapnya tak cukup kuat, bila tanpa keterlibatan mereka.

Bedanya di 8 tahun terakhir masa Jokowi, semua partai kecuali dua partai yang diharamkan masuk koalisi itu, semua partai yang ada di DPR bersedia (atau malah ngarep) bergabung. Di sinilah kenapa, fitnah dan hoax nyaris tak pernah selesai, karena memang tak ada oposisi yang rasional, kritis, dan fundamental dalam mengawasi dan mengkritik pemerintah. Bukan dibungkam, tapi memang tak ada.

Dapat dibayangkan, gabungan seluruh kondisi di atas yang makin memperumit posisi Jokowi. Realitas bahwa ia tak hanya harus bagi-bagi kursi dalam kabinet maupun organ dan lembaga pemerintahan. Tetapi terutama jabatan-jabatan di banyak BUMN maupun BUMD bagi orang-orang yang berasal dari partai pendukung, partai yang kemudian bergabung dalam koalisi, dan kemudian yang absurd para relawan yang kemudian terbukti seperti saya kemukakan di atas "tidak benar2 rela".

Pada kombinasi seluruh kelompok suporter berpamrih inilah Jokowi menagih janji!

Karena mereka-mereka yang mendapat "previlege", kesempatan untuk duduk menjadi komisaris di banyak BUMN ini kemudian terbukti menjadi "duri dalam daging". Bukan saja, terkait kompetensinya, tapi terutama integritas dan intensitas fungsinya. Hingga muncul peringatan keras dari Jokowi bahwa jika sampai BUMN-BUMD ini merugi mereka harus ikut bertanggungjawab. Dan rupanya kekesalan Jokowi ini tidak main-main, rupanya kekesalannya sudah makin pada puncaknya. Ia kemudian menetapkan secara khusus dalam Peraturan Presiden!

Tentu saja, publik tak bisa berharap banyak efektifitas dari Perpres tersebut. Tradisi umumnya pasti akan saling menyalahkan antara pihk direksi yang berasal dari pejabat karier dengan para komisaris yang sekedar cangkokan tersebut. Pola yang baku, mereka akan selalu menyalahkan bahwa mereka "hanya mewarisi dosa masa lalu".
Setidaknya, ada kesadaran tulus dari Jokowi tentang buruknya fenomena ini.

Terlalu banyak kasus yang mengiringi banyak BUMN yang salah kelola. Kasus yang paling menonjol dan menahun adalah BUMN yang bergerak di bidang asuransi yaitu Jiwasraya dan Asabri. Pihak komisaris patut dipersalahkan, bukan saja karena mereka terlalu lemah dan mudah diakali karena memang terlalu mentah dan terbatas pengetahuan mereka tentang "trik dan intrik" bisnis jasa keuangan dan investasi. Tapi, saya yakin mereka kalau pun memahami, tetap akan melakukan pembiaran untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Bahkan, dalam kasus Garuda yang merupakan simbol kebanggaan bangsa di bisnis penerbangan. Persoalan tak kalah rumitnya. BUMN ini seharusnya sejak lama dilikuidasi dan ditutup, untuk menghentikan kerugiannya yang terus menerus dan jadi beban keuangan negara. Karena terbukti tak mampu lagi bersaing dalam bisnis pokoknya. Tetapi justru mengguritanya anak-anak usahanya, yang sebenarnya tak lain perusahaan cangkang. Sekedar wadah untuk menjadi wadah para "komisisaris titipan balas jasa politik".

Garuda adalah simbol dimana politisasi "warisan sejarah dan kebanggan bangsa". Padahal publik juga tahu, bahgaimana negara dipermainkan oleh oknum-oknum korup yang gilanya "nyaris" tak ada habis-habis pelakunya, tak ada kapok-kapok perilakunya....

Dan terakhir yang paling aktual adalah kasus di BUMN Telkom. Sejak awal publik sudah bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang figur "anak band populer", tiba-tiba bisa diangkat sebagai salah satu komisaris di BUMN tersebut. Tapi koleganya membelanya dengan berbagai macam argumentasi. Terbukti, kekhawatiran publik bukan isapan jempol. Terjadi kasus yang diduga sebuah malpraktek berbau KKN, yang melibatkan BUMN Telkom dan anak perusahaannya Telkomsel, di saham GOTO, senilai Rp. 6,3 T.

Kasus ini sangat memalukan, karena pada dasarnya rakyat harus memahami bagaimana mungkin sebuah BUMN terlibat dalam jual beli saham. Yang sebenarnya bukan ranahnya untuk melayani kepentingan publik dalam konteks core bisnisnya...

Tentu saja Jokowi sebagai pemimpin tertinggi negara ini memiliki cukup banyak data, yang sialnya para menterinya sendiri sering gagap jika ditagih janji tentang kinerjanya. Sebuah fenomena yang selama nyaris 8 tahun terakhir ini menjadi sangat absurd. Tak ada menteri-menteri teknis yang berasal dari partai koalisi yang benar-benar memiliki kopentensi, integritas, dan kredibilitas. Ia tampak selalu tertinggal jauh dari Jokowi. Mereka tampak tak lebih beban itu sendiri, daripada sebagai figur yang berperan meringankan.

Bagian terlucunya, jika Jokowi masih bisa menagih janji. Rakyat harus menagih utangnya ke siapa lagi? Rakyat, yang selalu diberi janji. Rakyat yang memberikan suaranya, rakyat yang selalu harus menerima saja. Rakyat yang hari-hari ini hanya bisa mengelus dada, karena lonjakan harga kebutuhan sehari-harinya, tanpa alasan yang bisa mereka mengerti.

Konon janji adalah utang, sebuah aporisma yang abadi. Pun demikian, konon hutang harus diawali dari janji. Ini sebuah pemahaman yang sederhana, tapi menjadi rumit sebagaimana mana kita harus memahami mana yang lebih dulu: ayam atau telor. Saat ini, rakyat hanya tahu ayam dan telor sudah diborong habis para oligarki, tak banyak yang tersisa lagi bagi rakyat...

Di sini arti penting Jokowi menagih pada mereka yang berjanji akan "bekerja" untuknya. Pertanyaannya, lalu rakyat harus menagih hutang pada siapa....

Sayangnya kredo abadinya: sebagian sangat besar rakyat sudah (makin) biasa terus bekerja, tanpa banyak berharap pada negara!

NB: Konon pada 15 Juni 2022, akan dilakukan resuffle Kabinet. Rakyat tentu saja terlanjur apatis. Apa iya, Jokowi akan berani merombak setengah dari anggota Kabinet-nya yang tak kompeten dan rendah integritasnya itu. Para menteri yang selalu gagap dan gugup, saat ditanya sejauh mana mereka bekerja. Menteri-menteri yang bahkan jauh hari sudah membentuk koalisi untuk hajatan Pilpres lebih lanjut. Menteri yang tanpa malu bagi ini-itu menggunakan duit negara, tapi untuk dan atas anama partainya masing-masing...

Kondisi ini adalah ironi yang lain lagi, Jokowi menemukan dirinya sendiri, terasing dalam kondisi yang "unik dan anomali". Ia menemukan dirinya sangat kokoh di mata rakyat dan koalisinya. Ia tak mungkin dijatuhnya, bukan saja karena popularitas dan integritasnya. Ia akan terus bertahan dalam posisinya sebagai presiden, sebetapa pun mungkin kekuatan eksternal yang mendaku sebagai "oposisi" itu menyerangnya. Semua tahu itu adalah opisisi semu dan palsu.

Tapi bisakah, Jokowi mengatur ulang Kabinet-nya. Lebih keras terutama pada orang yang dipilihnya, figur-figur pendukungnya yang diberi kesempatan duduk berkuasa. Itu pertanyaan yang lebih penting. Di sini tampak Jokowi jadi sangat serius, mulai menagih janji pada mereka. Jokowi sadar di titik inilah titik lemah masa periodenya. Ia tentu saja tak ingin mengulangi kesalah periode presiden sebelum-sebelumnya.

Biar rakyat gak hanya bisa berdendang: kepala pundak, ngelu lagi, ngelu lagi... ngelu (Jw.)=pusing, bingung, buyar

***