Masyarakat Papua Tolak HUT OPM

Situasi Papua dan Papua Barat cenderung aman dan kondusif, terutama jelang HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM). Masyarakat Papua pun cenderung menolak perayaan tersebut mengingat sepak terjang OPM yang melakukan aksi keji terhadap masyarakat. 

Belajar pada pengalaman, OPM ini merupakan basisnya kelompok bergaris keras serta menganut paham radikal di Papua. Tak hanya berlaku keji dan brutal, kelompok ini juga diwaspadai sejumlah pihak, terutama aparat keamanan. Sebab, pergerakannya juga meresahkan warga. Kiprahnya dalam hal pengupayaan Kemerdekaan rak pernah mereda, hingga seringkali hal ini menjadi polemik bagi Papua sendiri.

Pasalnya, Papua menolak merdeka, mereka merasa telah menjadi bagian dari NKRI dan tak terpisahkan. Dari dulu hingga nanti, baik secara de Facto dan de jure. Secara nasional maupun internasional. Sehingga apapun yang terjadi, OPM ini begitu mengganggu keamanan dan kedamaian masyarakat Bumi Cendrawasih.

OPM ini merupakan kelompok separatis yang sering melakukan kekejaman kepada warga sipil. Bahkan, menjelang 1 Desember, masyarakat diminta untuk tetap waspada karena kelompok ini kerap melakukan aksi brutal guna menunjukkan eksistensinya. Momen tersebut ditengarai sebagai hari kemerdekaan dan juga lahirnya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tak pandang bulu, kelompok separatis secara membabi buta akan menyerang korbannya. Apalagi dengan yang anti kemerdekaan Papua. Tentunya memang harus berhati-hati.

Kolonel Cpl Eko Daryanto selaku Kapendam XVII/Cenderawasih menyebut, setidaknya terdapat tiga titik yang akan diberi perhatian khusus oleh aparat keamanan. Titik-titik ini dikenal sebagai basis mereka selama ini. Pihaknya tak menampik jika ada informasi seperti pergerakkan ke wilayah Tembaga Pura, kemudian di Puncak serta Nduga.

Khusus di Tembaga Pura, pihak keamanan menerima informasi jika kelompok KKB ada yang sedang menuju wilayah tersebut. Maka dari itu, kewaspadaan aparat di wilayah yang menjadi operasional PT Freeport Indonesia tersebut akan kian dioptimalkan. Namun, dirinya menegaskan menjelang 1 Desember nanti TNI tak menyiapkan manuver khusus.

Kendati demikian, RI Johny G Plate selaku Menkominfo menjelaskan bahwa pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), menyatakan, pemerintah tidak akan membatasi internet ketika OPM akan memperingati ulang tahunnya pada 1 Desember mendatang.

Namun, jika terjadi hal lain seperti kekacauan, maka tak menutup kemungkinan pembatasan terpaksa akan dilakukan hingga situasi kembali kondusif. Pembatasan akses internet ini perlu dilakukan guna menghindari penyebaran konten-konten maupun berita hoax yang bisa memicu kekisruhan lebih parah lagi.

Aksi-aksi brutal KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) yang merupakan kelompok separatis, sebelumnya menimpa aparat keamanan. Insiden tersebut terjadi pada Agustus silam. Briptu Heidar (korban) ditemukan meninggal setelah sebelumnya disandera dan dibunuh ketika akan melarikan diri.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal mengatakan, kejadian bermula pada Senin siang pukul sebelas waktu setempat. Briptu Heidar yang tengah bertugas melakukan penyelidikan di daerah Kabupaten Puncak. Saat melintas di Kampung Usir, Briptu Heidar diduga diserang oleh KKB.

Menurut Kombes Pol Kamal, pihaknya telah berkoordinasi dengan TNI guna melakukan pendekatan terhadap para tokoh masyarakat di Kabupaten Puncak. Dirinya juga mengklaim bahwa telah melakukan negoisasi dengan pimpinan KK Lekagak Talenggen, sebelum jenazah Briptu Heidar ditemukan.

Gerakan Separatis OPM mencerminkan, bahwa apa yang mereka lakukan tidaklah sejalan dengan ideologi Pancasila. Mereka secara terang-terangan telah terbukti berani menyerang sesama warga Papua bagi yang tak mendukung mereka. Apalagi aksi brutal ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Maka, menjelang HUT OPM aparat diminta perlu menindak tegas jika kelompok separatis ini kembali berulah.

Kejadian ini tentunya bisa dijadikan sebagai krisis nasional, dimana ketika negara sedang berjuang membangun NKRI dari wilayah pinggiran, nyatanya masih saja ada sekelompok orang yang meluluskan serangan kepada aparat serta ingin memisahkan diri dari Nusantara.

Tak menampik keinginan memerdekakan Papua ini berdasar alasan ingin mengelola wilayahnya sendiri dan tak tersentuh pemerintahan. Akan tetapi, bagaimanapun juga, warga asli Papua saja telah memproklamirkan kemerdekaannya melalui NKRI, OPM bisa apa?

Terlebih, masyarakat Bumi Cendrawasih ini merasa jika apa yang diperjuangkan oleh OPM bukanlah untuk mereka. Ditambah, aksi-aksi keji yang membuat keresahan dan mengancam keamanan warga turut menjadi alasan mengapa Papua menolak OPM, termasuk pelaksanaan HUT 1 Desember nanti.

***