Benarkah Kementerian Pertahanan akan Mendapat Pengawasan Ekstra?

Kemarin ketika saya membuat status "Belajar dari Prabowo", saya dikira seperti para cebong lainnya, yang dulu semangat membuka borok-boroknya, lalu tetiba memuji-muji Prabowo karena bersedia memjadi 'pembantu' Jokowi, mantan rivalnya.

He he.. Nggaklah. Status itu bicara tentang mental dan karakter building, dengan moral dari keputusan politik yang diambil Prabowo. Sama sekali tidak bicara tentang politik.

Yang mostly saya bicarakan di status FB adalah tentang nilai, yang bisa saja menempel pada sosok-sosok yang sedang ramai diperbincangkan publik. Bukan tentang sosok-sosok itu sendiri.

Membaca status-status saya memang harus dengan perenungan, mikir, alon-alon, baru bisa menangkap pemikiran yang ingin saya bagi pada pemirsa. Sumbu pendek biasanya gagal paham.

Tentang Prabowo sendiri, tentu saya belum lupa tentang borok-boroknya hanya karena beliau menjadi 'pembantu' Presiden.

Saya belum lupa tentang ambulance Gerinda yang berisi batu, berbagai hoax yang dipidatokan Prabowo saat kampanye, sikapnya yang tidak menerima hasil keputusan KPU dan MK dan terus menuduh KPU dan Pemerintah curang, dst.

Tapi manusia Indonesia memang memiliki kecenderungan untuk mudah lupa he he..

Ada peristiwa baru, yang lama pun dengan mudah terlupakan begitu saja. Dan menurut saya, kelupaan itu mudah terjadi karena yang kita pegang sebagai ukuran bukan nilai.

Seperti ketika saya melihat acara sertijabnya Kemenhan, seperti terlihat di video yang saya share ini.

Saya akan memberi komentar yang 180° berbeda dengan status sebelumnya tentang Prabowo. Kalau kalian orang yang melihat segala sesuatu dengan hitam putih, atau korban Post Truth, kalau tidak A pasti B, kalau tidak Benci berarti Cinta, dst, pasti akan kebingungan menebak apa identitas ts.

Saya ingin memberikan kritik pada acara sertijab Kemenhan ini yang cenderung berlebihan dari sisi asas manfaat, efektivitas dan efisiensi.

Publik mungkin akan bertanya ini acara Pelantikan Presiden atau Pelantikan Menteri? Apakah perlu semeriah ini? Apalagi ketika Presiden selalu mewanti-wanti agar mengedepankan kesederhanaan dalam acara-acara seremoni, bahkan untuk acara pelantikannya sendiri.

Jika ada nada sumir, tapi acara-acara Presiden pun seringkali meriah, tentu ukurannya berbeda, tidak apple to apple bisa diperbandingkan dengan acara level kementerian dan seterusnya. Presiden adalah representasi negara, banyak simbol dan tujuan yang menyertainya menyangkut kepentingan bangsa & negara, bukan lagi sektoral.

Juga, kementerian hanyalah pembantu Presiden yang mengerjakan tugas-tugas administratif, bukan patih apalagi raja-raja kecil dalam sistem negara.

Yang saya kuatirkan adalah, pertama, jika seremonial semacam ini dibudayakan kembali, birokrasi kita akan kembali ke jaman feodal. Padahal reformasi birokrasi sedang kencang dicanangkan ke arah meritokrasi. Dari "tuan" berubah sebagai "pelayan" masyarakat.

Budaya pemimpin harus dilayani, terutama jika berkunjung ke daerah, daerah harus pontang panting mempersiapkan upeti, oleh-oleh, akomodasi yang wah, dlsb harus dihilangkan, karena itu adalah cost pembangunan yang dibiayai oleh rakyat. Dengan biaya tinggi membuat birokrasi kita makin lamban dan tidak kompetitif bersaing dengan negara lain.

Kedua, saya juga kuatir, seremoni yang berlebihan di Kemenhan adalah bagian dari bentuk penyakit 'Megalomania' seorang PS. Dan penyakit ini akan terus dibawa hingga akhir masa jabatannya.

Saya tidak dapat membayangkan jika Menhan bukan hanya berlaku "lebih TNI dari TNI", tapi juga mbablas "lebih Presiden dari Presiden".

Segala sesuatu ingin dilayani first class, premium, kunjungan ke daerah harus menggunakan pesawat atau helikopter terbaik, daerah harus menyiapkan kuda terbaik ketika berkunjung di daerah pelosok dan perbatasan, pesta penyambutan ala militer yang meriah, dst..

Di mana acara-acara tersebut hanya menghabiskan uang rakyat namun tidak ada relevansi atau nilai tambahnya untuk kepentingan rakyat.

Semoga, joke Menkopolhukam Mahfud MD sebagai atasan dari Menhan, tentang 'sidak' adalah sinyal simbolik bahwa Kementerian Pertahanan akan mendapat pengawasan ekstra, di bawah kepemimpinan PS.

Apalagi untuk 2020 Kemenhan mendapat alokasi anggaran kementerian teratas sebesar 131 Triliun! ..
.
***