Usai mengatakan KPU curang dan paslon 01 harus didiskualifikasi dari Pemilu 2019, Eggy mengatakan bahwa Jokowi bisa memerintahkan Kapolri untuk tidak menahaninya.
Pada aksi di hari Kamis (9/5/2019) yang lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didatangi sekitar 200 orang yang mengadakan aksi. Salah satu di antara mereka adalah seorang Eggy Sudjana yang dituntut dipolisikan oleh caleg PDIP Dewi Ambarawati dengan dugaan pemufakatan jahat atau makar dan dugaan melanggar UU ITE Pasal 107 KUHP junto Pasal 87 KUHP atau Pasal 28 ayat (2) junto Pasal 45 ayat (2) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.
Eggy menjelaskan kedatangannya ke Bawaslu untuk menyampaikan segala kecurangan yang ia temukan pada Pemilu 2019. Tetapi ia ditemani massa yang menyebut diri Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (Gerak) dan melakukan kegiatan berunjuk rasa yang berawal di lapangan Banteng. Karena melakukan unjuk rasa tanpa disertai ijin dari berwenang maka aksi ini dibubarkan. Dia berdalih “poeple power” tidak membutuhkan ijin.
Demo ini berjumlah sekitar 200 orang, diklaim oleh Eggy bahwa mereka sudah dianggap sebagai “people power”. "Ini bukti nyata people power walaupun belum banyak [tapi] inilah bentuk people power yang sesungguhnya, bukan people power untuk makar, takbir," ucap Eggy ketika aksi sedang berlangsung.
Baca Juga: Eggi Sudjana dan Jejak Digital Itu
Menurut Eggy “People power” ini bukan kekuatan untuk makar atau upaya untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. “Hanya” digunakan untuk memprotes adanya kecurangan dalam Pemilu 2019.
Lah, kok saya jadi bingung dengan perkataan dia yang adalah calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN). Kalau hanya mau melaporkan, mengapa harus membawa massa? Beberapa orang yang kompeten juga sudah cukup. Ditambah seruan-seruan ancaman untuk memobilisasi massa yang jumlahnya lebih banyak, bonus kegaduhan lagi-lagi menyatakan pasangan #02 menang ? Lah, menurut saya ini tampaknya bukan mau melaporkan kecurangan tapi barisan sakit hati yang sedang mengamuk karena paslon yang diusungnya gagal. Wong hasil dari KPU belum dirilis ?
Belum lagi karena aksinya yang tidak jelas antara mau demo atau mau melapor ke Bawaslu membuat macet jalan ibukota Jakarta. Warga Jakarta sudah muak menjadi korban kemacetan akibat unjuk rasa. Lalu esoknya mereka datang kembali untuk melancarkan aksi yang sama pada Jumat (10/5/2019) dengan jumlah pendemo yang lebih banyak.
Dalam demo ini, mereka menuntut penyelenggara Pemilu mendiskualifikasi pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf. Waduh, kok bisa ?
Sebelum Bawaslu digeruduk oleh massa. Salah satu pihak KPU, Hasyim di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019) berkomentar, "Secara hukum orang itu kan prinsipnya barang siapa mendalilkan, harus membuktikan. Kalau orang nyebut curang, nyebut manipulasi, beban pembuktian kepada yang ngomong." Dia melanjutkan, "Tapi kalau mau tabayyun, mau klarifikasi, ke KPU. Kami kan terbuka setiap hari."
Reaksi dari pihak TKN mengenai aksi pihak #02 selalu menghembuskan isu curang yang diangkat sejak hasil Quick Count keluar pun terlontar. "Ini quick count kan bedanya 9 sampai 10 persen lah. Kalau dibawa ke MK mungkin enggak? Enggak bisa. Makanya satu-satunya cara supaya bisa masuk MK adalah dengan isu kecurangan TSM, terstruktur, sistematis, dan masif," kata Arya Sinulingga yang adalah Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.
Eggy ketika melakukan aksi protes di Bawaslu tempo lalu terbukti tidak mengikuti prosedur. Mengapa sekarang menggiring opini bahwa Kepolisian tidak profesional?
Setelah ini ada kejadian lain menimpanya. Dia merasa tim hukum BPN Prabowo-Sandi tidak membantu dia dalam proses peradilan. Saya kok jadi merasa, mungkinkah dia kurang perhatian. Sehingga banyak drama yang terjadi dalam kehidupannya.
Usai puas mengatakan KPU curang dan paslon #01 harus didiskualifikasi dari Pemilu 2019, terakhir dia menuturkan, Jokowi bisa memerintahkan Kapolri untuk tidak menahan dirinya.
"Terkait saya, Jokowi bisa perintahkan kepada Kapolri untuk tidak menahan saya. Itu kalau dia berdemokrasi dengan baik," ujar Eggy di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin (13/5/2019). Tambahnya "Jadi jangan pakai alasan itu tidak boleh karena intervensi. Anda jangan lupa, Anda itu pemimpin di negeri ini."
Membaca komentar ini di salah satu media daring saya langsung menepuk kening saya. Ala telenovela saja, saya mengikuti kehidupan politik Eggy Sudjana.
Sumber : 1 , 2, 3, 4, 5, 6 , & 7
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
