Mengikut Logika Atiqah Hasiholan, Siap-siap Gemetar

Minggu, 3 Februari 2019 | 07:57 WIB
2
278
Mengikut Logika Atiqah Hasiholan, Siap-siap Gemetar
Atiqah Hasiholan (Foto: Viva.co.id)

Tugas polisi sudah purna, dan kejaksaan menjadi penanggung jawab kasus Ratna Sarumpaet. Ketika mengantar ke pihak kejaksaan, anak Ratna yang selama ini diam, mengungkapkan hal yang cukup siginifkan. Ia mengatakan, benar bahwa ibunya berbohong tetapi tidak menyebarkan itu kepada khalayak umum, selain keluarga dan orang terdekat.

Menarik lagi apa yang juga ia katakan, apa ada pasal untuk kebohongan? Ini bisa menjadi perang terbuka pada pihak-pihak yang membuat hal ini menjadi sensasional dan kontroversial. Apalagi ketika mereka yang dulunya seolah bak pahlawan pembela kebenaran itu memecatnya dan kemudian menjenguknya pun sama sekali tidak. Bandingkan dengan kisah Ahmad Dhani (AD) yang sudah dikunjungi Amien Rais dan juga cawapres. Sudah ada janji revisi UU ITE segala. Luar biasa bukan?

Pola pemikiran puteri Ratna Sarumpaet memang ada benarnya juga, coba dipahami ketika berbincang di dalam rumah, mengenai keluarga, posisi “demi” nama diri, dan beberapa kolega penting yang tahu. Ini masih ranah privat dan tidak masalah, sama juga lah mengambil kue jatah kakaknya diam-diam, level kesalahannya. Nah lebih parah adalah ketika itu menjadi konsumsi publik, para pelaku politik praktis dengan berbagai narasi ke mana-mana.

Ketika dibawa ke publik dengan tambahan narasi itu benjadi pidana, dan ada unsur pelanggaran hukum. Belum lagi ketika ada indikasi “pelarian” diri ke luar negeri. Di sinilah menjadi masalah dan potensi pelanggaran hukum itu makin jelas. Penambahan narasi ini dan itu membuat makin melanggar hukum. Peristiwa oplasnya dan curhat di rumahnya tidak ada persoalan.

Dari ranah privat menjadi publik ini yang mulai menjadi kasus hukum. Ditambahi dengan perencanaan ke luar negeri. Apapun alasannya, baik legal atau tidak, bisa menjadi potensi pelanggaran hukum lain. Mengapa demikian?

Ingat kisah Nunun Nurbaeti, oleh Merdeka.com dia pernah dijadikan judul sebagai buronan paling sulit dicari di Indonesia. Alasan klasik sakit dan berobag ke luar negeri menjadi cara berkelit dan akhirnya di tangkap di Bangkok, Thailand. Ini salah satu, sama-sama perempuan. Kisah 2011 ini toh pasti menjadi pertimbangan bagi kepolisian.

Nazarudin, jelas buronan yang menghabiskan banyak uang demi menyewa jet memulangkan bendahara Demokrat hingga Kolombia sana. Bayangkan pelarian hampir separo dunia, betapa banyak uangnya coba. Beaya untuk menangkap dan memulangkan juga tidak sedikit.

Pegawai pajak yang satu ini licin bak belut renang di minyak pelumas. Bagaimana bisa nonton tennis di Bali, kabur dan ditanggap oleh seorang “sakti” yang bisa mendatangkan buron ke hadapannya, dan pulanglah sebagai “pahlawan” dengan buronan nomor wahid. Ada kesulitan luar biasa.

Seorang petinggi Polri digrebeg di bandara, karena bisa berabe ketika sudah terbang dan di luar negeri. Ini juga tentu menjadi pertimbangan sehingga ketika Ratna Sarumpaet mau ke luar negeri juga ditangkap. Dan kisah yang beraroma drama itu menemui babak baru yang aroma hukum, dan drama politis meninggalkan RS sendirian.

Masalah dan potensi pelanggaran hukum ketika ada yang membawa kisah pengeroyokan ini ke ranah publik melalui media sosial. Oleh Tempo, pertama kali beredar dalam akun atas nama Swary Utmu Dewi. Unggahan ini sudah terhapus.

Lebih jelas lagi ketika mulai menjadi ramai, apalagi penggunggahnya adalah politikus. Dalam berita yang sama dikatakan bahwa si politikus ini membenarkan adanya penganiayaan.  Semakin liar dan berkembang karena mulai banyak tambahan di sana-sini. Benar kata orang bahwa menitipkan uang bisa berkurang, menitipkan kalimat bisa bertambah. Ini konkret ketika ada bumbu-bumbu yang makin panas.

Konferensi pers, kemudian mungkin saking semangatnya ada pemerintah ke mana, ada orang manula, dianiaya, kegagalan pemerintah menjamin keamanan warganya, dan kalimat-kalimat provokatif lainnya. Meskipun ini keluar sebelum fakta bahwa RS oplas, toh sudah ada tudingan dan tuduhan yang kog berlebihan juga.

Melibatkan otoritas yang berkaitan dengan internasional, bandara, beda jika itu terminal, mungkin orang asing tidak akan peduli, ah biasa tidak ada kaitan dengan  kami. Ketika berbicara bandara, kemungkinan pihak luar untuk memakai fasilitas itu ada. Nah tentu bukan hal yang sesederhana dan sepele seperti permintaan maaf.

Jangan dinilai berlebihan ketika otoritas bandara dan kepolisian bersigegas untuk menindaklanjuti kisah ini. Dan tidak pakai lama akhirnya adanya pengakuan bahwa itu adalah kebohongan. Mengaku sebagai pembuat hoax paling besar, dan pihak lain adalah korbannya.

Sikap para politikus yang kemarin meyakinkan sesuai dengan kapasitasnya, ada yang dokter merasa lebih tahu luka apa itu, ada politikus yang mengatakan bahwa pemerintah abai, dan seterusnya. Langsung berramai-ramai, kalau mereka ada korban kebohongan RS. Mereka merasa menjadi korban yang patut dikasihani, sedang si RS adalah pelaku tunggal.

Apakah benar sesederhana itu? Melihat ketika ada tiket segala kog menjadi tidak sesederhana yang dinyatakan itu. Adakah kaitan dan kesengajaan untuk memang “melarikan” diri, jika tidak ketahuan itu sebagai kebohongan? Ini menjadi penting, sehingga RS tidak sendirian saja menghuni penjara.  Apakah akan sampai ke sana? Ini menjadi lebih menarik karena bisa menyeret banyak pihak.

Langsung gegap gempita menolak terlibat seolah RS kena kusta, bahkan dipecat juga dari BPN, apalagi makin terkonfirmasi sikap ini kini, aktual ketika menghadapi kasus AD. Sikap yang sangat berbeda. Mengapa berbeda dan sangat jauh?

Ke mana orang-orang yang dulu membela, menuding pemerintah tidak bermutu beraninya pada nenek-nenek? Seolah benar semua dan menanggung beban sendirian saja oleh RS. Berlatihlah untuk bertanggung jawab sebagai seorang ksatria, jangan menjadi pelaku lempar batu sembunyi tangan.

Jangan lagi menuduh kriminalisasi oleh pemerintah untuk oposisi ketika ada penegakan hukum secara menyeluruh. Ingat bagaimana hukum adalah panglima sebagai sebuah bangsa. Rekam jejak jual derita dan menuding pemerintah berlaku tidak adil selalu menjadi andalan demi mendapatkan simpati pemilih semata.

Beberapa pihak tentu akan merasa jerih jika demikian. Apalagi yang  pernah merasa panggilan polisi dulu. Ketika ada yang diam usai pemeriksaan, bukan berarti hal itu sudah selesai. Potensi dipanggil lagi masih terbuka cukup lebar. Apalagi jika di dalam persidangan menjadi pertimbangan dan masuk dalam vonis dan menjadi fakta hukum.

Siapa yang membawa dari ranah privat menjadi publik dengan narasi dan tudingan bahwa pemerintah, keamanan, dan narasi macam-macam yang jelas saja berciri politis semata. Apakah mereka bisa leluasa begitu saja tanpa mempertanggungjawabkan. Apalagi sudah menuding dan potensial mencemarkan banyak lembaga dan organisasi bagi kepentingan sendiri dan kelompok.

Sikap berbeda antara RS dan AD, di mana beramai-ramai membezuk AD, padahal baru beberapa hari. Bandingkan RS sendirian selama berbulan-bulan. Ingat mereka dulu mengatakan nenek-nenek, di mana perikemanusiaannya? Hayo, jangan amnesia. Siapa yang mengatakan, atau karena beda kepentingan dan keuntungan?

Sikap ini jelas bukan menjadi pertimbangan yang matang untuk memilih dan memberikan kepercayaan sebagai seorang pemimpin negeri lagi. Jauh dari kualitas itu. Mana ada pemimpin kok modelnya habis manis sepah dibuang. Jelas bukan model pemimpin yang baik.

Pemilih perlu menjadi cerdas dan kritis melihat reputasi ugal-ugalan dalam meninggalkan rekannya yang sedang menderita. Sikap memalukan malah bukan membanggakan sebagai seorang pemimpin.

Salam...

***