Jokowi-Ma'ruf dan Indonesia Maju

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani baru saja selesai menyampaikan pidato terkait Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018 dihadapan anggota dewan pada Rapat Paripurna DPR yang digelar hari ini, 4 Juli 2019.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018, pemerintah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan tersebut. Predikat ini kali ketiga berturut-turut sekaligus hatrick bagi pemerintah sebagai penilaian atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam tiga tahun terkahir.

Dengan predikat itu, artinya pemerintahan Jokowi-JK telah mengelola APBN secara efisien, transparan dan akuntabel. Hal ini sekaligus meberikan harapan terhadap capain kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menjelang akhir masa jabatan Jokowi-Jk yang tak lama lagi, lompatan-lompatan kemajuan dalam berbagai bidang bukan lagi sekedar isapan jempol belaka. Predikat tadi salah satu wujud nyata komitmen pemerintah untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang berefek domino terhadap kesejahteraan warga negara.

Perekonomian Indonesia hari ini trendnya terus membaik, di mana pada tahun 2018 pertumbuhannya mencapai 5,17 persen. Capain itu lebih tinggi dibanding tahun 2017 yang mencapai 5,07 persen. Artinya, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 ini merupakan tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Persis empat tahun pemerintaahan ini dipimpin Jokowi-JK, dalam kurun ini pula Indonesia mampu mengcounter efek negatif dari perang dagang dan pertarungan geopolitik antara Amerika Serikat dengan Tiongkok (China). Hal ini beriringan dengan perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat melalui kepemimpinan Donald Trump.

Dalam kesempatan itu Sri Mulyani menyampaikan bahwa dampak negatif perang dagang itu tidak sampai berefek buruk bagi Indonesia. Tamengnya adalah soliditas antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan yang tiada henti berkoordinasi merespons setiap perkembangan sehingga dampak resiko global itu bisa diminimalisir.

Atas kondisi itu, sangat wajar bila kemudian pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia diera pemerintahan Jokowi-JK mendapatkan pujian dari berbagai negara sahabat. Lebih dari itu, Indonesia digadang-gadang akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat keempat di dunia pada tahun 2030.

Penulis kira, segala ikhtiar pemerintah dalam merespons dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi selama ini membuahkan hasil, keberhasilan tersebut patur diapresiasi seluruh kompenen bangsa. Karena menjaga stabilitas ekonomi tatkala mengalami tekanan global bukan perkara mudah, ini menyangkut hajat hidup seluruh warga negara Indonesia.

APBN dan Kemakmuran

Bagaimana depresinya bangsa ini ketika nilai tukar rupiah terdepresiasi tajam oleh nilai tukar dolar Amerika. Atas sinergi yang dibangun tadi, tingkat depresi warga kembali pulih tatkala tingkat depresiasinya terbilang masih rendah. Bandingkan dengan mata uang negara berkembang lain seperti: Brasil, Argentina dan Turki.

Penulis kira, APBN merupakan instrumen penting dan mendasar dalam ikhtiar meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan daya saing warga negara Indonesia. Tata kelola yang baik dan benar atasnya sangat berefrk terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolok ukur kemajuan sebuah negara. Itu yang pertama.

Kedua, tata kelola APBN yang efisien, transparan dan akuntabel akan berimplikasi terhadap menurunnya tingkat pengangguran. Terbukti, empat tahun terakhir ini tingkat pengangguran kita hanya mencapai 5,34 persen. Artinya ketersediaan lapangan pekerjaan di berbagai sektor mengalami daya serap tinggi.

Ketiga, tata kelola APBN yang efisien, tranparan dan akuntabel akan berdampak positif  kepada menurunnya tingkat kemiskinan di negeri ini, angkanya hanya 9.66 persen pada empat tahun terkahir ini. Angka itu merupakan terendah dalam sejarah Indonesia, artinya tarap hidup ekonomi dan kesejahteraan warga negara indonesia terus membaik.

Keempat, tata kelola APBN yang efisien, tranparan dan akuntabel akan berimplikasi terhadap peningkatan daya saing Indonesia sebagai negara berkembang yang akan menuju negara maju. Berdasarkan penilaian Inetnational Institute for Management Development (IMD) Word Competitiveness Yearbook (WCY) 2019 Indonesia menduduki peringkat ke 32.

Kelima, tata kelola APBN yang efisien, tranparan dan akuntabel berkontribusi positif bagi perekonomian danperbaikan kualtas hidup masyarakat pedesaan, dan daerah terluar. Hal ini sebagai implementasi Nawacita Jokowi-JK sebagai komiten membangun Indonesia dari pinggiran dan dari desa.

Keenam, tata kelola APBN yang efisien, tranparan dan akuntabel akan berimplikasi terhadap naiknya pendapatan negara yang bersumber dari PPn, PPh, bea masuk dan bea keluar, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Indikasinya adalah membaiknya sektor ekonomi baik industri pengolahan, perdagangan, pertambangan dan jasa keuangan.

Peningkatan realisasi belanja negara sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, APBN adalah perangkat (tools)-nya. Selain itu, peningkatan realisasi belanja menunjukkan peran nyata kebijakan fiskal pemerintah sehingga mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Lalu, terbangunnya 630 km jalan, 7,7 km jembatan, 347,7 pembangunan rel kereta api, 4 bandara baru, 4 penyelesaian pembangunan lanjutan bandara baru, penyaluran 19,8 juta jiwa Kartu Indonesia Pintar (KIP), penyaluran 92,3 juta jiwa Kartu Indonesia Sehat (KIS), penyaluran 10 juta Program Keluarga Harapan (PKH) adalah wujud nyata tata kelola APBN yang efisien, tranparan dan akuntabel .

Lebih dari itu, serapan dan realisasi belanja APBN yang efisien, tranparan dan akuntabel diera pemerintahan Jokowi-JK mampu membiayaai sejumlah agenda strategis selama 2018, yakni: Pilkada serentak, Asian Games, Asian Para Games, dan IMF-Word Bank Annual Meeting.

Optimisme Lebih

Pemerintahan Jokowi-KH. Ma'ruf Amin besok tentu memiliki optimisme lebih dalam pencapaian visi misi kampanyenya tempo hari. Betapa tidak, dalam satu periode pemerintahan Jokowi-JK mengalami trend peningkatan nilai aset, artinya tidak akan terlalu terbata-bata dalam tata kelola APBN diperiode berikutnya.

Hal ini dibuktikan dengan semakin membaiknya kualitas pengelolaan fiskal, dimana belanja negara tidak lagi hanya digunakan untk mendukung biaya operasional, lebih dari itu justeru menghasilkan aset yang bermafaat dalam meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Meski pemerintah masih menarik pinjaman untuk memenuhi berbagai kebutuhan prioritas seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan pendidikan, peningkatan kualtas kesehatan masyarakat dan peningkatan manfaat jaminan sosial tetapi di-manage dengan hati-hati sehingga mampu mengendalikan rasio utang sebagai sumber pembiayaan.

Dalam pengelolaan belanja negara, Jokowi melalui Menkeunya memiliki pengalaman pengelolaan belanja dalam bentuk soft infrastruktur melalui program "Revolusi Mental" akan bermanfaat untuk periode berikutnya seiring dengan membaiknya kualitas sumber daya manusia di negei ini.

Selanjutnya, dari aspek legitimasi politik parlemen, pemerintahan Jokowi-KH. Ma'ruf Amin diprediksi akan mulus menjalankan program kerja pemerintahannya. Hal ini disebabkan ditopang dukungan mayoritas di DPR, yakni 349 kursi dari 5 partai pendukung yang lolos parlemen.

Dengan komposisi dukungan mayoritas di parlemen (DPR) seperti sekarang, roda periode pemerintahan Jokowi-KH. Ma'ruf Amin akan berjalan lebih efektif, solid dan stabil. Sehingga program-program yang sudah disiapkan dan tengah berjalan untuk lima tahun ke depan, dipastikan tidak terlalu menemui hambatan karena bakal mendapat dukungan mayoritas di DPR.

Tekad Jokowi-KH. Ma'ruf Amin yang akan memfokuskan periode keduanya kepada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pun tentu akan mendapatkan dukungan dari semua pihak setelah pada periode sebelumnya Jokowi-JK fokus kepada pembangunan infrastruktur.

Bila program prioritas Jokowi-KH. Ma'ruf Amin ini berjalan dengan lancar, tidak mustahil akan lahir ribuan bahkan jutaan anak-anak muda terampil, kreatif, produktif dan inovatif yang akan membangkitkan ekonomi nasional dimasa mendatang.

Berdasarkan data BPS, pada 2015 tenaga kerja di industri ini mencapai 15,9 juta orang, di 2016 sebesar 16,91 juta orang dan di 2017 sebesar 17,4 juta orang dan 2018 sekitar 18 juta orang. Mulai tahun 2019 Indonesia membutuhkan tambahan 58 juta tenaga kerja terampil pada 2030.

Walhasil, bila periode Jokowi-KH. Ma'ruf Amin fokus pada pembangunan SDM, maka programnya harus difokuskan mendorong pertumbuhan industri kreatif dengan ruh kreativitas dan padat karya. Sehingga pada saat yang bersamaan pertumbuhan industri kreatif terus meningkat, efeknya lapangan pekerjaan semakin luas tercipta dan pengangguran kian menurun. Wallahu'alam bi ash-Showab.

Usep Saeful Kamal, penulis adalah peminat masalah sosial, politik dan keagamaan. Tinggal di Depok.

***