Dari barisan massa tersebut, turut hadir perwakilan dosen dan tendik dari Provinsi Aceh. Dan, sebagai Koordinator IDTBPNS Aceh, Jalaluddin. “Iya, ini sedang berlangsung,” ujar Jalaluddin.
Awalnya para dosen dan tendik yang tergabung di Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Dosen Tetap Non PNS Republik Indonesia (IDTNPSNRI) kampus Negeri PTN-PTKN melangsungkan demo dengan long march dari Wisma Kemenag ke depan Patung Kuda, Jakarta.
Selain itu, 10 orang perwakilan juga bertolak ke Istana Negara guna menyampaikan tuntutan mereka.
Untuk menyampaikan aspirasi, sebagai koordinator lapangan dipercayakan kepada Muammar Alkadaf dan H. Hamdani Khaerul Fikri. Sedangkan penanggungjawab aksi, Dr. Moh. Nor Afandi yang juga Ketua Umum IDTNPSNRI.
Mengutip dari pernyataan sikap IDTNPNSRI yang diterima CATAT.CO, massa ini menuntut pemerintah agar mengalihkan status dosen tetap non PNS kampus negeri menjadi pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dengan menghargai masa kerja, NIDN dan kepemilikan jabatan fungsional.
Kemudian mereka juga menuntut pemerintah berlaku adil kepada semua profesi tenaga pendidik non PNS yang ada di instansi pemerintah, baik pusat mapun daerah untuk diberikan kesempatan yang sama menjadi ASN PPPK-bukan hanya kepada jenis profesi tenaga pendidik tertentu (guru kemendikbud).
Mereka mengaku, pengangkatan dosen tetap non PNS pada PTN dan PTKN menjadi ASN PPPK, iitu merupakan langkah strategis bagi pemerintah.
Alasannya, karena formasi dosen ASN PPPK yang diangkat dari DTNPNS adalah tenaga dosen berkualitas yang direkrut melalui mekanisme yang resmi, profesional, kredibel dan akuntabel berdasarkan Peraturan Menteri dan Keputusan Direktur Jenderal dengan skema berupa tes CAT berupa TKD dan TKB.
Lanjutnya, DTNPNS telah memiliki pengalaman dan mengenal institusi dengan baik, sehingga institusi tidak perlu masa peralihan disebabkan perekrutan dosen baru yang tentu saja membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri.
Dosen dan tendik tadi menjelaskan, DTNPNS telah memiliki pengalaman akademik ditandai dengan kepemilikan NIDN, SK jabatan Fungsional, Inpasing, dan sebagian Sertifikasi Dosen sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundangan terkait profesi dosen yang selama ini
Dosen dan tendik tadi menjelaskan, DTNPNS telah memiliki pengalaman akademik ditandai dengan kepemilikan NIDN, SK jabatan Fungsional, Inpasing, dan sebagian Sertifikasi Dosen sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundangan terkait profesi dosen yang selama ini berkontribusi dalam peningkatan kualitas akademik terutama telah dihitung dalam rasio dosen dan mahasiswa dalam penilaian akreditas.
Tak hanya itu, akui massa tadi dalam pernyataan sikap, pengangkatan ASN PPPK dari DTNPNS merupakan bentuk efisiensi anggaran.
“Karena pengadaan PPPK melalui formasi reguler akan membutuhkan biaya yang besar,” tegas dosen dan tendik dalam pernyataan sikap. Sebagaimana tayangan
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews